LPSE Mampu Hemat 11,50% Anggaran

NERACA

Jakarta---Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ternyata mampu menciptakan penghematan sebesar 11,50%. “Pelelangan atau pengadaan melalui LPSE pagunya sekitar Rp46,944 triliun. Dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp41,547 triliun dan ada selisih pagu sekitar Rp5,397 triliun. Artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp3,598 triliun atau 11,50%," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo di Jakarta,25/7

Lebih jauh kata Agus, hingga per tanggal 25 Juli 2012, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 44.670 lelang dengan pagu Rp75,586 triliun yang diselenggarakan oleh 32.644 panitia lelang. Dari jumlah lelang tersebut, lelang yang telah diselesaikan adalah 28.375 dengan pagu Rp46,944 triliun dengan nilai lelang yang diperoleh sebesar Rp41,547 triliun.

Sedangkan pada tahun 2011, lanjut Agus, nilai pagu lelang melalui E-Proc mencapai Rp53,29 triliun dengan nilai kontrak yang telah diselesaikan Rp38,16 triliun. Pada tahun yang sama, lelang melalui E-Proc tercatat 24.275 lelang yang diselenggarakan oleh 22.056 panitia lelang, dengan jumlah lelang yang telah diselesaikan 24.076.

Oleh karena itu, Agus berharap, pada tahun ini jumlah penghematan yang didapat melalui LPSE bisa terus meningkat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Menurut Agus, kewajiban untuk melakukan pengadaan secara elektronik ini, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada pasal 131, Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. "Dengan demikian, kami berharap penghematan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui LPSE bisa mencapai 12,00 persen di tahun ini," tuturnya

Ditambahkan Agus, pengadaan secara elektronik atau e-procurement pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Akibatnya, berbagai macam bentuk kejahatan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dicegah. **bari

BERITA TERKAIT

Gubernur Banten Tekankan Pemanfaatan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

Gubernur Banten Tekankan Pemanfaatan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim menekankan kepada seluruh organisasi perangkat…

Tahun 2019, Walikota Sukabumi Tekankan SKPD Membuat Perencanaan Matang - Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Tergolong Tinggi

Tahun 2019, Walikota Sukabumi Tekankan SKPD Membuat Perencanaan Matang Penyerapan Anggaran Tahun 2018 Tergolong Tinggi NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi…

Realisasi Anggaran Kementerian ESDM Capai 90%

    NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa realisasi anggaran terserap hampir 90…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Gandeng Jamdatun, PII Terapkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik

      NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait…

Pajak E-Commerce Dinggap Moderat

      NERACA   Jakarta - Peraturan perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik…

Kemudahan Berinvestasi Diharap Tingkatkan Investasi

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan kemudahan perizinan yang diberikan melalui sistem…