Jerman Berminat Investasi Infrastruktur Transportasi

Jerman Berminat Investasi Infrastruktur Transportasi

Jakarta---Pemerintah Jerman tengah menjajaki kerja sama dalam bidang infrastrukur transportasi di Indonesia. "Bappenas telah bertemu dengan delegasi Jerman beberapa hari lalu dan mereka ingin memperluas kerja sama dalam bidang infrastruktur lainnya, tidak hanya perkerataapian," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dedy Supriadi Priatna di Jakarta, Kamis.

Dedy mengakui menemui delegasi parlemen Bundes Republik Jerman yang dipimpin oleh Parliamentary Secretary of State, Jan Muncke. Delegasi ini juga mewakili Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development. "Mereka ingin mengetahui tentang permasalahan infrastrukur, khususnya transportasi, maka delegasi selain berkunjung ke tiga kementerian,” ujarnya

Menanggapi hal itu, Dedy menambahkan bahwa pembangunan transportasi ada yang dilakukan langsung oleh pemerintah dan ada yang dilakukan oleh swasta melalui skim PPP. Untuk proyek PPP, daftar proyek yang terbuka dimuat di dalam PPP Book sedangkan proyek yang menggunakan dana luar negeri wajib terlebih dahulu dicantumkan dalam Blue Book.

Dedy menjelaskan, beberapa kegiatan pembangunan transportasi yang sedang dirancang dan yang sudah mulai berjalan, yaitu antara lain Surabaya Regional Railway, Electric Railcar Jabodetabek, Metropolitan Transport System di 6 kota besar, Sea Traffic Surveillance Equipment (yang telah diminati antara lain Jepang, China dan Spanyol, sedangkan belum ada peminat dari Jerman), High Speed Train Surabaya-Jakarta, Railway to Airport Project, Vessel Traffic Surveillance (yang dibutuhkan 400 sedang yang ada baru 15), dan New Generation Ferry Vessels.

Untuk yang terakhir ini, lanjut Dedy, pemerintah Jerman khususnya dengan kunjungan Chanchellor Angela Merckel ke Indonesia pada tanggal 11 Juli yang lalu, telah diafirmasi penyediaannya dengan kapasitas 1200 penumpang plus kargo.

Mengenai kebijakan di bidang transpor yang ditanyakan Muncke, Deputi Bidang Sarana dan Prarana menjelaskan bahwa tarif transpor, khususnya toll, ditetapkan pemerintah yang dapat dinaikkan sesuai dengan perkembangan laju inflasi.

Sementara itu, Parliamentary Secretary of State, Jan Muncke, mengatakan, setelah memperkenalkan para anggota delegasinya, mereka menjelaskan bahwa di Kementerian Tranport Jerman masalah investasi ditangani secara khusus oleh suatu bagian.

Selain itu, kata Jan, tujuan kunjungannya ke Bappenas adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang kegiatan pembangunan transportasi dan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia tentang pembangunan transportasi. "Beberapa aspek yang ingin kami tanyakan menyangkut hubungan pemerintah dan swasta dalam pembangunan transportasi dan bagaimana kebijakan pemerintah tentang tarif jalan tol, apakah dapat ditentukan oleh investor swasta ataukah oleh pemerintah?," kata Muncke. **bari

BERITA TERKAIT

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Berbagai Kebijakan Disiapkan Tarik Investasi Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan investasi di industri manufaktur, karena sektor tersebut berperan penting dalam menopang pertumbuhan…

Optimisme di Tahun Politik - Mandiri Investasi Bidik AUM Tumbuh 10%

NERACA Jakarta – Di tengah khawatiran pasar global soal perang dagang antara Amerika dan China bakal berdampak terhadap negara berkembang,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…