NERACA

Jakarta – Kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di industri pasar modal dituntut harus menjadi motor penggerak bursa dalam meningkatkan kapitalisasi pasar dan juga jumlah investor.

Kata Ketua Komite Nasional Bidang Kebijakan Governance (KNKG) Mas Achmad Daniri, jumlah BUMN yang banyak harus menjadi motor penggerak bursa. Oleh karena itu, dia menilai, BUMN yang sudah siap untuk IPO seharusnya langsung didorong untuk melepas sebagian sahamnya ke public, “Namun untuk mengembangkan pasar modal Indonesia, tidak hanya BUMN yang didorong untuk IPO, namun juga perusahaan swasta. Pasalnya, aturan di BUMN lebih kompleks dibanding perusahaan swasta,”katanya di Jakarta akhir pekan kemarin.

Dia juga menambahkan, BUMN memiliki proses birokrasi dan korporasi, sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik, yang bisa memisahkan antara proses birokrasi dan korporasi. Karena itu, menurut dia, perlu dibentuk induk usaha (holding) dan superholding agar birokrasi dan akses politik bisa ditangani oleh superholding.

Menurutnya, sistem holding dan superholding harus didorong terus untuk bisa memisahkan mana yang masuk dalam proses politik dan proses birokrasi di BUMN. Dari sejumlah holding BUMN yang sudah terbentuk dan berjalan baik, Achmad Daniri menilai, adalah holding BUMN pupuk lumayan bagus.

Di holding BUMN pupuk ada pemisahan yang jelas antara perusahaan yang menjadi induk yang melakukan peran birokrasi. Sedangkan anak usaha menjalankan fungsi korporasi dengan melakukan kegiatan operasional, seperti produksi dan distribusi.

Sementara holding BUMN semen, antara holding dan anak usahanya saling melakukan kegiatan operasional, sehingga terjadi kompetisi yang tidak sehat antara holding dan anak usahanya. Sementara ditempat terpisah, Direktur Utama BEI Ito Warsito menyampaikan harapannya kepada Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat bekerja secara cepat mulai tahun depan setelah dilakukannya pelantikan akhir pekan kemarin, “Harapannya setelah pelantikan agar dapat bekerja secara penuh. Apalagi tahun depan, BEI sudah diawasi oleh OJK,"paparnya.

Hal ini dikarenakan OJK akan menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai otoritas pasar modal. Sebagaimana diketahui, tahun depan, tepatnya pada 2013, pengawasan pasar modal akan digantikan oleh OJK. Sedangkan pengawasan perbankan akan mulai digantikan oleh OJK pada tahun berikutnya pada 2014. (bani)