Beri Kesempatan Koperasi Impor Kedelai - Sjarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan UKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Sjarifuddin Hasan mengungkapkan, persediaan kacang kedelai di Indonesia saat ini hanya sebanyak 740 ribu ton. Sementara, para produsen maupun perajin tempe tahu membutuhkan 2,5 juta ton kacang kedelai.

“Saat ini bulan Ramadan, kita tahu bahwa tahu dan tempe merupakan menu favorit. Sehingga permintaan konsumen rumah tangga maupun pengusaha makanan pun tinggi. Padahal, pasokan kacang kedelai saat ini tidak memenuhi,” ujarnya saat ditemui buka bersama di SMP Yapsida Majelis Dzikir Nurusalam, Kota Bogor, kemarin.

Menyikapi aksi mogok produksi yang lakoni sebagian besar perajin tahu-tempe di setiap daerah, Sjarifuddin menegaskan, saat ini pemerintah sedang merumuskan solusinya. Dari rumusan yang sedang digodok, suami dari artis dan politisi Senayan, Inggrid Kansil ini menjelaskan, jajarannya akan memberikan dua kebijakan.

Yakni menghapus bea masuk impor kacang kedelai hingga lima persen, dan kedua, memberikan kesempatan bagi koperasi dan UKM untuk mengimpor kacang kedelai. “Di samping itu, kami akan mencoba rumusan yang lain,” cetusnya.

Meski dihimpit keadaan yang sulit, Sjarifuddin masih tetap yakin jika dua tahun ke depan Indonesia tetap bisa melangsungkan program swasembada kedelai.

Walaupun, dia belum tahu bagaimana rancangan kongkret realisasi program itu.“Tahun 2014 dalam jangka panjang, pemerintah tetap percaya dapat melakukan swasembada kacang kedelai,” tukasnya.

Selain itu, Menkop juga menargetkan tahun ini ada koperasi Indonesia yang diakui berstandar internasional. "Dari 300 koperasi standar internasional, kita inginkan ada koperasi Indonesia yang masuk dalam penilaian oleh International Cooperation Agency(ICA)," kata Menkop Sjarifuddin saat membuka pameran produk unggulan UMKM, SMEsCO di Manado, Kamis.

Menkop Sjarifuddin mengatakan, dari 192.443 koperasi beroperasi di Indonesia, 97 di antaranya masuk koperasi dengan standar Indonesia.

BERITA TERKAIT

Ketua DPR - Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia

Puan Maharani Ketua DPR Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia  Semarang - Ketua DPR Puan Maharani meminta negara menjamin terlaksananya…

Wakil Presiden RI - Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah

Ma'ruf Amin Wakil Presiden RI Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah  Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan deradikalisasi terhadap…

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

ICRC Seminarkan 10 Nilai Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional

ICRC Seminarkan 10 Nilai Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional NERACA  Ambon - Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red…

UU PSDN Jadi Jawaban Hadapi Ancaman Keamanan

UU PSDN Jadi Jawaban Hadapi Ancaman Keamanan   NERACA Jakarta - Mantan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019…

Konsumen GCC Bogor Dapat Tawaran Advokasi Hingga Relokasi

Konsumen GCC Bogor Dapat Tawaran Advokasi Hingga Relokasi   NERACA  Cibinong, Bogor - Warga Perumahan Green Citayam City (GCC), Kecamatan Bojonggede,…