Pemerintah dan BI Harus Awasi OJK

Senin, 23/07/2012

NERACA

Jakarta--Pemerintah dan Bank Indonesia harus berani mengawasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lembaga tersebut tidak mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan negara. "Jangan sampai OJK mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan fiskal pemerintah dan kepentingan moneter Bank Indonesia," kata Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta.

Dengan pertimbangan itu, kata Marzuki, DPR menunjuk dua anggota Dewan Kehormatan OJK berstatus "ex-officio" dari Deputi Gubernur Bank Indonesia (Halim Alamsyah) dan Wakil Menteri Keuangan (Anny Ratnawati). "Kedua anggota Dewan Kehormatan tersebut akan tetap menjalankan fungsinya di lembaga masing-masing," ungkapnya

Lebih Marzuki juga meminta semua pihak di industri keuangan agar memercayai koordinasi Bank Indonesia dan OJK dalam masa transisi ini. Sebelumnya, pengawasan terhadap kinerja industri keuangan khususnya perbankan di Indonesia diemban oleh BI.

Sementara itu, Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan lembaga itu akan mempertimbangkan dua opsi untuk anggaran operasionalnya."Berdasarkan undang-undang dimungkinkan dua opsi yaitu dari APBN atau pungutan dari industri," ujarnya

Menurut Muliaman, Undang undang yang dimaksud UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dalam pasal 34 mencantumkan ketentuan yang mengatur tentang sumber anggaran OJK. Dalam UU itu, anggaran OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan perasional, administratif, pengadaan aset serta pegiatan pendukung lainnya. "Kita masih punya waktu hingga 2014 untuk masalah itu, sementara kita akan lakukan komunikasi dan sosialisasi terkait lembaga OJK-nya sendiri kepada industri," tambahnya

Terkait sekretariat atau tempat para pejabat OJK berkantor, Muliaman mengatakan saat ini belum ada satu tempat untuk mereka berkantor. "Sementara kantornya belum ada, para anggota komisioner masih berkantor di tempat lamanya, mungkin ke depan akan ada upaya untuk mengumpulkan anggota Dewan Komisioner," jelasnya

Sedangkan untuk pegawai, diperkirakan akan ada 2.500 orang yang bergabung dengan OJK secara bertahap mulai tahun 2013 mendatang. "Pegawai dari Bank Indonesia diperkirakan 1.500 orang, sementara dari Bapepam-LK sekitar 1.000 orang, untuk perekrutan tambahan akan kita lakukan sesuai kebutuhan yang berkembang," ungkapnya.

Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsinya, kata Muliaman, Undang-Undang juga menjamin wewenang Dewan Komisioner OJK dalam pembentukan organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan mengangkat staf ahli.

OJK akan mulai bekerja sebagai lembaga pengawas sektor keuangan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tertanggal 18 Juli 2012.

Sebelumnya fungsi pengawasan sektor keuangan dilakukan secara bersama-sama oleh Bank Indonesia selaku pengawas perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan non-bank.

Muliaman Darmarsyah Hadad akan menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, yang akan didampingi oleh Wakil Ketua dan Kepala Eksekutif Nurhaida (sebelumnya menjabat Ketua Bapepam-LK), Rahmat Waluyanto (Direktur Jenderal Pengelolaan Utang), Kusumaningtuti (mantan Kepala Kantor Perwakilan BI di New York), Ilya Avianti (auditor utama BPK), Nelson Tampubolon (mantan Direktur Internasional BI), dan Firdaus Djaelani (Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan). **ria/bari