Swasembada Kedelai Mustahil Tercapai - Mafia Impor Cengkram Pemerintah

NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat meyakini, swasembada kedelai yang ditargetkan pemerintah tercapai pada 2014 mustahil untuk dicapai. Pasalnya, bisnis kedelai di Indonesia berada dalam cengkeraman para mafia impor yang dengan leluasa mempermainkan harga komoditas tersebut. Alasan lainnya, pemerintah gagal menekan ketergantungan industri lokal pada kedelai impor sebesar 70% dari total kebutuhan atau sekitar 1,6 juta ton per tahun.

Peneliti Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Latif Adam mengatakan, pengelolaan komoditas kedelai di Indonesia masih terbelit ulah para mafia impor. “Impor kedelai yang merajalela memang ada indikasi permainan para mafia importir, karena selama ini pemain importir kedelai itu hanya sedikit. Setahu saya hanya ada 4 pemain besar,” kata Latif kepada Neraca, Selasa (24/7).

Latif mengungkap, seharusnya pemerintah memperhatikan pertanian kedelai. “Karena kalau sektor pertanian kedelai ini tidak diperhatikan, sampai kapanpun pasti akan impor. Sebenarnya tidak sulit untuk mengembangkan kedelai ini, tinggal ada kemauan pemerintah saja,” jelas Latif.

Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin. Menurut dia, swasembada kedelai jelas sulit dicapai pemerintah. “Kalau pemerintah masih juga begini-begini saja, tidak adanya perkembangan dalam membangun sistem pertanian yang tertata, saya akan katakan tidak akan capai swasembada sampai kapanpun,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga menengarai adanya ulah para spekulan yang begitu perkasa mengatrol harga kedelai. “Kalau dari kondisi sekarang dengan faktor Amerika Serikat tadi tidak terlalu, tapi kalau harganya sampai di atas kewajaran, kan ini bisa saja permainan importir kedelai. Importir kedelai bisa ketahuan siapa saja yang main,” tandasnya.

Bustanul juga mengkritik anggaran Kementan yang mencapai Rp18 triliun, namun tak becus meningkatkan produktivitas kedelai nasional yang semenjak 10 tahun terakhir tak mampu melebihi 1 juta ton per tahun. “Masalahnya untuk kedelai masih kurang, mereka lebih mendahulukan beras yang bernuansa politik. Makanya tidak heran petani kedelai lebih memilih minggat ke komoditas lain. Memang tidak bisa cepat, tapi seharusnya ada perkembangan,” terang dia.

Mogok Produksi

Di tempat terpisah, Menteri Pertanian Suswono mengatakan melonjaknya harga kedelai saat ini diakibatkan beralihnya petani ke komoditas jagung. Komoditas jagung dinilai lebih menjanjikan karena harganya lebih tinggi. "Jagung dan kedelai ditanam dalam waktu yang sama. Saat ini petani cenderung beralih ke jagung. Sebab dengan harga kedelai Rp5.000, petani berat untuk kedelai," ujar Suswono.

Pada Januari lalu harga eceran kedelai hanya Rp5.500 hingga Rp5.600 per kilogram. Namun, saat ini harganya sudah mencapai Rp9.000 per kilogram. Maka tak heran, para produsen tahu dan tempe yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (GAPTINDO) di Jabodetabek, Banten dan Bandung berencana mogok produksi pada 25-27 Juli 2012 lantaran harga bahan baku yaitu kedelai melonjak tajam.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI Romahurmuziy mengaku mendukung aksi mogok masal yang dilakukan oleh pengrajin tempe dan tahu tersebut. Mogok ini dia dukung karena untuk memperlihatkan kepada konsumen bahwa harga tahu dan tempe sudah tidak murah lagi. “Imbas dari kenaikan kedelai ini akan sangat memukul pengrajin tempe dan tahu di Indonesia,” ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia tidak bisa mengurangi impor kedelai dikarenakan harga kedelai dari Amerika Serikat lebih murah dibandingkan harga produksi dalam negeri. Dengan banyaknya jumlah petani di Indonesia yang mencapai 25 juta orang sedangkan petani Amerika Serikat hanya 2 juta orang maka harga kedelai Indonesia cenderung naik daripada di AS. Apabila Indonesia ingin menghentikan impor kedelai maka harus mengurangi setengah dari jumlah petani kedelai di Indonesia. “Pemerintah harus melakukan reforma agraria dengan memberikan lahan petani dengan lahan idealnya 2 hektar per keluarga tani sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan petani,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Terbitkan Dua Seri Surat Utang Valas

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua valuta asing (dual-currency) yaitu denominasi dolar…

Pemerintah akan Bagikan Sertifikat Lahan Secara Masal pada Juni

  NERACA   Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menargetkan pembagian sertifikat lahan masyarakat…

Peran Pemerintah Dorong Kebangkitan UMKM

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti LSISI   Dari tahun ke tahun, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

KPK: Pengusaha Jangan Takut Ancaman Kepala Daerah

  NERACA Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pengusaha jangan takut dengan ancaman dari para calon kepala daerah…

PPATK DAN KPK MINTA DPR PERCEPAT RUU BATASAN UANG KARTAL - Sanksi Buat Transaksi Tunai Lebih Rp 100 Juta

Jakarta-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memberlakukan sanksi bagi pihak yang melakukan transaksi menggunakan uang kartal atau tunai…