NERACA

Jakarta - Komisi IV DPR mengecam kebijakan Kementerian Perdagangan yang memberlakukan importasi beras di tengah meningkatnya produksi beras petani lokal dan serapan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Anggota Komisi IV DPR RI Ma’mur Hasanuddin mencatat impor beras hingga kini telah mencapai 2,5 juta ton. Dia khawatir pemerintah akan terus membuka keran impor untuk merealisasikan target pasokan hingga 3 juta ton.

Lebih jauh lagi Ma’mur, mengungkapkan pengapalan beras impor tahun ini meningkat 38,8% ketimbang tahun lalu sebesar 1,8 juta ton. Tren impor yang melaju cepat, kata Ma’mur, menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap komoditas pangan lokal.

“Padahal, Kementerian Pertanian sedang berjibaku untuk meningkatkan produksi. Kebijakan ini sangat menciderai upaya dalam mendukung swasembada beras berkelanjutan pada 2014 nanti,” ungkapnya, akhir pekan lalu.

Ma’mur menuturkan pemerintah seharusnya peka dalam mendukung penguatan serta proteksi yang maksimal terhadap produksi beras nasional yang diprediksi naik 4,3% tahun ini. Bahkan, survei Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan akan terjadi surplus sebesar 5 juta ton.

Penyerapan Beras Lokal

Di samping itu, hingga kini Bulog mampu menyerap beras nasional hingga 2,5 juta ton. Artinya, 50% surplus produksi petani telah dikuasai Bulog. Stok beras selama Ramadhan dan hari raya Lebaran juga telah diklaim aman dengan cadangan sebesar 468.000 ton.

“Kebijakan melakukan impor ketika produksi dan serapan tinggi sangat menunjukan adanya koordinasi yang lemah di antara pemerintah terutama pada Kementerian Koordinator perekonomian,” serunya.

Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras tahun ini dapat mencapai 41 juta ton atau setara 74,1 juta ton gabah kering giling. Proyeksi pencapaian itu naik sebesar 7,9% dari target produksi beras pada awal tahun yang semula diperkirakan hanya 38 juta ton atau setara 70,6 juta ton gabah kering giling.

“Untuk mendukung pencapaian itu, Kementan telah mengantongi dana subsidi pangan hingga Rp 41,9 triliun. Dengan begitu, peningkatan produksi harus didukung bukan terus diperlemah dengan kebijakan importasi,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengakui tahun ini rencana impor beras tetap akan dilanjutkan. Meskipun produksi beras tahun ini surplus 2—3 juta ton, Dia menilai importasi tetap diperlukan untuk memperkuat cadangan pangan nasional.

“Impor itu jangan dikaitkan dengan swasembada, tetapi untuk lebih aman stok. Maka tidak salah kalau kita impor, lebih semata-mata supaya cadangan lebih aman, juga untuk mengurangi spekulasi harga,” ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menampik anggapan bahwa pemerintah mengimpor beras. Pemerintah tengah berupaya menaikkan stok beras dari 1,5 juta ton menjadi 2 juta ton setiap saat. Untuk itu, pemerintah memerintahkan Bulog membeli beras petani sebanyak mungkin.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan untuk mengimpor beras. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan juga belum menerbitkan izin impor untuk beras. ”Belum ada keputusan untuk impor,” jelasnya.