Revisi UU Perbankan Jangan Tambal Sulam

Harapan Perbanas

Kamis, 26/07/2012

NERACA

Jakarta – Kalangan Industri perbankan yang tergabung dalam Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) meminta agar pembahasan revisi undang-undang perbankan jangan bersifat jangka pendek. “Kita ingin memunyai suatu cetak biru UU yang bisa memenuhi kebutuhan bangsa dan bisa membangun perbankan 10 sampai 20 tahun kedepan, jangan hanya revisi tambal sulan untuk jangka pendek," kata Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono di Jakarta,25/7

Menurut Sigit, ada beberapa celah yang penting untuk diperhatikan di dalam revisi UU Perbankan. Salah satunya mengenai filosofi yang ada di dalam UU Perbankan yang baru. "Falsafahnya harus jelas, ini mengatur bank konvensional saja atau yang bersifat umum atau bank syariah akan diatur sendri. Jadi ini harus ditentukan falsafahnya," ungkapnya

Selain itu, di dalam revisi UU Perbankan yang baru harus memperhatikan arah atau tujuan dari industri perbankan di Indonesia ke depan. "Tujuan kedepan, perbankan di Indonesia tujuannya kedepan untuk apa. Pangsa pasar bank di bawah OJK kan masih 80 persen dari sektor keuangan. Kalau di Amerika yang paling dominan pasar modal 80 persen, itu semangat amerika. Apakah kita mau kesana, itu harus dipertimbangkan," jelasnya

Sigit juga berharap dalam proses revisi yang dilakukan di Komisi XI DPR, tidak hanya dilakukan sekedar tambal sulam saja yaitu mengganti fungsi dan tugas BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Selain itu Ia menambahkan, perlu adanya pembahasan mengenai pengaturan dan pengawasan OJK yang berorientasi jangka panjang sehingga dapat menjadi angin segar untuk arsitektur perbankan Indonesia. "Perlunya bangsa ini memiliki bank infrastruktur, investasi. Di negara ini dikenal dalam UU perbankan 98 yaitu bank umum dan BPR (khusus). Inilah kesempatan untuk merevisi UU, supaya bank yang lain bisa tumbuh. Bukan hanya sekedar kepentingan kelompok," imbuhnya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy juga menilai Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan perlu direvisi antara lain mengingat adanya perubahan pengawasan perbankan. "Perlunya amandemen juga berkaitan dengan adanya perubahan kewajiban minimum modal disetor, dan perlunya pembatasan kepemilikan saham," katanya

Hingga saat ini pengawsan terhadap perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sementara pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non bank dilakukan oleh Bapepam-LK.

Setalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi maka pengawasan terhadap lembaga keuangan baik bank maupun non bank akan dilakukan lembaga itu.

Menurut Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) itu, amandemen terhadap UU tentang Perbankan juga diperlukan untuk menetapkan aturan yang dapat mencegah terjadinya "moral hazard" dalam praktek perbankan nasional."Karena itu amandemen UU Perbankan sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional," katanya. **ria