BI Minta Bank Tak Sehat Cepat Berubah

NERACA

Jakarta-- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan lebih dari 10 bank tercatat belum bagus tingkat kesehatannya. Padahal saat ini sekitar 120 bank yang ada di terdaftar di Indonesia. Karena itu BI masig member waktu terkait dengan tentang pembatasan saham. “Memang lebih dari 10 (bank), jadi itu bisa berubah bulan depan atau enam bulan lagi. Namun kan kita mengatur ada dua ya, tingkat kesehatan dan good corporate governance (GCG)," kata Gubernur BI Darmin Nasution, di Jakarta

Namun menurut Darmin, saat ini bukan hal yang penting jumlah perbankan yang tak sehat. Karena masih diberi waktu. Tapi aturan BI itu sebagai penyemangat. “Tapi ini tidak menyeramkan karena masih diberi waktu tiga kali periode, jadi kita lebih baik tidak menceritakan berapa banyak dan bank apa saja, yang penting laksanakan aturan itu supaya mereka punya motivasi untuk menyehatkan bank," ungkapnya

Seperti diketahui, 13 Juli 2012 lalu, BI mengeluarkan PBI nomor 14/8/PBI/2012 terkait dengan kepemilikan saham di bank umum. Dalam aturan ini, BI membatasi kepemilikan saham oleh lembaga keuangan 40 persen, lembaga nonkeuangan 30% dan keluarga 20%. Selain itu, BI juga mengatur kesehatan bank dan GCG-nya.

Lebih jauh Darmin menambahkan bank sentral sebenarnya tidak punya target terkait dengan jumlah bank tidak sehat. Namun, situasi ini akan lebih baik jika dibandingkan kondisi dahulu yang tidak memiliki instrumen memadai untuk mendorong kesehatan bank. "Kalau dulu kan instrumen hampir tidak ada sekarang kan instrumennya jelas. Intinya adalah jangan kemudian dia baca bank yang enngak sehat akan dibiarkan BI dibeli asing," ujarnya

Hal yang dikatakan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, Bank Indonesia (BI) segera mendorong dan memperbaiki kesehatan lebih dari 10 bank yang dinyatakan tidak sehat. "10 bank lebih, kita lihat lagi. Perlu penelitian lagi, push mereka untuk diperbaiki tingkat kesehatannya," paparnya

Lebih jauh Halim mengatakan, bank besar nantinya akan membeli bank-bank kecil yang kurang sehat. BI pun ke depan akan merevisi Single Present Policy (SPP). "Aturannya nanti, dalam kerangka rezim kebijakan perizinan BI, tujuannya mempercepat konsolidasi," tegasnya

Halim menambahkan, bank tersebut pada dasarnya tidak ingin merger serta ingin dibeli bank lain, yang bisa membatasi ruang gerak operasionalnya.

Disisi lain, kata Halim, realisasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait kepemilikan saham di perbankan akan sulit dan mengalami banyak percobaan. "Kita di dalam ada check and balance, dimana ada pemisahan-pemisahan di dalam prosedur kita bekerja, ada pengawas terpisah," jelasnya

Diakatakan Halim, perizinan yang digunakan untuk melakukan pengawasan akan dilakukan terpisah dan deputi gubernur BI lah yang langsung akan memutuskannya. "Kalaupun dia mau melobi banyak lapisannya, itu Standar Operational prosedur (SOP) ada di BI," tambahnya. **ria

BERITA TERKAIT

4 Tahun Joko Widodo Membangun Internet Cepat di Seluruh Indonesia, Mendukung UMKM

4 Tahun Joko Widodo Membangun Internet Cepat di Seluruh Indonesia, Mendukung UMKM NERACA Jakarta - Hari ini, Rabu (12/12), masyarakat…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak

Gubernur Sumsel Minta SDA Daerah Dikelola Secara Bijak   NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta agar Sumber…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Aturan Uang Eketronik Bakal Direvisi

      NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI) mewacanakan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam peraturan uang elektronik agar…

BI dan Pemerintah Canangkan Syariah jadi Arus Baru Ekonomi

    NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI), pemerintah dan instansi terkait mencanangkan syariah untuk menjadi arus baru ekonomi…

AXA Mandiri Bayarkan Klaim Korban Lion Air

    NERACA   Jakarta - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membayarkan klaim kepada pemegang polis atau ahli…