KPK Akan Dipraperadilankan - Terkait Dugaan Suap Pajak

Jakarta---Tersangka dugaan suap pengurusan pajak KPP Sidoarjo, Jawa Timur, James Gunardjo (JG) berniat mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penyidikan kasus yang tengah menjeratnya. "Dalam UU KPK tertulis bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu berkaitan dengan penyelenggara negara. Nah klien kami tidak masuk kategori itu," kata kuasa hukum James, Sehat Damanik, di Jakarta,25/7.

Menurut Damanik, langkah itu diambil berdasarkan dua alasan, yakni penyidikan KPK tidak sesuai dengan kewenangan dan kategorisasi pelaku yang tidak termasuk sebagai penyelenggara negara."Dalam UU KPK tertulis bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu berkaitan dengan penyelenggara negara. Nah klien kami tidak masuk kategori itu," ungkapnya.

Lebih jauh Damanik menuturkan, dalam UU KPK itu juga dijelaskan bahwa KPK berhak menangani kasus yang dilakukan oleh penegak hukum, aparatur negara, dan orang-orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Karenanya Damanik mempertanyakan pula alasan dan kepastian status kliennya tersebut. "Kalau dibaca di UU itu, ternyata klien saya tidak termasuk. Dia juga bukan penegak hukum, bahkan bukan aparat penyelenggara negara," ujarnya.

Damanik menambahkan penetapan James Gunardjo dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan KPP Sidoarjo Selatan Tommy Hindratno juga tidak didahului dengan penetapan tersangka lain.

Selain itu, sambung Damanik lagi, besaran suap yang disangkakan kepada kliennya juga tidak mencapai angka Rp1 miliar atau lebih. Padahal, angka itu juga akan menentukan penyidikan atas kasus kliennya. "Jadi KPK tidak berhak mengusut kasus itu. Bukan kewenangan KPK. Kasus itu harusnya ditangani kejaksaan atau Polri," jelasnya

Menurut Damanik, administrasi dan berkas yang menguatkan surat praperadilan tersebut tengah dipersiapkan tim kuasa hukum berdasar pada fakta yang dimiliki. "Rencananya tanggal 30 Juli ini akan kami ajukan dan tentunya kami sudah mempersiapkan semuanya," tuturnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa tidak ada satu pun UU yang dilanggar KPK dalam penyidikan kasus ini.

Menurut dia, keberadaan dua alat bukti turut memperkuat dikeluarkannya surat perintah penyidikan kepada keduanya. Karenanya, Johan Budi menambahkan, jika pihak James Gunardjo tetap menempuh praperadilan, KPK telah siap menghadapinya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan pejabat pajak Sidoarjo, Tommy, dan pengusaha wajib pajak, James Gunarso, sebagai tersangka. Keduanya digiring tim penyidik setelah tertangkap tangan sedang bertransaksi terkait pengurusan kasus pajak.

Soal anak buahnya yang ''nakal'', Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengakui Direktorat Jenderal Pajak kesulitan mengawasi, mengingat jumlah pegawai pajak mencapai 32 ribu orang. Sementara Kantor Pajak ada di sekujur wilayah republik. "Pegawai kita ada 32 ribu orang, Kantor Pajak ada 500 dari Sabang sampai Merauke," katanya. *cahyo*

BERITA TERKAIT

VW Akan Produksi Mobil Sport Pertama di Brasil

Volkswagen (VW) berencana memproduksi kendaraan sport (SUV) pertamanya di Brasil guna menyambut pulihnya pasar otomotif di Amerika Selatan, meski pertumbuhan…

KPK: 15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang

KPK: 15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan 15 anggota DPRD Sumatera Utara…

Awasi Potensi Pasca Amnesti Pajak dengan AEOI

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

CBA: Ujian Notaris Penuh Kejanggalan

CBA: Ujian Notaris Penuh Kejanggalan NERACA Jakarta - Pelaksanaan Ujian Pengangkatan Notaris yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian…

Menteri Kelautan dan Perikanan - Indonesia Bisa Menjadi Negara Besar

Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Bisa Menjadi Negara Besar NERACA Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti…

KPK: Kekayaan Pasangan Calon Pilkada Harus Verifikasi

KPK: Kekayaan Pasangan Calon Pilkada Harus Verifikasi NERACA Kendari - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa harta kekayaan milik pasangan…