Pimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah - Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mendapat kepercayaan untuk memimpin Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) periode 2012-2014 menggantikan Ketua Umum PKES sebelumnya, Subarjo Joyosumarto. Keterangan tertulis PKES yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan, keputusan mempercayakan posisi itu kepada Halim Alamsyah diambil dalam Konvensi Nasional Anggota (KNA) PKES beberapa waktu lalu di Jakarta.

Pimpinan sidang KNA PKES, Muhammad Syakir Sula menyebutkan, pemilihan Ketua Umum PKES dilakukan secara demokratis dan secara aklamasi seluruh peserta menyatakan persetujuannya. Peserta KNA PKES terdiri dari perwakilan industri perbankan syariah, lembaga keuangan syariah non bank, asosiasi dan perguruan tinggi.

Menurut Syakir Sula, ada beberapa pembahasan yang penting seperti reposisi organisasi PKES dan perubahan nama PKES. Namun karena keterbatasan waktu, KNA PKES merekomendasikan pembentukan tim khusus untuk mengkajinya baik dari segi branding organisasi maupun aspek hukum untuk kepentingan organisasi. "Jadi reposisi PKES tetap dilakukan dan hasilnya nanti akan dibahas dalam rapat kerja nasional PKES yang akan datang," sebut Syakir Sula.

Sementara Ketua PKES, Halim Alamsyah mengatakan meski berat dalam memimpin organisasi PKES ia tetap siap untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh para peserta KNA PKES.

Menurut Halim, tantangan sosialisasi dan komunikasi ekonomi syariah penuh dengan dinamika dan berbagai macam aspek kehidupan. Sosialisasi ekonomi syariah tidak hanya membawa kepentingan industri yang harus tersampaikan kepada masyarakat tapi juga bagaimana membawa aspirasi perlindungan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan jasa keuangan syariah. Aspirasi mereka harus tersalurkan.

Terkait dengan organisasi PKES yang anggotanya bukan hanya industri perbankan syariah, Halim mengatakan, dalam mengkomunikasikannya perlu sebuah kerjasama integratif antar departemen pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kementerian lain.

BERITA TERKAIT

Ketua DPR - Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia

Puan Maharani Ketua DPR Negara Harus Jamin Pembangunan Berkebudayaan Indonesia  Semarang - Ketua DPR Puan Maharani meminta negara menjamin terlaksananya…

Wakil Presiden RI - Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah

Ma'ruf Amin Wakil Presiden RI Deradikalisasi Bukan Sesuatu yang Mudah  Jakarta - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan deradikalisasi terhadap…

Ketua DPR RI - Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus

Puan Maharani Ketua DPR RI Panja Jiwasraya Tidak Politisasi Kasus  Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pembentukan Panitia…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

ICRC Seminarkan 10 Nilai Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional

ICRC Seminarkan 10 Nilai Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional NERACA  Ambon - Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red…

UU PSDN Jadi Jawaban Hadapi Ancaman Keamanan

UU PSDN Jadi Jawaban Hadapi Ancaman Keamanan   NERACA Jakarta - Mantan Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019…

Konsumen GCC Bogor Dapat Tawaran Advokasi Hingga Relokasi

Konsumen GCC Bogor Dapat Tawaran Advokasi Hingga Relokasi   NERACA  Cibinong, Bogor - Warga Perumahan Green Citayam City (GCC), Kecamatan Bojonggede,…