Pimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah - Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mendapat kepercayaan untuk memimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) periode 2012-2014 menggantikan Ketua Umum PKES sebelumnya, Subarjo Joyosumarto. Keterangan tertulis PKES yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan, keputusan mempercayakan posisi itu kepada Halim Alamsyah diambil dalam Konvensi Nasional Anggota (KNA) PKES beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pimpinan sidang KNA PKES, Muhammad Syakir Sula menyebutkan, pemilihan Ketua Umum PKES dilakukan secara demokratis dan secara aklamasi seluruh peserta menyatakan persetujuannya. Peserta KNA PKES terdiri dari perwakilan industri perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, asosiasi dan perguruan tinggi.

Menurut Syakir Sula, ada beberapa pembahasan yang penting seperti reposisi organisasi PKES dan perubahan nama PKES. Namun karena keterbatasan waktu, KNA PKES merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk mengkajinya baik dari segi branding organisasi maupun aspek hukum untuk kepentingan organisasi. "Jadi reposisi PKES tetap dilakukan dan hasilnya nanti akan dibahas dalam rapat kerja nasional PKES yang akan datang," sebut Syakir Sula.

Sementara Ketua PKES, Halim Alamsyah mengatakan meski berat dalam memimpin organisasi PKES ia tetap siap untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh para peserta KNA PKES.

Menurut Halim, tantangan sosialisasi dan komunikasi ekonomi syariah penuh dengan dinamika dan berbagai macam aspek kehidupan. Sosialisasi ekonomi syariah tidak hanya membawa kepentingan industri yang harus tersampaikan kepada masyarakat tapi juga bagaimana membawa aspirasi perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jasa keuangan syariah. Aspirasi mereka harus tersalurkan.

Terkait dengan organisasi PKES yang anggotanya bukan hanya industri perbankan syariah, Halim mengatakan, dalam mengkomunikasikannya perlu sebuah kerjasama integratif antar departemen pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kementerian lain.

BERITA TERKAIT

Pasar Industri Mainan Indonesia Yang Menggoda

    NERACA   Jakarta - Pasar mainan Indonesia yang terbilang besar, maka Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi industri…

Bank Permata Diminta Tutup Rekening Penipuan Mengatasnamakan Sanken

Bank Permata Diminta Tutup Rekening Penipuan Mengatasnamakan Sanken NERACA Jakarta - Sanken mengharapkan manajemen Bank Permata untuk segera menutup rekening…

Rekonsiliasi Politik, Rekonsiliasi Ekonomi untuk Indonesia

Oleh: Ir. Yahya Agung Kuntadi MM, Institute of Research and Community LPPM UGM Belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, suatu…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kecewa KPK Melanjutkan Proses Hukum Terhadap SN - MAQDIR ISMAIL:

Jakarta-Advokat senior Maqdir Ismail merasa heran dan kecewa mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melanjutkan proses hukum terhadap Sjamsul…

Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Pastikan Rakyat Terlibat - Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan

Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Pastikan Rakyat Terlibat Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan NERACA Jakarta - Koalisi Organisasi Masyarakat…

KPK Tekankan Pentingnya Kurikulum Antikorupsi Masuk Sekolah-sekolah

KPK Tekankan Pentingnya Kurikulum Antikorupsi Masuk Sekolah-sekolah NERACA Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan pentingnya kurikulum antikorupsi masuk sekolah-sekolah dalam…