Industri Migas Perlu Kepastian Hukum - Menelan Investasi Besar

Jakarta – Industri hulu di sektor minyak dan gas bumi (migas) membutuhkan kepastian hukum. Pasalnya, industri ini berdimensi jangka panjang, sarat resiko, memerlukan pembiayaan besar dan teknologi tinggi, serta sumber daya yang handal.

“Oleh karena itu, kepastian hukum dan aturan main dalam berbisnis dan berusaha di sektor strategis ini merupakan keniscayaan,” ungkap Kepala Divisi Hukum, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), Sampe L. Purba saat menjadi saksi fakta pemerintah pada Sidang Pengujian Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas di Jakarta, pekan lalu.

Sampe menjelaskan, perlu waktu sekitar 6 sampai 10 tahun untuk memastikan apakah suatu wilayah kerja komersial bisa untuk dilanjutan. Jika dianggap tidak menemukan cadangan migas komersial, wilayah kerja tersebut dikembalikan ke pemerintah. Padahal biaya yang telah keluar menjadi tanggungan dan risiko kontraktor kontrak kerja sama (KKS).

“Sebaliknya, jika dianggap komersial, masih perlu lebih kurang satu hingga tiga tahun lagi untuk membangun fasilitas dan menemukan pasar yang diharapkan. Setelah itu baru migas bisa diproduksikan,” jelasnya.

Dia mengingatkan, saat masa eksploitasi tersebut, tidak semata-mata hanya untuk menguras sumber daya yang ada. Lantaran, kontraktor diminta mencari dan menemukan cadangan migas baru agar produksi berkesinambungan. Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, produktifitas migas memang akan menurun alamiah. Cara memproduksi semakin lama semakin mahal. Metode pengurasannya pun bergerak ke arah teknologi yang semakin tinggi. “Oleh sebab itu bisnis di hulu migas membutuhkan investasi yang sangat besar,” kata Sampe.

Meski hulu migas merupakan industri yang begitu kompleks, Sampe mengatakan selama ini dibuka kesempatan seluas-luasnya kepada BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil, dan swasta untuk turut ambil bagian. Tinggal bagaimana para pihak tersebut mengakses kemampuannya terhadap risiko dan permodalan. “Jadi tidak eksklusif hanya kepada perusahaan asing,” ujarnya.

Sampe mengungkapkan, BPMIGAS mengawasi dan mengendalikan agar produksi migas dan penerimaan Negara sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, menjaga sustainabilitas energi dengan upaya eksplorasi dan pencarian cadangan migas.

Badan pelaksana juga mengatur pembelanjaan dan pengeluaran kontraktor KKS. Selain agar pembebanan dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan dan kaidah keteknikan yang berlaku, didorong adanya multiplier effect sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi masyarakat. “Sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah, BPMIGAS memiliki akuntabilitas dan tata kelola yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya,” katanya.

Dia memberi contoh, pelaporan dan konsultasi ke legislatif dan kementerian/lembaga, serta pertanggungjawaban audit kinerja dan keuangan, dalam sistem administrasi kepemerintahanan. (kam)

BERITA TERKAIT

Migas Penyebab Turunnya Kinerja Ekspor Januari

NERACA Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan penurunan ekspor Januari 2019 dibanding Desember 2018 disebabkan oleh turunnya…

RUU Migas Dinilai Harus Berpihak Kepada Daerah

RUU Migas Dinilai Harus Berpihak Kepada Daerah NERACA Jakarta - Kalangan DPD RI mengingatkan Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas…

Dunia Usaha - Making Indonesia 4.0 Disebut Pemicu Ekspor Industri Manufaktur

NERACA Jakarta – Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, pemerintah semakin menggenjot…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menkumham: Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Keadilan Bagi Semua

Menkumham: Pemerintah Terus Tingkatkan Akses Keadilan Bagi Semua NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly…

KPPU Sidangkan Perkara Persekongkolan Tender Jalan di Bantaeng

KPPU Sidangkan Perkara Persekongkolan Tender Jalan di Bantaeng NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyidangkan perkara dugaan persekongkolan…

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati NERACA Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas…