Penggunaan Anggaran DPR Dinilai Belum Hemat - Beli Mesin Fotokopi dan Laptop Rp5,4 Miliar

NERACA

Jakarta – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) dinilai berlebih-lebih dalam menggunakan anggaran. Alasanya, Setjen DPR telah mengeluarkan dana yang tak sedikit sekitar mengeluarkan Rp5.4 miliar untuk pengadaan masin fotokopi dan laptop baru. “Dana yang dikeluarkan oleh Setjen DPR untuk pengadaan mesin fotokopi dan laptop baru sebesar Rp5.4 miliar terlalu berlebihan. Seharusnya Setjen DPR harus bisa berhemat ditengah digencarkannya gerakan penghematan,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi dari Fitra Uchok Sky Khadafi dalam paparan kajiannya di Jakarta, Selasa (24/7).

Uchok menjelaskan seharusnya Setjen masih bisa menggunakan mesin fotokopi lama untuk bisa dimanfaatkan ketimbang membeli yang baru. Apalagi banyak kritikan terhadap Setjen DPR dari Anggota DPR. “Seperti masalah birokrasi yang terlalu rumit dan masalah persidangan,” tambah Uchok.

Lebih jauh Uchok membeberkan secara rinci penggunaan dana Rp5,4 miliar, diantara sekitar Rp2,1 miliar untuk pengadaan mesin fotokopi dengan kecepatan yang tinggi dan dilengkapi dengan alat sortir. “Dalam pengadaan barang ini telah dimenangkan oleh CV. Olivia Indah, alamatnya pada Ruko Mal Klender Blok III No.19, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,” tukasnya.

Selain itu, lanjut Uchok, Setjen DPR teleh mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk pengadaan personal komputer lengkap untuk unit Sekjen DPR. “Dari proses tender pengadaan barang personal komputer ini telah dimenangkan oleh PT. Arjuna Sinatri Amarta beralamat Jl. Suryopranoto No. 1-9 Blok A4-7 Jakarta,” katanya.

Sementara itu, guna pengadaan notebook atau laptop untuk unit kerja Sekjen DPR, Sekjen telah menggelontorkan dana sebesar Rp527 juta. “Untuk pemenang dalam pengadaan notebook ini adalah CV. Menara Sinar Mandiri, alamatnya Ruko Mal Klender B III No.19 Rt 008 RW 006 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit,” jelas dia.

Disamping itu, kata Uchok, dengan dilengkapi dengan langganan internet dengan nilai Rp1,7 miliar yang telah dimenangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia maka Setjen DPR telah mendapatkan fasilitas yang terlalu berlebihan. “Seharusnya Setjen DPR itu sebagai contoh dan tauladan bagi Setjen Kementerian atau lembaga lain dalam konteks penghematan anggaran. Tapi, mengharapkan Setjen sebagai tauladan untuk penghematan hanya mimpi di siang bolong saja,” terannya

Terkait dengan pemberian label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Setjen DPR, Uchok memandang hal itu bukan menjadi patokan lembaga tersebut bisa dikatakan bersih. “Kalau hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan itu hanya diverifikasi sebesar 25% nya saja. Tidak sepenuhnya diverifikasi dan yang diperiksa hanya sample saja,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - Kementerian dan Lembaga Monitor Ormas

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI Kementerian dan Lembaga Monitor Ormas  Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi di…

Dirut BEI Berharap Suku Bunga Tetap - Dinilai BI Melewatkan Timing

NERACA Jakarta – Buntut terkoreksinya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS menyusul sentimen global The Fed Rate, memberikan sentimen negatif…

CLEO Bukukan Laba Bersih Rp 12,56 Miliar

NERACA Jakarta – Pada kuartal pertama 2018, PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) membukukan laba bersih tumbuh sebesar 44,56% menjadi Rp…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penyaluran KUR Hingga April Capai 38%

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)…

Rupiah Bakal Tembus Rp15.000 Per Dolar?

      NERACA   Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar cenderung fluktuatif. Namun posisi rupiah masih rawan lantaran…

BI Naikkan Suku Bunga Acuan 25 Bps

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan "7-Day Reverse Repo Rate" sebesar 25 basis…