Fenomena Liberalisasi Cenderung Kesampingkan Koperasi

Rabu, 25/07/2012

NERACA

Jakarta--Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menilai fenomena liberalisasi lebih mendorong pemerintah untuk lebih peduli pada usaha besar (corporate) dan cenderung menganaktirikan koperasi dan UKM. “Kita melihat upaya mengejar angka pertumbuhan yang tinggi boleh jadi cenderung menganaktirikan koperasi dan UKM,” kata Koordinator Majelis Pakar Dekopin, Teguh Boediyana, di Jakarta, Selasa,24/7

Oleh karena itu, kata Teguh, semua pihak perlu membangun komitmen yang kuat dan menyamakan persepsi dalam rangka merevitalisasi koperasi Indonesia. "Revitalisasi koperasi itu bukan sekadar mengganti logo koperasi yang bisa dengan mudah dilakukan," tuturnya

Menurut Teguh, untuk merevitalisasi gerakan koperasi perlu komitmen yang kuat dan persepsi yang sama dari seluruh pihak dari mulai gerakan koperasi, pemerintah, hingga masyarakat di Tanah Air.

Sampai sejauh ini, Teguh menilai kalangan elit di pemerintahan dan legislatif (DPR) masih memiliki perbedaan persepsi dalam memandang koperasi sehingga upaya membangun koperasi di Tanah Air menjadi semakin kompleks. "Upaya membangun koperasi di Indonesia menjadi semakin kompleks karena belum adanya persamaan persepsi antara pemerintah dan DPR," ujarnya

Menurut Teguh, untuk merevitalisasi gerakan koperasi Indonesia perlu dilakukan beberapa langkah mendasar meliputi membangun kesamaan persepsi dan komitmen dari para elit di pemerintahan dan legislatif tentang tentang peran koperasi agar dapat semakin dominan dalam perekonomian nasional. "Ada kecenderungan terdapat ketidaksamaan persepsi dan pemahaman serta komitmen di kalangan pemegang otoritas dalam memerankan koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi," jelasnya

Dikatakan Teguh, upaya pembangunan koperasi harus didasari mental yang baik dari jajaran gerakan koperasi. "Mereka harus lebih meresapi ideologi koperasi dan menjadi loyalis sejati," tegasnya

Lebih jauh kata Teguh, anggota koperasi memiliki posisi sentral pada organisasi koperasi sehingga hanya dengan anggota yang loyal dan disiplin, serta pengelola yg jujur dan profesional yang mampu menjamin koperasi dapat maju.

Hal terpenting lainnya, kata Teguh, adalah harus ada keberanian gerakan koperasi untuk melakukan uji materiil pada UU yang tidak sesuai dan merugikan koperasi dan UKM. "Jadi memang perlu langkah identifikasi, inventarisasi, dan telaah terhadap berbagai UU yang tidak sesuai dengan amanat UUD dan terkait dengan koperasi," paparnya.

Sementara itu, anggota komisi VI DPR-RI A Muhajir mengatakan salah satu cara melawan keberadaan rentenir harus dengan membentuk koperasi. "Masyarakat sudah seharusnya membentuk suatu kelompok untuk membuat koperasi agar tidak terjerat pinjaman uang rentenir," ujarnya

Menurut Muhajir, keberadaan rentenir sudah menyusahkan masyarakat yang terjerat meminjam uang dan harus membayar utangnya kepada rentenir dengan bunga tinggi. Pergerakan rentenir sudah seperti suatu jaringan agar masyarakat terjerat dalam utang rentenir. "Sekarang rentenir masuk ke setiap rumah tangga, itu saya kira sudah parah, makanya harus segera dicegah," ucapnya

Bahkan pergerakan rentenir, kata Muhajir bertindak dengan membuat suatu kelompok masyarakat baru yakni nasabahnya yang tidak bisa bayar utang harus mengajak masyarakat lain untuk meminjam uang.

Menurut dia, cara rentenir itu sudah bertindak keterlaluan yang akhirnya banyak masyarakat terjerat dalam hutang kepada rentenir. "Ada pengakuan warga yang meminjam uang ke rentenir, terus tidak bisa bayar, kemudian diminta harus membayar dengan mencari warga lain untuk mau meminjam uang," pungkasnya. **cahyo