KPK Akan Dipraperadilankan - Terkait Dugaan Suap Pajak

Jakarta---Tersangka dugaan suap pengurusan pajak KPP Sidoarjo, Jawa Timur, James Gunardjo (JG) berniat mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyidikan kasus yang tengah menjeratnya. "Dalam UU KPK tertulis bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu berkaitan dengan penyelenggara negara. Nah klien kami tidak masuk kategori itu," kata kuasa hukum James, Sehat Damanik, di Jakarta,25/7.

Menurut Damanik, langkah itu diambil berdasarkan dua alasan, yakni penyidikan KPK tidak sesuai dengan kewenangan dan kategorisasi pelaku yang tidak termasuk sebagai penyelenggara negara."Dalam UU KPK tertulis bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu berkaitan dengan penyelenggara negara. Nah klien kami tidak masuk kategori itu," ungkapnya.

Lebih jauh Damanik menuturkan, dalam UU KPK itu juga dijelaskan bahwa KPK berhak menangani kasus yang dilakukan oleh penegak hukum, aparatur negara, dan orang-orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Karenanya Damanik mempertanyakan pula alasan dan kepastian status kliennya tersebut. "Kalau dibaca di UU itu, ternyata klien saya tidak termasuk. Dia juga bukan penegak hukum, bahkan bukan aparat penyelenggara negara," ujarnya.

Damanik menambahkan penetapan James Gunardjo dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan KPP Sidoarjo Selatan Tommy Hindratno juga tidak didahului dengan penetapan tersangka lain.

Selain itu, sambung Damanik lagi, besaran suap yang disangkakan kepada kliennya juga tidak mencapai angka Rp1 miliar atau lebih. Padahal, angka itu juga akan menentukan penyidikan atas kasus kliennya. "Jadi KPK tidak berhak mengusut kasus itu. Bukan kewenangan KPK. Kasus itu harusnya ditangani kejaksaan atau Polri," jelasnya

Menurut Damanik, administrasi dan berkas yang menguatkan surat praperadilan tersebut tengah dipersiapkan tim kuasa hukum berdasar pada fakta yang dimiliki. "Rencananya tanggal 30 Juli ini akan kami ajukan dan tentunya kami sudah mempersiapkan semuanya," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa tidak ada satu pun UU yang dilanggar KPK dalam penyidikan kasus ini.

Menurut dia, keberadaan dua alat bukti turut memperkuat dikeluarkannya surat perintah penyidikan kepada keduanya. Karenanya, Johan Budi menambahkan, jika pihak James Gunardjo tetap menempuh praperadilan, KPK telah siap menghadapinya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan pejabat pajak Sidoarjo, Tommy, dan pengusaha wajib pajak, James Gunarso, sebagai tersangka. Keduanya digiring tim penyidik setelah tertangkap tangan sedang bertransaksi terkait pengurusan kasus pajak.

Soal anak buahnya yang ''nakal'', Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengakui Direktorat Jenderal Pajak kesulitan mengawasi, mengingat jumlah pegawai pajak mencapai 32 ribu orang. Sementara Kantor Pajak ada di sekujur wilayah republik. "Pegawai kita ada 32 ribu orang, Kantor Pajak ada 500 dari Sabang sampai Merauke," katanya. *cahyo*

BERITA TERKAIT

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019   NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis…

KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi

KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Sekretaris MA Nurhadi   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal pada…

Cegah Korupsi, KI Pusat Ingatkan Transparansi BUMN

Cegah Korupsi, KI Pusat Ingatkan Transparansi BUMN NERACA Jakarta - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana mengingatkan soal transparansi…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

UMKM Naik Kelas Kejar Pertumbuhan Wirausaha

UMKM Naik Kelas Kejar Pertumbuhan Wirausaha  Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan gerakan UMKM naik kelas yang…

Kompolnas Sampaikan Enam Hal Kepada Mahfud MD - Tingkatkan Polri

Kompolnas Sampaikan Enam Hal Kepada Mahfud MD   Tingkatkan Polri NERACA Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyampaikan enam hal kepada…

Presiden Jokowi Nilai UU Baru KPK Tidak Melemahkan

Presiden Jokowi Nilai UU Baru KPK Tidak Melemahkan   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai bahwa UU No. 19 tahun…