Pimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah - Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mendapat kepercayaan untuk memimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) periode 2012-2014 menggantikan Ketua Umum PKES sebelumnya, Subarjo Joyosumarto. Keterangan tertulis PKES yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan, keputusan mempercayakan posisi itu kepada Halim Alamsyah diambil dalam Konvensi Nasional Anggota (KNA) PKES beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pimpinan sidang KNA PKES, Muhammad Syakir Sula menyebutkan, pemilihan Ketua Umum PKES dilakukan secara demokratis dan secara aklamasi seluruh peserta menyatakan persetujuannya. Peserta KNA PKES terdiri dari perwakilan industri perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, asosiasi dan perguruan tinggi.

Menurut Syakir Sula, ada beberapa pembahasan yang penting seperti reposisi organisasi PKES dan perubahan nama PKES. Namun karena keterbatasan waktu, KNA PKES merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk mengkajinya baik dari segi branding organisasi maupun aspek hukum untuk kepentingan organisasi. "Jadi reposisi PKES tetap dilakukan dan hasilnya nanti akan dibahas dalam rapat kerja nasional PKES yang akan datang," sebut Syakir Sula.

Sementara Ketua PKES, Halim Alamsyah mengatakan meski berat dalam memimpin organisasi PKES ia tetap siap untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh para peserta KNA PKES.

Menurut Halim, tantangan sosialisasi dan komunikasi ekonomi syariah penuh dengan dinamika dan berbagai macam aspek kehidupan. Sosialisasi ekonomi syariah tidak hanya membawa kepentingan industri yang harus tersampaikan kepada masyarakat tapi juga bagaimana membawa aspirasi perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jasa keuangan syariah. Aspirasi mereka harus tersalurkan.

Terkait dengan organisasi PKES yang anggotanya bukan hanya industri perbankan syariah, Halim mengatakan, dalam mengkomunikasikannya perlu sebuah kerjasama integratif antar departemen pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kementerian lain.

BERITA TERKAIT

Ekonomi Syariah Seharusnya Sudah "Hidup"

Oleh: Ahmad Buchori Perekonomian syariah seharusnya sudah "hidup" di Indonesia dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, bahkan dalam pasar…

Pemkab Lebak Dorong Pertanian Jadi Andalan Ekonomi

Pemkab Lebak Dorong Pertanian Jadi Andalan Ekonomi NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Provinsi Banten, mendorong usaha sektor pertanian…

Tiga Rekomendasi Untuk Penataan Ulang Regulasi Indonesia

Oleh: Maria Rosari Para pakar hukum tata negara dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara mencatat setidaknya terdapat lebih dari 62.000…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Wakil Presiden ke-6 RI - Kesadaran Tentang Pancasila Mulai Meningkat

Try Sutrisno  Wakil Presiden ke-6 RI Kesadaran Tentang Pancasila Mulai Meningkat Jakarta - Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno menilai…

Rachmawati Soekarnoputri: Indonesia Alami Paradoks

Rachmawati Soekarnoputri: Indonesia Alami Paradoks NERACA Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri, putri Proklamator RI Soekarno, mengatakan Indonesia mengalami paradoks, di mana…

Pengusaha Didakwa Suap Dirjen Hubla Rp2,3 Miliar

Pengusaha Didakwa Suap Dirjen Hubla Rp2,3 Miliar NERACA Jakarta - Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan didakwa menyuap Direktur…