Perlu Akomodir Status Legal LKM

NERACA

Jakarta--Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sedang digodok bersama antara pemerintah dan DPR diharapkan mengakomodir kejelasan status legal lembaga tersebut, demikian disampaikan Dekopin. "Hal yang perlu dipertimbangkan adalah status legal dari LKM," kata Koordinator Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Teguh Boediyana, di Jakarta, Kamis.

Menurut Teguh, pilihan status bagi LKM hanya ada dua yakni Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Namun status legal paling ideal bagi LKM adalah koperasi. "Itu karena bersangkutan dengan masyarakat bawah, maka status legal yang paling tepat bagi LKM adalah koperasi," katanya.

Hanya saja, meski berstatus koperasi namun manajemennya harus dikelola secara profesional sehingga akuntabilitasnya terjaga dengan baik. "Kita lihat kenapa Grameen Bank misalnya menjadi institusi yang sangat akuntabel, itu karena di bawah pengelolaan yang profesional," terangnya

Pihaknya menyayangkan bila LKM beroperasi dengan tanpa kejelasan badan hukum karena berpotensi menghancurkan eksistensi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam (KSP/USP).

Teguh berharap agar RUU LKM yang masih terus dibahas itu tidak dilahirkan untuk melegitimasi kehadiran kelompok rentenir. Dekopin sendiri menginginkan agar pemerintah bisa memberikan proteksi bagi usaha yang sudah dijalankan oleh koperasi termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi. Kepastian badan hukum atau status legal menjadi penting karena LKM nantinya akan beroperasi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. **cahyo

BERITA TERKAIT

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengendalian Harga Mencegah PLN Bangkrut Akibat Harga Batubara

      NERACA   Jakarta - Sesuai prinsip berbagi keadilan Kabinet Kerja Joko Widodo, maka pengendalian harga batubara melalui…

Kemampuan Moneter Calon Gubernur BI Harus Teruji

      NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati,…

Mendes Sebut Penyerapan Dana Desa Terus Meningkat

    NERACA   Semarang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyebutkan penyerapan dana…