Perlu Akomodir Status Legal LKM

NERACA

Jakarta--Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sedang digodok bersama antara pemerintah dan DPR diharapkan mengakomodir kejelasan status legal lembaga tersebut, demikian disampaikan Dekopin. "Hal yang perlu dipertimbangkan adalah status legal dari LKM," kata Koordinator Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Teguh Boediyana, di Jakarta, Kamis.

Menurut Teguh, pilihan status bagi LKM hanya ada dua yakni Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Namun status legal paling ideal bagi LKM adalah koperasi. "Itu karena bersangkutan dengan masyarakat bawah, maka status legal yang paling tepat bagi LKM adalah koperasi," katanya.

Hanya saja, meski berstatus koperasi namun manajemennya harus dikelola secara profesional sehingga akuntabilitasnya terjaga dengan baik. "Kita lihat kenapa Grameen Bank misalnya menjadi institusi yang sangat akuntabel, itu karena di bawah pengelolaan yang profesional," terangnya

Pihaknya menyayangkan bila LKM beroperasi dengan tanpa kejelasan badan hukum karena berpotensi menghancurkan eksistensi koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam (KSP/USP).

Teguh berharap agar RUU LKM yang masih terus dibahas itu tidak dilahirkan untuk melegitimasi kehadiran kelompok rentenir. Dekopin sendiri menginginkan agar pemerintah bisa memberikan proteksi bagi usaha yang sudah dijalankan oleh koperasi termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi. Kepastian badan hukum atau status legal menjadi penting karena LKM nantinya akan beroperasi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. **cahyo

BERITA TERKAIT

Isi Kekosongan Wagub DKI Perlu Peran Elit Nasional

Isi Kekosongan Wagub DKI Perlu Peran Elit Nasional NERACA Jakarta - Kekosongan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta diduga karena belum…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi

UU Pilkada Perlu Dikaji Kembali untuk Eliminasi Kasus Korupsi   NERACA Purwokerto - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

LG Catatkan 1.000 Unit Penjualan Mesin Cuci Laundry

    NERACA   Jakarta - PT LG Electronics Indonesia berhasil mencatatkan penjualan 1.000 unit mesin cuci laundry sejak dimulai…

Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan…