Pemerintah Pasang Tiga Jurus Redam Harga Kedelai - Industri Tempe dan Tahu Menjerit

NERACA

Jakarta – Sudah bukan rahasia lagi, 60% kebutuhan kedelai Indonesia berasal dari luar negeri alias impor. Hal ini yang menjadikan produsen tahu dan tempe harus bergantung dengan kedelai asal Amerika Serikat yang merupakan eksportir terbesar di dunia, selain Brazil dan Argentina. Sehingga, apabila kondisi pertanian negara tersebut sedang mengalami kekeringan, otomatis produksi kedelai dunia turun maka pasokan menjadi langka.

Akibatnya, Indonesia harus bersaing merebut kedelai dengan China yang mengoreksi kebutuhan impornya dari 57 juta ton menjadi 61 juta ton pada tahun 2012. Tak heran, harga kedelai melambung dari Rp5.500 per kg hingga di atas Rp8.000 per kg, sehingga mengakibatkan industri tempe dan tahu menjerit.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, bahwa Pemerintah akan mengeluarkan 3 kebijakan untuk membantu industri pengrajin tempe dan tahu. Pertama, akan memebaskan bea masuk (BM) impor kedelai yang saat ini 5% akan menjadi 0% berlaku secepatnya, namun ini tidak berlaku selamanya.

“Karena kita juga harus melindungi petani kedelai, akan mulai berlaku awal agustus hingga akhir tahun. Saya tegas BM ini bukan dihapus, melainkan dibebaskan dalam waktu tertentu, serta mengikuti perkembangan yang ada di AS. Tentunya kekeringan di AS berdampak pada konsumen tahu dan tempe di Indonesia, ini harus menjadi contoh yang harus kita perlu perhatikan,” ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (25/7).

Kurangi Beban

Setidaknya, menurut Bayu, dengan membebaskan BM akan mengurangi sedikit beban yang dihadapi produsen tahu dan tempe, membuat harga dapat ditekan. Situasi ini, memang membuat produsen tahu dan tempe kesulitan, namun melalui perbandingan harga tahu dan tempe terhadap kedelai Juli 2011 dengan 2012 sudah melakukan penyesuaikan. “Kedelai Juli 2011-2012 naik sekitar 2,34 %, sedangkan tahu dan tempe pada periode tahun yang sama naik 2,48%. Sebenarnya produsen tahu dan tempe sudah melakukan penyesuaian harga,” terangnya.

Kebijakan yang kedua, Pemerintah ingin memfalisitasi koperasi produsen tahu dan tempe untuk melakukan impor sendiri. Perlu diketahui, lanjut Bayu, selama ini ijin impor sifatnya terbuka dan dipegang oleh pihak swasta untuk mengurangi biaya distribusi dan margin. Harapan dia, dengan melakukan impor langsung tanpa harus melalui importir tertentu akan dorong koperasi tahu dan tempe mempunyai kemampuan mendapatkan bahan dari sumbernya langsung.

“Termasuk akan dibicarakan langkah-langkah untuk bekerjasama dengan Bulog, mudah-mudahan pengrajin tahu dan tempe mempunyai kemampuan sendiri mendapatkan kedelai dari sumber yang paling murah,” ujarnya.

Tingkatkan Produksi

Ketiga, Pemerintah akan terus mendorong tingkatkan produksi kedelai dalam negeri, salah satunya memanfaatkan lahan terlantar agar kembali lagi dapat produktif. Bayu menjelaskan, bahwa kedelai merupakan tanaman sub tropis bukan tropis, dan membutuhkan lama sinar matahari 12 jam sehari, sehingga pada musim hujan hasil produksi kedelai akan tidak baik.

“Kita melihat bahwa produktifitas di Indonesia 700 kg hingga 1 ton per hektare, sedangkan di AS produksi terendahnya 2,5 ton per hektare. Artinya kita akan terima akibatnya karena terlalu mengandalkan impor, sehingga dengan keterbatasan yang kita alami harus didorong produksi kedelai untuk memenuhi kebutuhan makanan berbasis kedelai,” ujar Bayu.

Memang dilematis, dia menjelaskan, penanaman kedelai membutuhkan kondisi tanah yang sama dengan komoditas jagung dan tebu. “Ini yang membuat kita sulit, kalau kita mendorong produksi kedelai, maka produktifitas tebu akan menurun. Karena kondisi tanah yang dibutuhkan sama, sehingga memang dibutuhkan lahan untuk menanam kedelai itu sendiri,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok

Pemprov Banten Gelar Pasar Murah Stabilkan Harga Bahan Pokok  NERACA Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perindustrian dan…

Era Revolusi Industri 4.0 - Kini Santunan Jasa Raharja Sudah Cashless

Jasa Raharja merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan program perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan penumpang angkutan umum…

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung

KPK Evaluasi Kegiatan Pemerintah Provinsi Lampung   NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tahun 2018…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kebutuhan Pokok - Kemendag Catat Pemintaan Sembako Naik Hingga 20% Saat Ramadhan

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut permintaan bahan pokok atau sembako meningkat sekitar 10 persen hingga 20 persen saat…

RI Mendorong Penguatan Sistem Perdagangan WTO

NERACA Jakarta – Indonesia mendorong penguatan sistem perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang disampaikan melalui Pertemuan Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic…

RI Akan Terus Negosiasi UE Hadapi Sentimen Negatif Sawit

NERACA Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus akan terus melakukan negosiasi untuk menghadapi sentimen negatif Uni Eropa (UE) terhadap…