Untuk mengantisipasi mudik Lebaran tahun ini, pemerintah sejatinya perlu menyiapkan manajemen mudik yang dilakukan jauh-jauh hari oleh instansi-instansi terkait. Persiapan dan berbagai langkah antisipasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan mudik, seharusnya  terlihat lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen mudik itu tidak hanya terkait dengan kesiapan infrastruktur jalan dan prasarana transportasi, melainkan juga menyangkut aspek manajemen secara holistik terkait manusia, baik sumber daya manusia pendukung maupun jutaan pelaku mudik.

Sedikitnya 5,8 juta pemudik akan menyerbu Jawa atau naik 4,07% dibanding tahun lalu. Diantaranya 5,46 juta pemudik menggunakan moda jalan raya dengan potensi kemacetan tinggi. Prediksi tersebut tentunya mengingatkan semua pihak akan ‘’tugas besar’’ yang menanti kurang dari satu bulan lagi. Prediksi mengenai kenaikan jumlah pemudik semestinya dipahami bahwa semua pihak harus bekerja lebih keras.

Nah, ketika arus mudik dengan volume kendaraan yang demikian besar itu berlangsung, pemerintah berupaya untuk bisa melayaninya. Tapi karena itu peristiwa luar biasa yang berlangsung setahun sekali, kita tidak bisa menuntut arus mudik bisa lancar seperti hari-hari biasa.

Kemacetan yang bisa ditangani adalah yang kasuistis, antara lain diakibatkan oleh pertemuan ruas jalan, pasar tumpah, atau proyek pengerjaan jalan yang belum rampung. Sebetulnya kalau kita mengacu pada UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang namanya jalan arteri primer seperti Pantura Jawa, harusnya bebas dari konflik seperti pasar tumpah dan aktivitas lain yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Namun dari tahun ke tahun, problem itu belum teratasi dengan baik. Pemerintah belum punya konsep jelas untuk menangani permasalahan itu.

Anehnya, pemerintah malah cenderung memberi keleluasaan pasar tumpah ada di pinggir jalan. Bahkan kadang-kadang mereka bisa saja menaruh jualannya di badan jalan. Sejatinya fungsi jalan arteri primer tidak boleh seperti itu. Prinsip jalan arteri primer mestinya mengurangi seminimal mungkin adanya jalan masuk. Ini akan menimbulkan konflik yang memicu terjadinya kemacetan, sehingga cara mengatasinya perlu dibuat jalur lambat di kedua sisi jalan.

Persoalannya, ketika Dinas Perhubungan membuat pagar di median jalan, ada dinas lain menganggap keberadaan pagar itu dapat mengganggu akses warga. Dinas yang berwenang melakukan pengawasan punya pemikiran yang beda lagi, begitu juga dinas yang memberi izin pedagang berjualan di tepi jalan. Ketiadaan koordinasi dan visi yang jelas pada masing-masing pimpinan dinas ini justeru memperparah keadaan.

Jadi intinya untuk membenahi transportasi mudik, semua pihak harus punya persepsi dan tujuan yang sama. Tapi kalau fakta menunjukkan masih banyak orang naik motor, itu bukan berarti mereka tak terlayani. Bisa jadi pemudik motor punya pertimbangan lain, misalnya tidak mendapat tiket sesuai hari yang diinginkan, atau membutuhkan motor untuk keliling di kampong halamannya.

Jalur alternatif misalnya, juga membutuhkan penanganan yang maksimal. Sebanyak 2,17 juta pemudik dengan mobil pribadi dan 1,34 juta pengendara sepeda motor pasti tidak akan tertampung secara memadai pada jalur-jalur utama. Namun, jutaan pemudik tetap lebih memilih macet berjam-jam di jalur utama karena daya dukung jalur alternatif kurang memadai, mulai dari ketersediaan SPBU, penyedia kebutuhan logistik di perjalanan hingga sarana toilet.