Penggunaan Anggaran DPR Dinilai Belum Hemat - Beli Mesin Fotokopi dan Laptop Rp5,4 Miliar

NERACA

Jakarta – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) dinilai berlebih-lebih dalam menggunakan anggaran. Alasanya, Setjen DPR telah mengeluarkan dana yang tak sedikit sekitar mengeluarkan Rp5.4 miliar untuk pengadaan masin fotokopi dan laptop baru. “Dana yang dikeluarkan oleh Setjen DPR untuk pengadaan mesin fotokopi dan laptop baru sebesar Rp5.4 miliar terlalu berlebihan. Seharusnya Setjen DPR harus bisa berhemat ditengah digencarkannya gerakan penghematan,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi dari Fitra Uchok Sky Khadafi dalam paparan kajiannya di Jakarta, Selasa (24/7).

Uchok menjelaskan seharusnya Setjen masih bisa menggunakan mesin fotokopi lama untuk bisa dimanfaatkan ketimbang membeli yang baru. Apalagi banyak kritikan terhadap Setjen DPR dari Anggota DPR. “Seperti masalah birokrasi yang terlalu rumit dan masalah persidangan,” tambah Uchok.

Lebih jauh Uchok membeberkan secara rinci penggunaan dana Rp5,4 miliar, diantara sekitar Rp2,1 miliar untuk pengadaan mesin fotokopi dengan kecepatan yang tinggi dan dilengkapi dengan alat sortir. “Dalam pengadaan barang ini telah dimenangkan oleh CV. Olivia Indah, alamatnya pada Ruko Mal Klender Blok III No.19, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,” tukasnya.

Selain itu, lanjut Uchok, Setjen DPR teleh mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk pengadaan personal komputer lengkap untuk unit Sekjen DPR. “Dari proses tender pengadaan barang personal komputer ini telah dimenangkan oleh PT. Arjuna Sinatri Amarta beralamat Jl. Suryopranoto No. 1-9 Blok A4-7 Jakarta,” katanya.

Sementara itu, guna pengadaan notebook atau laptop untuk unit kerja Sekjen DPR, Sekjen telah menggelontorkan dana sebesar Rp527 juta. “Untuk pemenang dalam pengadaan notebook ini adalah CV. Menara Sinar Mandiri, alamatnya Ruko Mal Klender B III No.19 Rt 008 RW 006 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit,” jelas dia.

Disamping itu, kata Uchok, dengan dilengkapi dengan langganan internet dengan nilai Rp1,7 miliar yang telah dimenangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia maka Setjen DPR telah mendapatkan fasilitas yang terlalu berlebihan. “Seharusnya Setjen DPR itu sebagai contoh dan tauladan bagi Setjen Kementerian atau lembaga lain dalam konteks penghematan anggaran. Tapi, mengharapkan Setjen sebagai tauladan untuk penghematan hanya mimpi di siang bolong saja,” terannya

Terkait dengan pemberian label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Setjen DPR, Uchok memandang hal itu bukan menjadi patokan lembaga tersebut bisa dikatakan bersih. “Kalau hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan itu hanya diverifikasi sebesar 25% nya saja. Tidak sepenuhnya diverifikasi dan yang diperiksa hanya sample saja,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

LG Targetkan Penjualan AC Komersil Naik 30% - Sertifikasi Uji Hemat Listrik

      NERACA   Jakarta – PT LG Electronics Indonesia (LG) baru saja mengantongi uji hemat listrik dari lembaga…

Himbara Belum Khawatir Pelemahan Rupiah

    NERACA   Jakarta - Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) mengaku tidak begitu mengkhawatirkan kemampuan bayar debitur perbankan, khususnya debitur…

Pengguna Internet 93,4 Juta, Bisnis Online RI Tembus US$12 Miliar - Perdagangan Daring

NERACA Jakarta – Nilai bisnis online di Indonesia mencapai US$12 miliar seiring dengan tingginya pengguna internet yang tercatat 93,4 juta…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kinerja Positif, Bank DKI Raih Tiga Penghargaan

      NERACA   Jakarta - Catatkan kinerja keuangan positif pada triwulan II 2018, Bank DKI raih tiga penghargaan…

TunaiKita Ekspansi di 159 Kota dan Kabupaten Indonesia

      NERACA   Jakarta - Perusahaan Financial Lending Tunaikita mendukung target pemerintah mencapai finansial inklusi 75 persen di…

CIMB Niaga Bukukan Laba Konsolidasi Rp1,8 Triliun

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk, membukukan perolehan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 1,8…