NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian menegaskan, pengembangan kawasan industri di luar Jawa masih terganjal persoalan infrastruktur. Saat ini, 90% lahan dari total lahan kawasan industri berada di Pulau Jawa sehingga membutuhkan lahan yang baru untuk menerima permintaan dari investor.

Menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat, pemerintah tengah giat mendorong pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa, namun terkendala infrastruktur yang minim, mulai dari pelabuhan dan jalan.

Padahal, kawasan industri di Indonesia mengalami permintaan yang sangat pesat. “Pasalnya belum lama ini ada investor dari negeri Sakura yang ingin berinvestasi di sektor elektronik, machinery, otomotif berminat untuk menggunakan sekitar 3 ribu sampai 5 ribu hektar,” ungkap Hidayat usai membuka Pameran Batik Warisan Budaya V di Jakarta, Selasa (24/7).

Lebih jauh lagi Hidayat mengungkapkan, kawasan industri itu, harus menyatu dengan infrastruktur, telekomunikasi dan pasokan energi sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan proses distribusinya juga lancar. Menurut Hidayat, para pengelola kawasan industri mengaku kebanjiran permintaan dari investor asing yang berniat membuka pabrik baru seiring membaiknya perekonomian Indonesia.

Pada tahun lalu, permintaan lahan industri dari para investor mencapai 300 hektare. Setiap tahun pertumbuhan permintaan itu meningkat sekitar 10%—20% per tahun. “Beberapa tahun sebelumnya, permintaan lahan itu hanya berkisar 30 hektare per tahun. Sekarang mencapai 300 hektare per tahun. Kami kebanjiran investor asing dalam 2 tahun terakhir,” katanya.

Permintaan pabrik baru itu berasal dari investor asal Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Pada umumnya, dia mengungkapkan sektor yang diminati pabrik otomotif dan suku cadang, farmasi, tekstil, elektonik, pengolahan baja, serta industri makanan dan minuman.

Mayoritas di Jawa

Di tempat berbeda, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Hendra Lesmana mengungkapkan, mayoritas investor masih berniat membangun pabrik-pabrik baru di Jawa, terutama di Kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, karena infrastrukturnya lebih memadai dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Saat ini, HKI yang beranggotakan 60 pengelola kawasan industri sudah mengantongi izin 27.000 hektare lahan yang tersebar di 26 kabupaten/kota. Dari luas lahan itu, sudah digarap seluas 11.100 hektare dan berdiri sekitar 74.000 perusahaan manufaktur.

Meskipun, masih ada cadangan lahan, namun kebutuhan perluasan lahan baru tetap diperlukan karena permintaan pembukaan pabrik juga sangat tinggi. Hendra mengatakan ada 20 pengusaha di beberapa daerah yang tengah merencanakan pembukaan kawasan industri yang baru. Daerah baru yang berminat membuka kawasan industri baru diantaranya Palu, Balikpapan Bangka Belitung, dan Riau.

Dia mengharapkan pembangunan infrastruktur di daerah melalui program Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) segera terwujud agar terjadi pemerataan pembangunan industri ke daerah. “Kalau infrastruktur di daerah dibangun, industri pasti mengikuti,” katanya.

Sekedar Informasi,berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada 2013 pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,2 miliar untuk memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri di 17 kabupaten/kota.

Pembangunan kawasan tersebut terbagi ke dalam tiga wilayah, yakni wilayah I (mencakup Kariangau, Tanjung Buton, Tanjung Ular, Bangka Barat, Batubara, Mempawah, Aceh, dan Muara Enim), wilayah II (Kulon Progo, Majalengka, Magetan, Grobogan, dan Tuban), dan wilayah III (Timika, Merauke, Sorong, dan Takalar).

Pemerintah juga menyiapkan program fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan industri dan pengembangan kompetensi inti industri daerah di 85 kabupaten/kota dengan anggaran Rp86,6 miliar.

Fasilitasi pengembangan industri di daerah tertinggal, terdepan, terluar perbatasan dan pascakonflik disiapkan melalui pelatihan dan bantuan mesin/peralatan di 22 kabupaten dengan anggaran Rp14 miliar.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pengembangan kawasan industri di Papua dan Papua Barat melalui penyusunan dokumen perencanan kawasan industri di Timika, Merauke, dan Sorong dengan anggaran Rp3,8 miliar.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi,mengemukakan pengusaha mengeluhkan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian sehingga sering mengganggu iklim usaha.

Dia mencontohkan pengurusan izin yang rumit dan memakan waktu lama. Selain itu, dia menyoroti upah buruh yang dinilai sering dicampuri dengan urusan politik.  “Urusan politik dan ekonomi jelas jangan disamakan. Bila itu terjadi, maka kegiatan ekonomi akan terganggu dengan berbagai kepentingan dari pemangku kebijakan,” tegasnya.