Aturan Kepemilikan Tak Beri Nilai Tambah - Hanya Dorong efisiensi perbankan

NERACA

Jakarta--- Aturan baru yang dikeluarkan Bank Indonesia terkait kepemilikan saham bank umun ternyata tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Namun demikian hanya mendorong efisiensi perbankan. “Memang aturan tersebut mendorong pertumbuhan perbankan efisien, meningkat, serta sehat, tetapi fungsinya mendorong ekonomi nasional apa kalau kemudian saham asing di bank-bank umum digunakan untuk membiayai investasi mereka di indonesia," kata Pengamat ekonomi dari Econit Advisory Group Hendri Saparini di Jakarta.

Menurut Hendri, banyak perbankan umum yang strategis kemudian diatur kepada pemilikan saham dan boleh untuk asing sehingga memberikan celah yang luas bagi eksistensi bank asing karena bank-bank lokal yang dinilai tidak sehat dimungkinkan diakuisisi bank asing. "India serta Malaysia sudah membeli bank-bank umum di Indonesia yang digunakan untuk membiayai investasi mereka," tambahnya

Karena itu, lanjut Hendri, aturan kepemilikan saham bank umum terhadap ekspansi bank asing di Indonesia harus diperketat. Saat ini bank-bank BUMN sekarang mengarah kepada "single policy" dimana saham diperbolehkan hanya dimiliki untuk pemerintah. "Kalau kekhawatirannya pemerintah karena takut tidak efisien dan tidak transparan buat saja penjualan saham minoritas, misalnya 5 persen untuk membuka manajemennya sehingga dengan cara tersebut kita sudah berkewajiban membuka atau menjadi transparan," ujarnya

Dikatakan Hendri, kedaulatan perekonomian Indonesia bisa terganggu dengan adanya ekspansi bank asing di Indonesia karena tidak ada perbedaan perlakuan pada bank asing dan lokal, penekanan lebih kepada aspek "good governance".

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi XI Kemal Azis Stamboel meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendalami dan mengkritisi lebih jauh efektivitas regulasi terbaru kepemilikan bank. "Aturan kepemilikan saham perbankan yang baru saja dikeluarkan Bank Indonesia (BI) memang ditujukan untuk membantu perbaikan kondisi kesehatan dan tata kelola bank dan mendorong kemandirian bank tetapi efektivitasnya masih perlu dibuktikan," ungkapnya

Menurut Kemal kebijakan PBI Nomor 14/8/PBI/2012 yang dikeluarkan beberapa hari lalu sudah sepatutnya didalami OJK. Hal ini karena aturan yang ditujukan untuk membantu perbaikan tingkat kesehatan dan kualitas penerapan tata kelola bank itu paling cepat terlihat hasilnya di akhir 2013. "Terkait isu kepemilikan asing sebenarnya tetap mengikuti kebijakan pemerintah yang memberikan peluang bagi investor yang dapat memiliki mayoritas saham bank lokal hingga 99%,” tambahnya

Namun dalam PBI ini, kata Kemal, pada dasarnya secara bertahap membangun kemampuan bank lokal untuk menjadi mandiri. “Harus diakui investor asing selama ini memang cukup berperan membantu sistem perbankan di tengah keterbatasan permodalan bank lokal sehingga investor dalam negeri harus lebih aktif," lanjutnya.

Kemal menyebut, ke depan, OJK akan mengambil peran yang lebih efektif untuk membangun perbankan Indonesia dan juga kemandirian bank nasional. "Selama masa transisi sampai 2014, OJK perlu mengkritisi dengan baik aturan PBI ini sehingga ketika beroperasi penuh dapat mengambil kebijakan yang tepat. Keberadaan OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia akan menjadi lebih efektif," papar dia.

Kemal sendiri menyebut, harus ada tiga hal yang harus dilakukan agar OJK dapat mendorong tumbuhnya industri perbankan nasional. OJK harus membuat kebijakan yang bersifat pro growth regulation melalui fungsi pengaturan dan pengawasannya dan bukan hanya sekadar mendorong kemandirian perbankan nasional. **cahyo

Related posts