Nasabah Terbantu Pilih Bank Sehat - Terkait Aturan Kepemilikan

NERACA

Jakarta—Aturan Bank Indonesia terkait kepemilikan saham direspon positif sejumlah bank. Alasanya, aturan tersebut bisa berdampak positif. Karena membantu nasabah memilih bank yang baik dan sehat. “Tapi mungkin yang jadi latar belakang adalah bank di Indonesia banyak sekali sampai 120-an dan perlu membantu untuk menjaga keamanan nasabah,” kata Executive Vice President Head of Corporate Affair Bank Permata,Tbk (BNLI), Leila Djafaar di Jakarta,24/7

Lebih jauh Leila mengungkapkan dengan adanya peraturan tersebut dapat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan yang aman untuk melakukan sebuah transaksi keuangan. "Jadi bank-bank itu otomatis akan terseleksi dari 120 mungkin akan terseleksi menjadi jumlah bank yang memang benar-benar baik itu untuk masyarakat. Jadi tujuan akhirnya bank melindungi nasabah," tambahnya

Menurut Leila, peraturan tersebut membantu dunia perbankan semakin kuat di Indonesia karena masih bergejolaknya perekonomian di dunia. "Untuk mengantisipasi semua kita juga ingin meyakinkan bahwa Indonesia baik perbankan maupun industri-industri financial-nya akan kuat," jelasnya

Sebelumnya, Mulya Effendi Siregar, Direktur Eksekutif Pengaturan dan Penelitian Perbankan BI, mengatakan, dalam mengeluarkan aturan pihaknya menggunakan parameter kesehatan, tata kelola baik atau good corporate governance (GCG) dan permodalan. "Kalau membuat aturan kami tak membicarakan domestik atau asing," ujarnya.

BI berencana mengatur izin operasi bank melalui aturan multiple license (izin berjenjang). Beleid tersebut akan meluncur Agustus 2012. Maksud aturan ini menata ulang bisnis bank. Tujuan lain, meratakan penyebaran bank dan meningkatkan kontribusi ke perekonomian. "Bank bermodal kuat dan GCG bagus, bisa menggarap semua segmen. Bank bermodal kurang, harus melepas bisnis yang terlalu berisiko," kata Mulya, beberapa waktu lalu.

Parameter ini mengecewakan, karena melapangkan jalan bank asing menancapkan cengkeraman mereka di perekonomian negeri ini. Mereka sehat, bermodal kuat dan memiliki tata kelola baik.

Sejatinya, publik sempat berharap banyak pada calon aturan ini. Ekonom dan bankir membayangkan BI akan membedakan ruang bermain tegas antara bank domestik dan bank asing. Mereka harus menciptakan peluang baru dan mau berjibaku di sektor produktif, bukan cuma menggarap konsumer.

Bankir lokal ingin ada pembatasan sebagai bentuk kesetaraan perlakuan. Asas resiprokal tentu tidak berlaku untuk semua bank milik asing, tapi terbatas pada bank yang negara asalnya sangat pelit memberi izin bagi bank asal Indonesia.

Di Malaysia dan Singapura misalnya, bank asal Indonesia tidak mendapat perlakuan khusus berekspansi. Padahal bank-bank yang mayoritas sahamnya milik kedua negara itu, seperti CIMB Niaga, Bank Internasional Indonesia, UOB, OCBC dan Danamon bebas bergerak di negeri ini. Mereka juga bebas menawarkan produk ritel atau membawa pulang semua keuntungan. **

BERITA TERKAIT

Rekind Klarifikasi Terkait Pemberitaan PAU di Media Online

Rekind Klarifikasi Terkait Pemberitaan PAU di Media Online NERACA Jakarta - Menyikapi pemberitaan di media online tentang permasalahan antara PT…

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

Bank Banten Tingkatkan Kesadaran Berbagi Buka Puasa Bersama Yatim

Bank Banten Tingkatkan Kesadaran Berbagi Buka Puasa Bersama Yatim NERACA Serang - Puluhan anak yatim di Kota Serang diajak buka…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Meski Terjadi Aksi 22 Mei, Transaksi Perbankan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan demonstrasi terkait Pemilu pada 22 Mei 2019 yang diwarnai…

Libur Lebaran, BI Tutup Operasional 3-7 Juni

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menetapkan untuk meniadakan seluruh kegiatan operasional pada 3-7 Juni 2019 atau…

Asosiasi Fintech Minta Dapat Kemudahan Akses Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta – Industri Finansial Technology (fintech) berharap agar pemerintah bisa mengizinkan usaha fintech bisa mendapatkan akses…