[REVISI] BUMN Perkebunan Diharapkan Terwujud Tahun Ini - Bahas Tumpang Tindih Aturan

NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Sekretariat Negara (Setneg), akan melaksanakan rapat perampungan rencana pembentukan induk perusahaan (holding) BUMN Perkebunan. Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer, Muhammad Zamkhani menuturkan, pertemuan antarinstansi ini membahas substansi dari pembentukan holding BUMN Perkebunan serta Peraturan Pemerintah (PP) yang menyangkut tumpang tindih aturan.

Pasalnya, permasalahan tumpang tindih aturan ini menjadi akar masalah industri perkebunan sulit berkembang. "Kami berharap sebelum lebaran akan dibahas antarinstansi. Kalau pembahasannya sudah selesai semua, maka PP bisa keluar. Mudah-mudahan, kuartal ketiga ini holding BUMN Perkebunan terealisasi," ujar Zamkhani di Jakarta, Jumat (20/7), pekan lalu.

Dia juga menambahkan bahwa surat revisi permohonan izin ini hanya bersifat redaksional seperti konsep awal pembentukan BUMN Perkebunan. Lalu dijadikan perusahaan baru (new corporation) atau champion holding, serta keinginan pemerintah menyisihkan 10% saham di tiap-tiap BUMN Perkebunan.

Saat ini, kata Zamkhani, surat revisi permohonan izin prinsip berada di Setneg. Sebelumnya, Menkeu Agus DW Martowardojo telah mengirimkan surat revisi permohonan izin prinsip pembentukan holding BUMN Perkebunan ini pada 5 Juli 2012 lalu.

Sebelumnya, Direktur Hukum dan Humas Kemenkeu, Tavianto Noegroho pernah bilang, pemerintah akan mengalihkan saham yang terdapat di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sampai PTPN XIV menjadi penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada PTPN III melalui mekanisme inbreng (penyertaan modal ke dalam perusahaan dalam bentuk tanah).

Alhasil, PTPN III ditunjuk menjadi holding BUMN Perkebunan. Proses pelaksanaan pembentukan holding BUMN Perkebunan ini telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyampaikan permohonan persetujuan untuk menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang penambahan PMN ke dalam modal saham perseroan.

Sekedar informasi, nantinya holding BUMN Perkebunan akan terdiri dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Champion holding perkebunan adalah PTPN III. Rencana holding ini terus mundur dari jadwal yang sudah ditargetkan. Mulai 11 Januari 2012, kemudian menjadi 1 Maret 2012, dan mundur kembali hingga kuartal ketiga.

Dorongan IPO

Di tempat terpisah, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), yang lebih mendorong BUMN Perkebunan agar secepatnya menjadi perusahaan publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketua Umum AEI, Airlangga Hartarto mengatakan, hal ini diuntungkan dengan dominasi Indonesia yang menguasai produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia.

“Indonesia menjadi pemain utama produk CPO sekarang. Ditambah lagi dengan berlimpahnya resources (sumberdaya alam) yang cukup besar di sektor lain, terutama perkebunan," ujar Airlangga, kemarin.

Dia juga mengakui bahwa selama ini hanya satu BUMN yang diajukan pemerintah ke DPR, yakni PT Semen Baturaja (Persero). Namun, Ketua Komisi VI DPR ini menambahkan, masih ada BUMN lain yang sudah mengantre untuk menggelar IPO, yaitu PT Waskita Karya (Persero).

"Untuk Waskita Karya harus melakukan restrukturisasi dan lain-lain. Intinya, kalau hanya satu yang diajukan, kami (DPR) tidak bisa meloloskan beberapa BUMN yang lain," tutur dia. Airlangga menilai, sebenarnya masih banyak perusahaan pelat merah yang memiliki kinerja bagus dan bisa menggelar IPO.

Akan tetapi, justru pemerintah mengajukan perusahaan yang tidak bagus untuk go public. Dengan demikian, Airlangga menganggap minimnya BUMN yang menggelar IPO telah menjadi tantangan bagi BEI untuk bisa membujuk perusahaan perkebunan untuk segera melantai di pasar modal.

Sementara Ketua Komite Nasional Bidang Kebijakan Governance (KNKG), Mas Achmad Daniri menambahkan, BUMN harus menjadi motor penggerak bursa mengingat jumlahnya yang banyak. Dengan demikian, dirinya mendorong bagi BUMN siap IPO agar segera melepas sebagian sahamnya ke publik. [ardi]

Related posts