NERACA

Jakarta--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikelola dengan baik sehingga penggunaannya sesuai dengan peruntukkan dan mencapai target yang telah ditetapkan. "Saya masih mendengar informasi adanya niat dan rencana tidak baik terhadap APBD dan APBN. Hentikan, mumpung di Bulan Ramadhan bermain-main dengan APBN dan APBD," kata Presiden dalam keterangan pers usai rapat koordinasi bidang hukum di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu.

Presiden menambahkan Negara bersusah payah mengumpulkan uang untuk APBN dan APBD. Karena itu praktek pungli sebaiknya dihentikan, baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah."Saya senang di kejaksaan dan kepolisian ada semboyan baru kalau ada perintah atasan yang melanggar hukum ditolak. Ini bukan suboordinasi karena menolak untuk melakukan kejahatan," ujarnya

Pada bagian lain, Presiden SBY menyoroti lima sektor rawan korupsi yang harus menjadi perhatian semua pihak sehingga penanganan dan pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik dengan hasil optimalisasi penggunaan anggaran negara sesuai dengan peruntukkannya. "Hal yang pertama adalah pencegahan secara serius atas korupsi yang merugikan APBN dan APBD. Dua tahun terakhir masih terjadi kasus korupsi yang melibatkan unsur DPR, DPRD dan pemerintah yang merugikan negara," jelasnya

Untuk sektor ini, Kepala Negara menegaskan pengutamaan pencegahan dan bila telah terjadi pelanggaran maka dilakukan penindakan dengan tegas siapapun dari partai politik manapun dan juga profesi apapun. "Hal yang kedua adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang biasa di mark up. Harga Rp 1 miliar misalnya kepada negara dijual Rp2 miliar. Itu masih ada kerawanan seperti itu kemudian dibagi-bagi oleh mereka termasuk melibatkan pengusaha yang melakukan mark up terhadap apa yang dibeli negara," ucapnya

Hal ketiga yang menjadi sorotan Presiden adalah mengenai perpajakan. Kepala Negara mengatakan ditengah situasi ekonomi yang tidak menguntungkan saat ini akibat krisis ekonomi global seharusnya pendapatan negara yang dikumpulkan dengan susah payah harus digunakan semestinya. "Saya menyoroti kewajiban membayar pajak dan juga petugas pajaknya," tegas Presiden.

Hal keempat yang Presiden berikan perhatian khusus adalah mengenai kepabeanan dan bea cukai. Dimana  Kepala Negara mengatakan beberapa kali ada perbedaan data perdagangan antara Indonesia dengan negara sahabat dan salah satunya bisa terjadi akibata adanya barang yang masuk ke negara namun tidak melalui prosedur kepabeanan dan tidak membayar cukai.

Hal kelima yang menjadi perhatian Presiden adalah mengenai kerawanan korupsi yang terjadi di sektor perminyakan dan gas serta pertambangan . "Dari 10 hal yang dilaporkan, lima itulah yang menjadi prioritas. Sebetulnya sudah saya sampaikan ke kepolisian, kejaksaan agung dan ke KPK secara tidak langsung," pungkasnya. **cahyo