OJK Harus Dorong Perbankan Syariah

NERACA

Jakarta—Pihak Otoritas Jasa keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan baru harus berusaha meningkatkan aspek kehati-hatian dalam bisnis perbankan syariah, dengan tetap menjaga pertumbuhan industri keuangan tersebut. "Saat ini jumlah perbankan syariah hanya sekitar 20% sampai 30% dari total perbankan nasional, sehingga OJK harus terus berusaha mendorong kinerja perbankan syariah untuk bisa memajukan industri keuangan itu, dengan tetap menjaga aspek kehati-hatian," kata Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Agus Eko Nugroho di Jakarta, Selasa.

Lebih jauh Agus Eko menambahkan Indonesia menganut sistem "dual banking" yakni bank konvensional dan bank syariah, sehingga OJK harus memberikan porsi pengawasan yang sama rata terhadap kedua industri keuangan itu layaknya yang telah dilakukan Bank Indonesia selama ini. "OJK harus mendorong kinerja perbankan syariah, termasuk juga meningkatkan unit usaha syariah yang dimiliki bank konvensional," ujar dia.

Selain itu, dia juga minta OJK bisa menciptakan regulasi baru yang dapat mendorong perbankan syariah melakukan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung pada Jumat (20/7) melantik jajaran Dewan Komisioner OJK, yang terdiri dari Muliaman Darmansyah Hadad selaku ketua, Nurhaida selaku anggota, Firdaus Djaelani (anggota), Nelson Tampubolon (anggota), Rahmat Waluyanto (anggota), Ilya Avianti (anggota), Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono (anggota), Halim Alamsyah (anggota) dan Anny Ratnawati (anggota).

Pada 2014, pengawasan perbankan yang selama ini menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, akan resmi pindah ke OJK.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia Yuslam Fauzi mengharapkan pengembangan perbankan yang selama ini telah dilakukan Bank Indonesia bisa tetap dilakukan oleh OJK nantinya.

"Jangan sampai pengembangan tersebut dilepaskan begitu saja," kata Yuslam di Jakarta,24/7

Dia mengatakan optimistis OJK dapat memahami pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebab lembaga pengawas tersebut memiliki "ex-officio" yang nantinya juga akan berkoordinasi secara intensif dengan BI.

Terkait pro dan kontra soal posisi wamenkeu dalam ex officio, Ekonom Center Indonesia for Development and Studies (Cides) Umar Juoro mengatakan, sebetulnya jika dilihat secara fungsi, peran Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan adalah untuk menjembatani antara pemerintah dan OJK. "Ya secara peran, mungkin minim," tuturnya.

Menurut Umar, poin krusial dari terpilihnya para Dewan Komisioner OJK adalah indepedensi dari institusi pengawasan keuangan itu sendiri. Hal itu dikarenakan, mayoritas orang yang terplih di OJK berasal dari BI dan Kementrian Keuangan. "Kondisi tersebut terkesan membuat OJK independensinya kurang dan apalagi nantinya sifat keputusannya bersifat kolegial," tukasnya. **cahyo

.

BERITA TERKAIT

BRI Syariah Kucurkan KPR Sejahtera Rp1,5 triliun

      NERACA   Jakarta - BRISyariah memberikan kemudahan kepada kaum milenial untuk segera memiliki huniah perdananya. Komitmen ini…

OJK Kaji Rencana Menaikkan MKBD Tahun Ini - Dukung Pertumbuhan Pasar Modal

NERACA Jakarta – Bergerak dinamisnya pertumbuhan industri pasar modal dan termasuk meningkatnya kapitalisasi di pasar modal, mendorong Otoritas Jasa Keuangan…

OJK Irit Bicara Soal Merger Bank BUMN Syariah

      NERACA   Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pulihkan Penyaluran Kredit, BI Andalkan Makroprudensial

      NERACA   Jakarta - Pelonggaran kebijakan makroprudensial pada 2018 menjadi tumpuan untuk memulihkan penyaluran kredit perbankan yang…

Luncurkan G-Pro, Asuransi Generali Gaet BTN

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

BNI Siapkan Corporate Card untuk Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan BNI Corporate Card yang…