Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Gejolak harga kebutuhan pokok pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri telah menjadi ritual tahunan yang memusingkan semua kalangan. Kehadirannya jadi sebuah keniscayaan, seperti terbitnya mentari di ufuk timur pada pagi hari. Tidak hanya ibu-ibu rumah tangga yang keberatan menghadapi ritus ini, pemerintah pun dibuat pusing tujuh keliling. Pusingnya pemerintah bahkan menggenapi ketidakmampuannya meredam gejolak harga yang hari demi hari semakin liar.

Padahal, pemerintah tak kurang-kurangnya menggelar operasi pasar. Bulog, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan tentu saja Kementerian Perdagangan seperti sangat kompak meredam harga—entah dengan hanya mengimbau, melakukan inspeksi mendadak, menggelar pasar murah, hingga operasi pasar dalam skala besar.

Alhasil? Seperti kita ketahui, tak ada harga yang mau turun. Semuanya berlomba-lomba naik mengikuti tren. Kendati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah tegas memerintahkan Kemendag melakukan stabilisasi harga, toh hasilnya masih mengecewakan. Pun ketika Menteri Koordinator Perekonomian pun mengakui operasi pasar tidak selalu mujarab menekan harga pasar.

Lantas, kenapa pemerintah seperti kucing yang hanya bisa memicingkan mata kala melihat meroketnya harga pasar tanpa mampu menertibkan kenyataan yang memberatkan kehidupan masyarakat itu? Kenapa pula pemerintah selalu gagal mengendalikan harga, terlebih dengan jurus kuno bernama operasi pasar?

Begitu mudah menjawabnya. Pemerintah selalu berpikir solusi jangka pendek. Operasi pasar adalah metode instan yang berusaha diterapkan pemerintah. Sementara solusi jangka panjang, pemerintah seperti tak pernah punya strategi.

Pemimpin tertinggi pemerintah, yakni Presiden SBY, juga berpikir solusi jangka pendek dengan memerintahkan Mendag Gita Wirjawan untuk melakukan operasi pasar, guna menjamin keamanan pasokan pangan di pasar. Padahal komitmen pemerintah untuk menjamin terpenuhinya pasokan pangan selama masa puasa dan Lebaran dan memberikan toleransi kenaikan harga komoditas pangan maksimal 15% jelas sulit terlaksana jika hanya mengandalkan operasi pasar.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, sebut saja kenaikan harga daging, cabe, minyak goreng, dan kebutuhan dapur lainnya telah merangkak naik, bahkan hingga 50%. Di titik ini, komitmen pemerintah gagal. Di titik ini pula, kebijakan jangka pendek berupa operasi pasar semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kebijakan yang pasti guna menjaga stabilitas harga komoditas pangan yang pasti akan bergejolak pada saat Ramadhan dan idul Fitri.

Permasalahan mendasar seperti buruknya infrastruktur distribusi pangan, managemen stok pangan yang amburadul, hingga dominasi ulah para spekulan yang dengan segala sumber daya dan sumber dana yang melimpah, tak pernah bisa diatasi oleh pemerintah.

Dari tahun ke tahun, masalahnya tetap sama: ketidakberdayaan pemerintah menekan harga lewat jurus andalannya bernama operasi pasar itu. Dalam konteks ini, pemerintah seperti singa tak bertaring yang masuk dalam pusaran doktrin bernama mekanisme pasar. Lalu, sampai kapan drama ini akan terus menghantui republik ini? Kita lihat saja.