NERACA

Medan--- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan remitansi atau jumlah kiriman uang dari TKI lebih dari Rp100 triliun per tahun. "Jumlah itu 10% dari nilai APBN, menempati posisi kedua setelah pendapatan dari sektor migas," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat di Medan, 25/7

Lebih jauh Jumhur menegaskan, pemerintah sangat berterima kasih dengan keberadaan TKI yang berjumlah sekitar enam juta orang dan tersebar di lebih dari 40 negara. "Mereka membantu pemerintah mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Roda perekonomian daerah pun bergerak dari remitansi itu," tambahnya

Data dari BNP2TKI menunjukkan perolehan devisa dari remitansi TKI yang bekerja di berbagai negara di kawasan Asia pada 2012 sampai dengan Mei mencapai Rp12 triliun.

Sedangkan perolehan devisa dari remitansi TKI yang bekerja di negara-negara di kawasan Amerika, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Australia pada 2012 sampai dengan Mei sebesar Rp28 triliun. Dengan demikian secara keseluruhan perolehan devisa dari remitansi TKI pada pada 2012 sampai dengan Mei mencapai Rp40 triliun.

Jumhur menambahkan menjelang musim cuti TKI musim Lebaran selama dua minggu sebelum hingga dua minggu setelah Lebaran, jumlah remitansi akan lebih besar lagi. "Remitansi ada yang dikirimkan melalui perbankan atau dibawa langsung oleh TKI," tuturnya

Bahkan Jumhur memperkirakan remitansi TKI pada tahun 2012 akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Disisi lain, Jumhur minta TKI juga mengembangkan kewirausahaan. "Penghasilan selama bekerja di luar negeri disiapkan untuk membuka usaha setelah tidak menjadi TKI," tegasnya

Dalam kesempatan itu, Jumhur juga melepas keberangkatan ratusan TKI sektor formal asal Sumut ke luar negeri.

Ia mengatakan tidak selamanya seseorang bisa menjadi TKI karena bergantung pada masa kontrak kerja dan peluang yang ada sehingga suatu saat kembali ke kampung halaman masing-masing. "Oleh karena itu penghasilan selama bekerja di luar negeri tidak digunakan untuk hal-hal yang konsumtif," tandasnya

Dikatakan Jumhur, banyak mantan TKI yang menjadi wirausahawan sukses dan mempekerjakan banyak orang sehingga kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekelilingnya meningkat. "Ini yang harus terus menerus dipelihara dan dikembangkan," ucapnya

Jumhur berterima kasih atas upaya pemerintah provinsi Sumut yang hanya menempatkan TKI sektor formal ke luar negeri. Perlindungan TKI sektor formal, katanya, lebih terjamin daripada sektor informal atau penata laksana rumah tangga (PLRT) yang kerap bermasalah karena pola hubungan kerjanya subyektif, emosional, cenderung terisolasi karena hanya di dalam rumah tangga, dan tidak tersentuh undang-undang ketenagakerjaan negara penempatan. **lia/cahyo