LPSE Mampu Hemat 11,50% Anggaran

NERACA

Jakarta---Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sampai dengan tanggal 25 Juli 2012 ternyata mampu menciptakan penghematan sebesar 11,50%. “Pelelangan atau pengadaan melalui LPSE pagunya sekitar Rp46,944 triliun. Dari jumlah itu hasil lelang yang diperoleh adalah Rp41,547 triliun dan ada selisih pagu sekitar Rp5,397 triliun. Artinya LPSE berhasil melakukan penghematan anggaran pengadaan sebesar Rp3,598 triliun atau 11,50%," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo di Jakarta,25/7

Lebih jauh kata Agus, hingga per tanggal 25 Juli 2012, jumlah lelang melalui LPSE mencapai 44.670 lelang dengan pagu Rp75,586 triliun yang diselenggarakan oleh 32.644 panitia lelang. Dari jumlah lelang tersebut, lelang yang telah diselesaikan adalah 28.375 dengan pagu Rp46,944 triliun dengan nilai lelang yang diperoleh sebesar Rp41,547 triliun.

Sedangkan pada tahun 2011, lanjut Agus, nilai pagu lelang melalui E-Proc mencapai Rp53,29 triliun dengan nilai kontrak yang telah diselesaikan Rp38,16 triliun. Pada tahun yang sama, lelang melalui E-Proc tercatat 24.275 lelang yang diselenggarakan oleh 22.056 panitia lelang, dengan jumlah lelang yang telah diselesaikan 24.076.

Oleh karena itu, Agus berharap, pada tahun ini jumlah penghematan yang didapat melalui LPSE bisa terus meningkat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Menurut Agus, kewajiban untuk melakukan pengadaan secara elektronik ini, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada pasal 131, Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. "Dengan demikian, kami berharap penghematan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui LPSE bisa mencapai 12,00 persen di tahun ini," tuturnya

Ditambahkan Agus, pengadaan secara elektronik atau e-procurement pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Akibatnya, berbagai macam bentuk kejahatan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dicegah. **bari

BERITA TERKAIT

Program SERASI Disebut Mampu Tingkatkan Produktivitas Pertanian

NERACA Jakarta -  Kementerian Pertanian bekerja keras mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian melalui program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI). Program tahun…

Kementerian Ragu Gunakan Anggaran, Alihkan Saja ke PUPR

NERACABogor - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalihkan anggaran kementerian, yang masih ragu ke Kementerian Pekerjaan Umum…

RATAS ANGGARAN DAN PAGU INDIKATIF 2020

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) dan Menkopolhukam Wiranto (kiri) bersiap mengikuti rapat terbatas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bank Dunia Proyeksikan Perlambatan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik

      NERACA   Jakarta - Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia…

Pelabuhan Sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Nasional

    NERACA   Jakarta - Sebagai Negara kepulauan, Indonesia menyimpan potensi besar terlebih letaknya yang strategis karena berada di…

Kinerja Penerimaan Pajak Triwulan I Dalam Batas Wajar

  NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kinerja penerimaan pajak dalam…