Pimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah - Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mendapat kepercayaan untuk memimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) periode 2012-2014 menggantikan Ketua Umum PKES sebelumnya, Subarjo Joyosumarto. Keterangan tertulis PKES yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan, keputusan mempercayakan posisi itu kepada Halim Alamsyah diambil dalam Konvensi Nasional Anggota (KNA) PKES beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pimpinan sidang KNA PKES, Muhammad Syakir Sula menyebutkan, pemilihan Ketua Umum PKES dilakukan secara demokratis dan secara aklamasi seluruh peserta menyatakan persetujuannya. Peserta KNA PKES terdiri dari perwakilan industri perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, asosiasi dan perguruan tinggi.

Menurut Syakir Sula, ada beberapa pembahasan yang penting seperti reposisi organisasi PKES dan perubahan nama PKES. Namun karena keterbatasan waktu, KNA PKES merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk mengkajinya baik dari segi branding organisasi maupun aspek hukum untuk kepentingan organisasi. "Jadi reposisi PKES tetap dilakukan dan hasilnya nanti akan dibahas dalam rapat kerja nasional PKES yang akan datang," sebut Syakir Sula.

Sementara Ketua PKES, Halim Alamsyah mengatakan meski berat dalam memimpin organisasi PKES ia tetap siap untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh para peserta KNA PKES.

Menurut Halim, tantangan sosialisasi dan komunikasi ekonomi syariah penuh dengan dinamika dan berbagai macam aspek kehidupan. Sosialisasi ekonomi syariah tidak hanya membawa kepentingan industri yang harus tersampaikan kepada masyarakat tapi juga bagaimana membawa aspirasi perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jasa keuangan syariah. Aspirasi mereka harus tersalurkan.

Terkait dengan organisasi PKES yang anggotanya bukan hanya industri perbankan syariah, Halim mengatakan, dalam mengkomunikasikannya perlu sebuah kerjasama integratif antar departemen pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kementerian lain.

BERITA TERKAIT

Tak Ikut Danai Akuisisi Saham Freeport, Kemana Peran Bank BUMN?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sudah memastikan, bahwa empat bank pelat merah tidak akan ikut membiayai proses…

Laba Bank Jatim Tumbuh 5,01%

      NERACA   Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) mencatatkan laba bersih mengalami…

Bank Mandiri Kantungi Laba Rp 12,2 Triliun

NERACA Jakarta – Semester pertama 2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan laba bersih Rp 12,2 triliun. Angka ini…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif

Pengamat: Kebijakan HAM di Indonesia Masih Normatif NERACA Jakarta - Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai kebijakan…

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat

KPK Minta Perusahaan Asing Tidak Suap Pejabat  NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta perusahaan asing tidak memberikan suap…

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia

Perubahan Tata Kelola Hutan Era Jokowi Disampaikan ke Dunia NERACA Roma – Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan sektor…