BEI Masih Ragu Delisting Davomas Dan Katarina

Rabu, 25/07/2012

NERACA

Jakarta – Ancaman PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan penghapusan saham secara paksa (forced delisting) terhadap PT Katarina Utama Tbk (RINA) dan PT Davomas Abadi Tbk (DAVO), rupanya masih sebatas gertak sambal lantaran manajemen RINA telah memberikan laporan terbaru perusahaan.

Direktur Utama BEI Ito Warsito mengatakan, pihaknya masih mengkaji untuk mendelisting dua emiten nakal tersebut, "Kita sedang evaluasi untuk kedua saham itu," katanya, Jakarta, Selasa (24/7).

Menurutnya, evaluasi dilakukan karena masing-masing perusahaan memiliki kasus berbeda-beda dan terlebih manajemen RINA sudah memberikan penjelasan soal keterlambatan laporan keuangan.

Kata Ito, evaluasi dilakukan untuk memberi pertimbangan lebih lanjut lagi untuk perseroan. Namun dia belum dapat menjelaskan batas waktu untuk evaluasi tersebut. "Hingga kami memiliki kesimpulan kuat apakah delisting atau mempertahankan pencatatannya," kata Ito.

Hal sama dilakukan terhadap PT Davomas Tbk (DAVO), Ito menuturkan, pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap DAVO. Pihaknya sedang mengevaluasi atas penjelasan manajemen DAVO.

Asal tahu saja, PT Katarina Utama Tbk mempunyai masalah atas dugaan manajemen yang seluruhnya menyelewengkan perolehan dana IPO, penggelembungan aset, serta memanipulasi laporan keuangan audit 2009. Baru-baru ini manajemen RINA melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akan mengganti nama perseroan.

Sebelumnya, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mendukung keputusan BEI yang berencana mengeluarkan secara paksa (force delisting) DAVO dan RINA. "Di AEI, mereka (Davomas dan Katarina) sudah bukan anggota lagi. Jadi, sudah sepantasnya mereka di-delisting dari bursa,"kata Ketua Umum AEI, Airlangga Hartanto.

Dukung Segera Delisting

Menurutnya, kasus DAVO dan RINA sebenarnya sudah terlalu lama didiamkan. Mestinya, keputusan delisting kedua perusahaan terbuka itu bisa lebih cepat. Kasus keduanya, kata Airlangga, bisa dilihat dalam dua tahun terakhir."Dari jangka waktu itu, bisa dilihat apakah perusahaan membahayakan pemegang saham minoritas," ungkap dia. Oleh karena itu, Airlangga menghimbau agar pihak otoritas maupun regulator pasar modal untuk lebih cepat bertindak dalam menangani kasus semacam itu.

Yang jelas, jika suatu perusahaan anggota AEI tidak membayar iuran anggota, pihaknya melihat perusahaan itu juga tidak akan seiring sejalan dengan regulasi yang ada. Sementara Managing Director Indosurya Asset Management, Reza Priyambada mengungkapkan, tidak ada itikad baik yang dilakukan Davomas soal keterlambatan laporan keuangan untuk berniat memperbaiki dari internal perusahaan.

Oleh karena itu, dengan cara mendelistingkan diri, perseroan akan meraup untung dari penjualan saham investor, “Davomas sulit dihubungi otoritas bursa. Jadi memang nggak ada itikad baik. Kalau mau delisting, silahkan saja. Tapi tentunya dengan cara yang baik dong,”cibirnya.

Selain itu, perseroan juga melakukan wanprestasi karena tidak ada niat memperbaiki internal perusahaan. Terakhir, akibat ulah Davomas ini, maka akan berpengaruh buruk terhadap iklim pasar modal. Padahal, pihak BEI tengah gencar-gencarnya menggaet calon-calon emiten potensial.

Reza juga menambahkan, seharusnya Davomas mengikuti jejak dua emiten, Danone Aqua dan PT HM Sampoerna Tbk, yang dinilainya tidak merusak iklim pasar modal. “Aqua go private karena saham mayoritasnya dibeli Danone dari Perancis. Sedangkan HM Sampoerna, meski dibeli Philip Morris International tapi sahamnya tetap diperdagangkan di BEI. Harusnya Davomas melakukan hal yang sama,” tandasnya. (bani)