BI Minta Bank Tak Sehat Cepat Berubah

NERACA

Jakarta-- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan lebih dari 10 bank tercatat belum bagus tingkat kesehatannya. Padahal saat ini sekitar 120 bank yang ada di terdaftar di Indonesia. Karena itu BI masig member waktu terkait dengan tentang pembatasan saham. “Memang lebih dari 10 (bank), jadi itu bisa berubah bulan depan atau enam bulan lagi. Namun kan kita mengatur ada dua ya, tingkat kesehatan dan good corporate governance (GCG)," kata Gubernur BI Darmin Nasution, di Jakarta

Namun menurut Darmin, saat ini bukan hal yang penting jumlah perbankan yang tak sehat. Karena masih diberi waktu. Tapi aturan BI itu sebagai penyemangat. “Tapi ini tidak menyeramkan karena masih diberi waktu tiga kali periode, jadi kita lebih baik tidak menceritakan berapa banyak dan bank apa saja, yang penting laksanakan aturan itu supaya mereka punya motivasi untuk menyehatkan bank," ungkapnya

Seperti diketahui, 13 Juli 2012 lalu, BI mengeluarkan PBI nomor 14/8/PBI/2012 terkait dengan kepemilikan saham di bank umum. Dalam aturan ini, BI membatasi kepemilikan saham oleh lembaga keuangan 40 persen, lembaga nonkeuangan 30% dan keluarga 20%. Selain itu, BI juga mengatur kesehatan bank dan GCG-nya.

Lebih jauh Darmin menambahkan bank sentral sebenarnya tidak punya target terkait dengan jumlah bank tidak sehat. Namun, situasi ini akan lebih baik jika dibandingkan kondisi dahulu yang tidak memiliki instrumen memadai untuk mendorong kesehatan bank. "Kalau dulu kan instrumen hampir tidak ada sekarang kan instrumennya jelas. Intinya adalah jangan kemudian dia baca bank yang enngak sehat akan dibiarkan BI dibeli asing," ujarnya

Hal yang dikatakan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, Bank Indonesia (BI) segera mendorong dan memperbaiki kesehatan lebih dari 10 bank yang dinyatakan tidak sehat. "10 bank lebih, kita lihat lagi. Perlu penelitian lagi, push mereka untuk diperbaiki tingkat kesehatannya," paparnya

Lebih jauh Halim mengatakan, bank besar nantinya akan membeli bank-bank kecil yang kurang sehat. BI pun ke depan akan merevisi Single Present Policy (SPP). "Aturannya nanti, dalam kerangka rezim kebijakan perizinan BI, tujuannya mempercepat konsolidasi," tegasnya

Halim menambahkan, bank tersebut pada dasarnya tidak ingin merger serta ingin dibeli bank lain, yang bisa membatasi ruang gerak operasionalnya.

Disisi lain, kata Halim, realisasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait kepemilikan saham di perbankan akan sulit dan mengalami banyak percobaan. "Kita di dalam ada check and balance, dimana ada pemisahan-pemisahan di dalam prosedur kita bekerja, ada pengawas terpisah," jelasnya

Diakatakan Halim, perizinan yang digunakan untuk melakukan pengawasan akan dilakukan terpisah dan deputi gubernur BI lah yang langsung akan memutuskannya. "Kalaupun dia mau melobi banyak lapisannya, itu Standar Operational prosedur (SOP) ada di BI," tambahnya. **ria

BERITA TERKAIT

Proyek Kereta Cepat Membengkak US$83 juta

      NERACA   Jakarta - Nilai investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung naik sebesar 83 juta dolar AS karena…

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Fatayat NU Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Maraknya Aksi Penyerangan Pesantren

Jakarta, Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU) meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan penanganan maraknya teror terhadap ulama…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pulihkan Penyaluran Kredit, BI Andalkan Makroprudensial

      NERACA   Jakarta - Pelonggaran kebijakan makroprudensial pada 2018 menjadi tumpuan untuk memulihkan penyaluran kredit perbankan yang…

Luncurkan G-Pro, Asuransi Generali Gaet BTN

      NERACA   Jakarta - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero)…

BNI Siapkan Corporate Card untuk Kemenkeu

      NERACA   Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyiapkan BNI Corporate Card yang…