OJK Harus Dorong Perbankan Syariah

NERACA

Jakarta—Pihak Otoritas Jasa keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan baru harus berusaha meningkatkan aspek kehati-hatian dalam bisnis perbankan syariah, dengan tetap menjaga pertumbuhan industri keuangan tersebut. "Saat ini jumlah perbankan syariah hanya sekitar 20% sampai 30% dari total perbankan nasional, sehingga OJK harus terus berusaha mendorong kinerja perbankan syariah untuk bisa memajukan industri keuangan itu, dengan tetap menjaga aspek kehati-hatian," kata Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Agus Eko Nugroho di Jakarta, Selasa.

Lebih jauh Agus Eko menambahkan Indonesia menganut sistem "dual banking" yakni bank konvensional dan bank syariah, sehingga OJK harus memberikan porsi pengawasan yang sama rata terhadap kedua industri keuangan itu layaknya yang telah dilakukan Bank Indonesia selama ini. "OJK harus mendorong kinerja perbankan syariah, termasuk juga meningkatkan unit usaha syariah yang dimiliki bank konvensional," ujar dia.

Selain itu, dia juga minta OJK bisa menciptakan regulasi baru yang dapat mendorong perbankan syariah melakukan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung pada Jumat (20/7) melantik jajaran Dewan Komisioner OJK, yang terdiri dari Muliaman Darmansyah Hadad selaku ketua, Nurhaida selaku anggota, Firdaus Djaelani (anggota), Nelson Tampubolon (anggota), Rahmat Waluyanto (anggota), Ilya Avianti (anggota), Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono (anggota), Halim Alamsyah (anggota) dan Anny Ratnawati (anggota).

Pada 2014, pengawasan perbankan yang selama ini menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, akan resmi pindah ke OJK.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia Yuslam Fauzi mengharapkan pengembangan perbankan yang selama ini telah dilakukan Bank Indonesia bisa tetap dilakukan oleh OJK nantinya.

"Jangan sampai pengembangan tersebut dilepaskan begitu saja," kata Yuslam di Jakarta,24/7

Dia mengatakan optimistis OJK dapat memahami pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebab lembaga pengawas tersebut memiliki "ex-officio" yang nantinya juga akan berkoordinasi secara intensif dengan BI.

Terkait pro dan kontra soal posisi wamenkeu dalam ex officio, Ekonom Center Indonesia for Development and Studies (Cides) Umar Juoro mengatakan, sebetulnya jika dilihat secara fungsi, peran Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan adalah untuk menjembatani antara pemerintah dan OJK. "Ya secara peran, mungkin minim," tuturnya.

Menurut Umar, poin krusial dari terpilihnya para Dewan Komisioner OJK adalah indepedensi dari institusi pengawasan keuangan itu sendiri. Hal itu dikarenakan, mayoritas orang yang terplih di OJK berasal dari BI dan Kementrian Keuangan. "Kondisi tersebut terkesan membuat OJK independensinya kurang dan apalagi nantinya sifat keputusannya bersifat kolegial," tukasnya. **cahyo

.

BERITA TERKAIT

Pemkot Palembang Dorong UMKM Urus Izin Usaha

Pemkot Palembang Dorong UMKM Urus Izin Usaha   NERACA Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan mendorong pelaku usaha mikro,…

Perbankan Harap BI Turunkan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta – Desakan agar Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse…

Digitalisasi Dorong Pengembangan Bisnis UKM

    NERACA   Jakarta - Indonesia sudah memasuki era digitalisasi, era disrupsi, serba mudah dan instan, atau kekinian. “Bagi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pemerintah Serap Rp22 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp22,05 triliun dari lelang tujuh seri surat utang negara (SUN)…

IMF Desak Negara-negara Hindari Kebijakan Perdagangan Terdistorsi

    NERACA   Jakarta - Ketegangan perdagangan sejauh ini tidak secara signifikan mempengaruhi ketidakseimbangan neraca berjalan global, tetapi membebani…

BI Yakin Arus Modal Asing Tetap Deras - Suku Bunga Acuan Turun

      NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini aliran modal asing akan tetap masuk…