Penggunaan Anggaran DPR Dinilai Belum Hemat - Beli Mesin Fotokopi dan Laptop Rp5,4 Miliar

NERACA

Jakarta – Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR) dinilai berlebih-lebih dalam menggunakan anggaran. Alasanya, Setjen DPR telah mengeluarkan dana yang tak sedikit sekitar mengeluarkan Rp5.4 miliar untuk pengadaan masin fotokopi dan laptop baru. “Dana yang dikeluarkan oleh Setjen DPR untuk pengadaan mesin fotokopi dan laptop baru sebesar Rp5.4 miliar terlalu berlebihan. Seharusnya Setjen DPR harus bisa berhemat ditengah digencarkannya gerakan penghematan,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi dari Fitra Uchok Sky Khadafi dalam paparan kajiannya di Jakarta, Selasa (24/7).

Uchok menjelaskan seharusnya Setjen masih bisa menggunakan mesin fotokopi lama untuk bisa dimanfaatkan ketimbang membeli yang baru. Apalagi banyak kritikan terhadap Setjen DPR dari Anggota DPR. “Seperti masalah birokrasi yang terlalu rumit dan masalah persidangan,” tambah Uchok.

Lebih jauh Uchok membeberkan secara rinci penggunaan dana Rp5,4 miliar, diantara sekitar Rp2,1 miliar untuk pengadaan mesin fotokopi dengan kecepatan yang tinggi dan dilengkapi dengan alat sortir. “Dalam pengadaan barang ini telah dimenangkan oleh CV. Olivia Indah, alamatnya pada Ruko Mal Klender Blok III No.19, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,” tukasnya.

Selain itu, lanjut Uchok, Setjen DPR teleh mengeluarkan anggaran sebesar Rp2,7 miliar untuk pengadaan personal komputer lengkap untuk unit Sekjen DPR. “Dari proses tender pengadaan barang personal komputer ini telah dimenangkan oleh PT. Arjuna Sinatri Amarta beralamat Jl. Suryopranoto No. 1-9 Blok A4-7 Jakarta,” katanya.

Sementara itu, guna pengadaan notebook atau laptop untuk unit kerja Sekjen DPR, Sekjen telah menggelontorkan dana sebesar Rp527 juta. “Untuk pemenang dalam pengadaan notebook ini adalah CV. Menara Sinar Mandiri, alamatnya Ruko Mal Klender B III No.19 Rt 008 RW 006 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit,” jelas dia.

Disamping itu, kata Uchok, dengan dilengkapi dengan langganan internet dengan nilai Rp1,7 miliar yang telah dimenangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia maka Setjen DPR telah mendapatkan fasilitas yang terlalu berlebihan. “Seharusnya Setjen DPR itu sebagai contoh dan tauladan bagi Setjen Kementerian atau lembaga lain dalam konteks penghematan anggaran. Tapi, mengharapkan Setjen sebagai tauladan untuk penghematan hanya mimpi di siang bolong saja,” terannya

Terkait dengan pemberian label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Setjen DPR, Uchok memandang hal itu bukan menjadi patokan lembaga tersebut bisa dikatakan bersih. “Kalau hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan itu hanya diverifikasi sebesar 25% nya saja. Tidak sepenuhnya diverifikasi dan yang diperiksa hanya sample saja,” pungkasnya. **bari

BERITA TERKAIT

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati NERACA Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas…

OJK Jalin Kerjasama dengan Kemendagri dan PPATK - Cegah dan Berantas Pencucian Uang

  NERACA   Jakarta - Guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Industri Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan…

URBN Bidik Rp 650,3 Miliar Private Placement

Danai pengembangan bisnisnya, PT Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) berencana menerbitkan 320,366 juta lembar saham baru atau 10% dari modal…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

CIMB Niaga Cetak Laba Rp3,5 Triliun

      NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk melaporkan perolehan laba bersih konsolidasi (diaudit) sebesar Rp3,5…

BCA Jadi Mitra Distribusi Penjualan ST-003

    NERACA   Jakarta – Komitmen Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan…

Penerbitan Sukuk Global Bakal Pulih

    NERACA   Jakarta - Lembaga pemeringkat Moody's Investor Service mengatakan pada Selasa bahwa mereka memperkirakan penerbitan sukuk negara…