Perlu Akomodir Status Legal LKM

NERACA

Jakarta--Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sedang digodok bersama antara pemerintah dan DPR diharapkan mengakomodir kejelasan status legal lembaga tersebut, demikian disampaikan Dekopin. "Hal yang perlu dipertimbangkan adalah status legal dari LKM," kata Koordinator Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Teguh Boediyana, di Jakarta, Kamis.

Menurut Teguh, pilihan status bagi LKM hanya ada dua yakni Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Namun status legal paling ideal bagi LKM adalah koperasi. "Itu karena bersangkutan dengan masyarakat bawah, maka status legal yang paling tepat bagi LKM adalah koperasi," katanya.

Hanya saja, meski berstatus koperasi namun manajemennya harus dikelola secara profesional sehingga akuntabilitasnya terjaga dengan baik. "Kita lihat kenapa Grameen Bank misalnya menjadi institusi yang sangat akuntabel, itu karena di bawah pengelolaan yang profesional," terangnya

Pihaknya menyayangkan bila LKM beroperasi dengan tanpa kejelasan badan hukum karena berpotensi menghancurkan eksistensi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam (KSP/USP).

Teguh berharap agar RUU LKM yang masih terus dibahas itu tidak dilahirkan untuk melegitimasi kehadiran kelompok rentenir. Dekopin sendiri menginginkan agar pemerintah bisa memberikan proteksi bagi usaha yang sudah dijalankan oleh koperasi termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi. Kepastian badan hukum atau status legal menjadi penting karena LKM nantinya akan beroperasi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. **cahyo

BERITA TERKAIT

Optimalisasi LKM/LKMS dalam Pembangunan Daerah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Semenjak diundangkannya Undang – Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro …

64 Bank Terdampak Status Gunung Agung

  NERACA Bali - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sebanyak 64 bank umum dan bank perkreditan rakyat terdampak status awas…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…