Pimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah - Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mendapat kepercayaan untuk memimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) periode 2012-2014 menggantikan Ketua Umum PKES sebelumnya, Subarjo Joyosumarto. Keterangan tertulis PKES yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan, keputusan mempercayakan posisi itu kepada Halim Alamsyah diambil dalam Konvensi Nasional Anggota (KNA) PKES beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pimpinan sidang KNA PKES, Muhammad Syakir Sula menyebutkan, pemilihan Ketua Umum PKES dilakukan secara demokratis dan secara aklamasi seluruh peserta menyatakan persetujuannya. Peserta KNA PKES terdiri dari perwakilan industri perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, asosiasi dan perguruan tinggi.

Menurut Syakir Sula, ada beberapa pembahasan yang penting seperti reposisi organisasi PKES dan perubahan nama PKES. Namun karena keterbatasan waktu, KNA PKES merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk mengkajinya baik dari segi branding organisasi maupun aspek hukum untuk kepentingan organisasi. "Jadi reposisi PKES tetap dilakukan dan hasilnya nanti akan dibahas dalam rapat kerja nasional PKES yang akan datang," sebut Syakir Sula.

Sementara Ketua PKES, Halim Alamsyah mengatakan meski berat dalam memimpin organisasi PKES ia tetap siap untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh para peserta KNA PKES.

Menurut Halim, tantangan sosialisasi dan komunikasi ekonomi syariah penuh dengan dinamika dan berbagai macam aspek kehidupan. Sosialisasi ekonomi syariah tidak hanya membawa kepentingan industri yang harus tersampaikan kepada masyarakat tapi juga bagaimana membawa aspirasi perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jasa keuangan syariah. Aspirasi mereka harus tersalurkan.

Terkait dengan organisasi PKES yang anggotanya bukan hanya industri perbankan syariah, Halim mengatakan, dalam mengkomunikasikannya perlu sebuah kerjasama integratif antar departemen pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kementerian lain.

BERITA TERKAIT

Gubernur Banten Minta Hambatan Proyek Strategis Segera Diatasi

Gubernur Banten Minta Hambatan Proyek Strategis Segera Diatasi NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepada pihak terkait dan…

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

Menko PMK - Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Puan Maharani Menko PMK Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi Jakarta - Menko PMK Puan Maharani menegaskan bahwa bantuan sosial…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri LHK - Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik

Siti Nurbaya Menteri LHK Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti…

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional "

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional " NERACA Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dr…

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Century

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Century NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan terhadap mantan Deputi Gubernur…