Penggunaan Anggaran DPR Dinilai Belum Hemat - Beli Mesin Fotokopi dan Laptop Rp5,4 Miliar

NERACA

Jakarta – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) dinilai berlebih-lebih dalam menggunakan anggaran. Alasanya, Setjen DPR telah mengeluarkan dana yang tak sedikit sekitar mengeluarkan Rp5.4 miliar untuk pengadaan masin fotokopi dan laptop baru. “Dana yang dikeluarkan oleh Setjen DPR untuk pengadaan mesin fotokopi dan laptop baru sebesar Rp5.4 miliar terlalu berlebihan. Seharusnya Setjen DPR harus bisa berhemat ditengah digencarkannya gerakan penghematan,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi dari Fitra Uchok Sky Khadafi dalam paparan kajiannya di Jakarta, Selasa (24/7).

Uchok menjelaskan seharusnya Setjen masih bisa menggunakan mesin fotokopi lama untuk bisa dimanfaatkan ketimbang membeli yang baru. Apalagi banyak kritikan terhadap Setjen DPR dari Anggota DPR. “Seperti masalah birokrasi yang terlalu rumit dan masalah persidangan,” tambah Uchok.

Lebih jauh Uchok membeberkan secara rinci penggunaan dana Rp5,4 miliar, diantara sekitar Rp2,1 miliar untuk pengadaan mesin fotokopi dengan kecepatan yang tinggi dan dilengkapi dengan alat sortir. “Dalam pengadaan barang ini telah dimenangkan oleh CV. Olivia Indah, alamatnya pada Ruko Mal Klender Blok III No.19, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,” tukasnya.

Selain itu, lanjut Uchok, Setjen DPR teleh mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk pengadaan personal komputer lengkap untuk unit Sekjen DPR. “Dari proses tender pengadaan barang personal komputer ini telah dimenangkan oleh PT. Arjuna Sinatri Amarta beralamat Jl. Suryopranoto No. 1-9 Blok A4-7 Jakarta,” katanya.

Sementara itu, guna pengadaan notebook atau laptop untuk unit kerja Sekjen DPR, Sekjen telah menggelontorkan dana sebesar Rp527 juta. “Untuk pemenang dalam pengadaan notebook ini adalah CV. Menara Sinar Mandiri, alamatnya Ruko Mal Klender B III No.19 Rt 008 RW 006 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit,” jelas dia.

Disamping itu, kata Uchok, dengan dilengkapi dengan langganan internet dengan nilai Rp1,7 miliar yang telah dimenangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia maka Setjen DPR telah mendapatkan fasilitas yang terlalu berlebihan. “Seharusnya Setjen DPR itu sebagai contoh dan tauladan bagi Setjen Kementerian atau lembaga lain dalam konteks penghematan anggaran. Tapi, mengharapkan Setjen sebagai tauladan untuk penghematan hanya mimpi di siang bolong saja,” terannya

Terkait dengan pemberian label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Setjen DPR, Uchok memandang hal itu bukan menjadi patokan lembaga tersebut bisa dikatakan bersih. “Kalau hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan itu hanya diverifikasi sebesar 25% nya saja. Tidak sepenuhnya diverifikasi dan yang diperiksa hanya sample saja,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kerahkan 300 Karyawan, Amar Bank Bangun 20 Rumah Layak Huni

    NERACA   Bogor - PT Bank Amar Indonesia Tbk mengerahkan karyawannya untuk terjun langsung ke masyarakat dan membantu…

Sompo Insurance Kenalkan Produk Travel First Indonesiana

    NERACA   Jakarta – Sompo Insurance Indonesia (SII) menjadi satu-satunya mitra asuransi perjalanan resmi pada ASTINDO Travel Fair…

BUMN Tunggu Regulasi untuk Pembayaran Klaim Nasabah Jiwasraya

  NERACA Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu dukungan regulasi dari dua lembaga untuk menyelesaikan pembayaran…