Jakarta-Menjelang Lebaran, pemerintah selalu memperbaiki infrastruktur nasional baik di sepanjang jalan Pantura maupun Jalintim Sumatera secara klasik. Sayangnya pola pemeliharaan jalan nasional dengan menggunakan mekanisme overlay (pelapisan ulang aspal) dinilai memboroskan telah anggaran.

NERACA

“Perbaikan jalan dengan cara overlay bisa menghabiskan biaya yang relatif mahal sekitar Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar per km,” kata Mantan Ketua umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) HM Malkan Amien kepada Neraca, Senin (23/7).

Mestinya, menurut dia, jalan yang tingkat kerusakannya hanya sekitar 20% tak perlu menggunakan pola overlay. Karena disinilah letak borosnya anggaran. “Jalanan yang persentase kerusakannya  hanya 20%, maka pemeliharannya  tak perlu pakai cara itu,” tegasnya.

Bahkan Malkan memperkirakan biaya pemeliharaan jalan bisa menghabiskan anggaran di atas Rp 5 triliun per tahun, termasuk pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. ”Oleh karena itu, dibutuhkan cara tersendiri agar perbaikan jalan tidak menjadi permasalahan setiap tahunnya,”tukasnya

Sementara itu, ekonom Indef Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang tak peduli terhadap infrastruktur.  “Kenapa pemerintah tak mau belajar dari kesalahan masa lalu. Sehingga rutinitas perbaikan jalan tidak pernah selesai,” ujarnya kemarin.

Guru Besar FE Unibraw itu mengatakan sebenarnya metode perbaikan jalan ini tidak begitu sulit untuk diimplementasikan. Tinggal menunggu kemauan pemerintah untuk menjalankan saja. “Ini menandakan besarnya anggaran di PU ternyata tak sebanding dengan penambahan jalan, dan perbaikan jalan. Toh, selama  ini realisasinya dilapangan tidak maksimal,” tambahnya.

Yang jelas, kata Erani lagi, metode recycling (daur ulang) untuk perbaikan lapisan pondasi perkerasan jalan memang bukan hal baru. Namun belum semua pihak mengenal dan memahami manfaat dari penerapan metode tersebut. “Penerapan metode ini jalan Pantura merupakan metode alternatif perbaikan kerusakan jalan,” paparnya

Hal ini, kata Erani, sebagai akibat terjadinya keretakan pada bagian bawah permukaan. Karena itu perbaikan tersebut dengan cara meremajakan pondasi yang telah ada (existing) menjadi lapis pondasi (base) baru yang lebih homogen dan kuat.

Dia mengakui,  kondisi jalan Pantura  sudah mengalami proses penurunan daya dukung terutama pada lapis pondasi bawah atau sub grade. Hal ini biasanya disebabkan oleh pencemaran material halus pada lapis pondasi atas atau intermixing.

Pengamat ekonomi Universitas Bina Nusantara, Muhammad Qudrat Nugraha, mengakui kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur sangat jelek. “Pasalnya, dalam proyek perbaikan jalan tersebut bisa saja terdapat bancakan dan tak transparan penggunaannya. Makanya, faktor transparansi dalam pembangunan infrastruktur harus segera ditegakkan,” katanya.

Belajar Negara Lain

Bahkan Qudrat menduga bukan tidak mungkin ada mark-up dalam anggaran pemeliharaan jalan. Sehingga seharusnya dapat membangun jalan 30 km misalnya, malah hanya jadi sekitar 20 Km. “Sekali lagi saya tekankan faktor transfaransi sangat penting untuk mengatasi hal ini,” paparnya.

Qudra menyarankan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya masalah jalan, seharusnya pemerintah bisa belajar dari negara lain seperti China dan Singapura. “Mereka sukses karena memiliki blueprint yang bagus dalam hal pembangunan infrastruktur,” tegasnya.

Selain itu, menurut dia, pemerintah yang berkuasa saat ini mau melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya dikerjakan pemerintahan lama. “Contoh konkretnya yaitu proyek monorail, itu kan dikerjakan saat Jakarta di pimpin Sutiyoso, sementara itu setelah Sutiyoso tak lagi memimpin maka terbengkalai proyek tersebut,” imbuhnya

Yang jelas, kepala pusat informasi dan komunikasi Kementerian PU Pandu Waskito menegaskan pemerintah telah menyelesaikan proyek perbaikan jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa sepanjang 1.182 km hingga mencapai 80%. "Pengerjaannya sudah mencapai 80% dan siap untuk dilalui dalam rangka mudik lebaran,” ujarnya.

Untuk beberapa proyek yang sedang dikerjakan, kata Pandu lagi, seperti jalur alternatif Limbangan-Gentong misalnya, diharapkan bisa selesai pada tujuh hari sebelum lebaran. Pasalnya, jalur alternatif tersebut merupakan solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jalur selatan wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Percepatan penyelesaian proyek tersebut sesuai instruksi Menteri PU, seluruh kegiatan perbaikan jalan harus dihentikan pada tujuh atau lima hari sebelum hari raya agar tidak mengganggu pemudik.

Jalur alternatif Gentong sepanjang 1,2 kilometer ini akan difungsikan seperti jalur Nagreg. Sedang untuk jalur Nagreg sendiri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto mengatakan, kelaikkan jalur tersebut untuk dilewati arus pemudik. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan yaitu kemacetan di jalur tersebut akibat bottleneck di Limbangan hingga Gentong karena jalannya relatif sempit dan tanjakan, sehingga jika ada yang kemacetan, langsung terjadi antrian panjang.

Tiga hal yang menjadi penyebab kemacetan di Nagreg, adalah pertemuan arus para persimpangan sebidang tanah di arus Lingkar Nagrek dan jalur lama menuju Tasikmalaya dan Garut. Selain itu, kemacetan juga dipengaruhi pasar tumpah Limbangan yang mengakibatkan terjadinya bottle neck sehingga terjadi perlambatan kecepatan, dan adanya perlintasan kereta api yang frekuensinya mencapai 32 kali per hari. iwan/lia/mohar/ahmad/cahyo