Perpanjangan Kontrak Migas Berpotensi Rugikan Negara Rp2 T - Ambil Alih Blok Mahakam

NERACA

Jakarta— Langkah pemerintah yang akan memperpanjang kontrak Blok Migas Mahakam dengan pihak asing berpotensi merugikan negara sekitar Rp2 Trilun per bulan. “Total pemasukan perhari kedua perusahaan dari Blok Mahakam adalah USD 7,02 juta atau sekitar US$ 210,6 juta perbulan, atau setara Rp1,98 triliun perbulan,” kata Sekretaris FPDIP DPR RI Bambang Wuryanto di Jakarta, Rabu,25/7

Saat ini, kata Bambang, ada sekitar 29 blok migas yang akan habis masa kontraknya. “Bisa dibayangkan berapa kerugian negara dengan 29 blok migas yang akan diperpanjang lagi,” tambahnya.

Oleh karena itu, Bambang mendesak pemerintah mengambil alih kontrak karya blok Migas Mahakam tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan blok-blok migas yang masa kontraknya akan habis, termasuk Blok Mahakam. "Di PP itu nantinya harus ditegaskan semua blok-blok itu harus kembali ke negara begitu kontraknya selesai,” ujarnya

Dengan adanya PP, menurut dia, setiap ada pergantian rezim yang berkuasa di Indonesia, maka sudah ada payung hukum untuk melanjutkan pengelolaan blok-blok migas itu. "Ketika negara sedang menjerit dan memerlukan uluran tangan, maka perlu ada kejelasan sikap,” paparnya

Di tempat yang sama, Ketua Poksi PDIP di Komisi VII DPR, Daryatmo Mardiyanto, menjelaskan bentuk kerugian negara apabila Pemerintah tak mau mengambil alih Blok Mahakam yang selama ini dikontrakkan ke Total E & P Indonesia milik Prancis dan Inpex Corporation Jepang.

Kontrak karya blok itu dimulai pada 31 Maret 1967, atau sebulan setelah Soeharto dilantik sebagai Presiden RI pada 26 Februari 1967. Kontrak itu berdurasi 30 tahun hingga 31 Maret 1997, yang kemudian diperpanjang dan akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Saat ini, kata dia, Total dan Inpex sudah mengajukan perpanjangan kontrak selama 25 tahun hingga 2042. Dari kontrak yang ada sekarang, jatah kedua kontraktor itu adalah 40 persen produksi minyak dari produksi perhari 93.000 BOD, alias 37.200 barel. Dari jumlah itu, dengan asumsi harga minyak perbarel adalah USD 100, maka nilainya USD 3,72 juta.

Dari gas di Blok Mahakam, jatah kedua kontraktor adalah 30% dari produksi perhari 2200 MMSCFD atau 660 MMSCFD yang setara 660 ribu MMBTO. Jika diasumsikan harga pers MMBTO adalah USD 5, maka nilai total pemasukan kedua kontraktor perhari adalah USD 3,30 juta.

Pendapatan itu bisa bertambah karena, seperti gas dari blok Mahakam, dibawa ke Bontang untuk diproses menjadi gas elpiji yang sangat laku seharga US$ 18 ke Jepang dan Korea Selatan.

Apabila kontrak dihentikan pada saat habis masa berlaku pada 2017, kata Daryatmo, maka uang itu akan mengalir ke kas negara dengan catatan pengerjaan diserahkan ke perusahaan negara. "Kontraktor hanya menjalankan karena semua peralatan itu milik negara. Dia hanya punya kemampuan “knowledge”. Sehari dia dapat 7 juta dolar kalau berlanjut. Ini lobi mereka luar biasa," ungkap Daryatmo.

Kontrak migas itu, lanjut Daryatmo, harus diputus sekarang. Bayangkan kalau tiap bulan Rp2 triliun masuk ke negara, pendidikan dan kesehatan itu bisa murah." Bambang Wuryanto menambahkan pihaknya merasa aneh dengan adanya sejumlah pejabat negara yang sudah menyatakan bahwa kontrak Blok Mahakam sebaiknya dilanjutkan perusahaan asing atas nama pengalaman pengelolaan.

Sementara di sisi lain, fakta menunjukkan Pertamina saja sudah memiliki kemampuan mengelola blok migas Prabumulih yang medannya lebih sulit. Bahkan Pertamina saja mampu mengeksplorasi sampai ke Venezuela. Banyak orang Indonesia yang diketahui sebagai pimpinan dan pelaksana pengeboran minyak dipakai di perusahaan minyak Qatar dan Amerika Serikat. **cahyo

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Piko Hidro Disiapkan untuk Bantu Terangi Papua

      NERACA   Jakarta - Dibandingkan 32 provinsi lain yang ada di Indonesia, rasio elektrifikasi di Papua dan…

Tarif LRT akan Dibanderol Rp12 ribu

    NERACA   Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa perkiraan tarif tiket kereta layang ringan…

Program PKH Dinilai Ubah Perilaku Hidup

    NERACA   Jakarta - Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan survei independen MicroSave Colsulting Indonesia berdampak signifikan mengubah perilaku…