Tiga Masalah Hambat Pengembangan Kawasan Industri

Kamis, 26/07/2012

NERACA

Jakarta – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menilai ada tiga masalah yakni permasalahan lahan, infrastruktur serta keamanan masih menghambat pengembangan kawasan industri di dalam negeri hingga akhir tahun ini. Padahal, permintaan dari investor untuk memperluas lahan di kawasan industri semakin besar.

“Pemerintah diharapkan meninjau kembali aturan badan pertanahan nasional (BPN) mengenai pembatasan kawasan industri sebesar 400 hektare,” kata Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, usai menemui pihak Kementerian Perindustrian di Jakarta, Rabu (25/7).

Sanny menuturkan, dibutuhkan lahan yang luas dalam satu kawasan industri agar penyerapan tenaga kerja juga banyak. “Untuk skala ekonomis, minimal membutuhkan 1.000 hektare lahan yang siap dijadikan kawasan industri,” ujarnya.

Sedangkan infrastruktur yang ada tidak mendukung arus masuk serta keluar produk dari kawasan industri. “HKI mengharapkan pemerintah bisa menambah akses jalan menuju pelabuhan Tanjung Priok dari kawasan industri di Karawang, saat ini baru ada jalan tol Jakarta Cikampek yang volume kendaraannya terus bertambah. Selain itu, percepatan pembangunan pelabuhan Cilamaya Karawang harus segera dilakukan,” paparnya.

Sanny menambahkan, HKI meminta dukungan pihak kepolisian untuk mengamankan kawasan industri. “Kawasan industri termasuk objek vital bagi negara, diharapkan kepolisian bisa mengatasi masalah demonstrasi yang menutup kawasan industri. Pasalnya, aksi demonstrasi menghambat distribusi produk,” tandasnya.

Kawasan Industri Otomotif

HKI telah menyiapkan lahan seluas 1.000 hektare hingga 2014 untuk sektor industri otomotif berserta komponennya. “Dalam waktu 2 tahun, HKI sudah mempersiapkan lahan 1.000 hektare untuk pembangunan pabrik Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu. Toyota, Yamaha serta industri komponennya. Diharapkan pemerintah daerah dapat menyetujui perizinannya agar investasi semakin meningkat,” kata Sanny.

Sanny menuturkan, saat ini lahan untuk kawasan industri di Jawa Barat sudah dipesan oleh investor. “13.000 hektare lahan di kawasan industri sudah dipesan oleh investor untuk ekspansi pabrik baru. Selain itu, Jawa Barat masih menjadi pilihan bagi investor karena infrastruktur yang memadai,” paparnya.

Sampai dengan akhir tahun, HKI telah menyiapkan lahan yang didukung dengan sarana infrastruktur penunjang seperti jalan dan pasokan listrik yang besar. “90% lahan di kawasan industri Jawa Barat sudah siap untuk dipergunaka. Hal tersebut merupakan nilai tambah bagi investasi di Indonesia,” ujarnya.

Sany menambahkan, HKI siap bersaing dengan negara Asean lainnya untuk menyiapkan kawasan industri. “HKI mampu menyiapkan lahan yang lebih baik dibandingkan dengan negara di Thailand, Malaysia dan Singapore,” tandasnya.

Beberapa waktu lalu, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatra Utara masih tersendat akibat masalah lahan. Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan blak-blakan menjelaskan kendala tersebut. "Saya akui lokasinya tidak terlalu ideal karena terlalu jauh. Bukan berarti tidak setuju, tapi kalau bisa mencari lokasi lain, itu akan bagus," kata Dahlan.

Sehingga Dahlan meminta KEK Sei Mangkei untuk memindahkan lokasi proyek ke tempat lain. Namun sampai saat ini, pemerintah belum mendapat lahan baru jika jadi direlokasi. Sebenarnya, pemerintah juga mendapat tawaran dari Bupati Simalungun untuk memakai tanah seluas 100 ha. Dahlan pun langsung memerintahkan PTPN III sebagai penggagas proyek untuk langsung mengecek tanah tersebut. "Ternyata tanah tersebut adalah tanah negara. Jadi tidak mungkin akan menjadi kawasan industri," tambahnya.

Karena belum bisa memakai tanah baru tersebut, pihak kabupaten setempat meminta untuk tetap memakai kawasan Sei Mangkei. Ternyata, Bupati Simalungun tidak mau mengeluarkan izin di kawasan Sei Mangkei. "Masalahnya, bupati tersebut takut saat mengeluarkan izin, dia bisa dipenjara. Soalnya di situ ada isu politik, yang sekarang menjadi perjuangan tokoh setempat, khususnya untuk memisahkan diri dari Simalungun untuk menjadi kabupaten sendiri. Jadi campur aduk, ada masalah tanah, perizinan dan psikologis dan politis," katanya.

Dahlan juga menjelaskan, saat direksi PTPN III melakukan pengajuan lahan ke Bupati Simalungun, ternyata direksi lama PTPN III tidak melakukan konsultasi dengan pihak bupati. "Saya minta hubungan direksi baru dengan bupati ini dicairkan. Tapi saya tidak tahu ini berhasil atau tidak," jelasnya.

Dia mengusulkan bila lahan Sei Mangkei terus menjadi sengketa, maka pihaknya menginginkan kawasan tersebut harus dipindah. "Kalau ada pilihan lain, ya dipindahkan. Nanti Peraturan Pemerintah-nya juga harus diubah," kata Dahlan.

Sekadar catatan, Pemkab Simalungun Sumatra Utara memiliki tanggung jawab besar mempersiapkan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Pasalnya, sesuai ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2012 tentang KEK Sei Mangkei, kawasan ekonomi seluas 202,77 hektar yang terletak dalam wilayah Kecamatan Bosar Maligas itu harus sudah siap beroperasi awal 2015. Sesuai dengan PP yang diterbitkan 27 Februari 2012 itu, Pemkab Simalungun lah yang menetapkan badan usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK Sei Mangkei.