BI Minta Bank Tak Sehat Cepat Berubah

NERACA

Jakarta-- Bank Indonesia (BI) mengungkapkan lebih dari 10 bank tercatat belum bagus tingkat kesehatannya. Padahal saat ini sekitar 120 bank yang ada di terdaftar di Indonesia. Karena itu BI masig member waktu terkait dengan tentang pembatasan saham. “Memang lebih dari 10 (bank), jadi itu bisa berubah bulan depan atau enam bulan lagi. Namun kan kita mengatur ada dua ya, tingkat kesehatan dan good corporate governance (GCG)," kata Gubernur BI Darmin Nasution, di Jakarta

Namun menurut Darmin, saat ini bukan hal yang penting jumlah perbankan yang tak sehat. Karena masih diberi waktu. Tapi aturan BI itu sebagai penyemangat. “Tapi ini tidak menyeramkan karena masih diberi waktu tiga kali periode, jadi kita lebih baik tidak menceritakan berapa banyak dan bank apa saja, yang penting laksanakan aturan itu supaya mereka punya motivasi untuk menyehatkan bank," ungkapnya

Seperti diketahui, 13 Juli 2012 lalu, BI mengeluarkan PBI nomor 14/8/PBI/2012 terkait dengan kepemilikan saham di bank umum. Dalam aturan ini, BI membatasi kepemilikan saham oleh lembaga keuangan 40 persen, lembaga nonkeuangan 30% dan keluarga 20%. Selain itu, BI juga mengatur kesehatan bank dan GCG-nya.

Lebih jauh Darmin menambahkan bank sentral sebenarnya tidak punya target terkait dengan jumlah bank tidak sehat. Namun, situasi ini akan lebih baik jika dibandingkan kondisi dahulu yang tidak memiliki instrumen memadai untuk mendorong kesehatan bank. "Kalau dulu kan instrumen hampir tidak ada sekarang kan instrumennya jelas. Intinya adalah jangan kemudian dia baca bank yang enngak sehat akan dibiarkan BI dibeli asing," ujarnya

Hal yang dikatakan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, Bank Indonesia (BI) segera mendorong dan memperbaiki kesehatan lebih dari 10 bank yang dinyatakan tidak sehat. "10 bank lebih, kita lihat lagi. Perlu penelitian lagi, push mereka untuk diperbaiki tingkat kesehatannya," paparnya

Lebih jauh Halim mengatakan, bank besar nantinya akan membeli bank-bank kecil yang kurang sehat. BI pun ke depan akan merevisi Single Present Policy (SPP). "Aturannya nanti, dalam kerangka rezim kebijakan perizinan BI, tujuannya mempercepat konsolidasi," tegasnya

Halim menambahkan, bank tersebut pada dasarnya tidak ingin merger serta ingin dibeli bank lain, yang bisa membatasi ruang gerak operasionalnya.

Disisi lain, kata Halim, realisasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait kepemilikan saham di perbankan akan sulit dan mengalami banyak percobaan. "Kita di dalam ada check and balance, dimana ada pemisahan-pemisahan di dalam prosedur kita bekerja, ada pengawas terpisah," jelasnya

Diakatakan Halim, perizinan yang digunakan untuk melakukan pengawasan akan dilakukan terpisah dan deputi gubernur BI lah yang langsung akan memutuskannya. "Kalaupun dia mau melobi banyak lapisannya, itu Standar Operational prosedur (SOP) ada di BI," tambahnya. **ria

BERITA TERKAIT

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata

DPRD Minta Pemkab Bogor Lakukan Penataan Wisata NERACA Cibinong, Bogor - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Bursa Minta Tidak Libur Saat Pilkada

Memasuki tahun politik, dimana bakal dilakukannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada tanggal 27 Juni yang akan datang, pihak…

Horas Halak Hita Minta Transportasi Danau Toba Diperbaiki

Tragedi kecelakaan tenggelamnya kapal Sinar Bangun di Danau Toba menuai keprihatinan masyarakat, termasuk Horas Halak Hita (H3) sebagai salah satu…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…