NERACA

Jakarta - Fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok tidak hanya disebabkan oleh aspek suplai karena gangguan sistem produksi dan distribusi di beberapa tempat. Walau pemerintah berkali-kali membantah bahwa pasokan pangan aman dan terkendali. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem produksi dan distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana dan prasarana transportasi banyak rusak. Kerusakan jalan terjadi di beberapa ruas di Pantai Utara Jawa, buruknya jalan Lintas Tengah dan Lintas Timur di Sumatera, sebagai dua poros utama jalur distribusi pangan.

Sebagaimana diketahui, aktivitas ekonomi di Pulau Jawa dan Sumatra hampir 84% penyumbang terhadap kinerja ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Betapa besar dan dahsyatnya, apabila sarana infrastruktur di Jawa dan Sumatra terganggu. Dampak buruk yang ditimbulkannya tidak hanya ditanggung konsumen di perkotaan, tetapi juga harus ditanggung oleh petani di pelosok perdesaan. Kenaikan harga pangan kali ini sedikit sekali yang dapat dinikmati petani karena persentase kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan harga di tingkat produsen.

Koordinator Tim Kajian Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Latif Adam mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pangan menjelang puasa yang terus berulang setiap tahun, kesalahan utamanya terletak pada sikap pemerintah. Anggapan pemerintah yang menilai kenaikan menjelang puasa dan Lebaran merupakan hal lumrah adalah keliru. "Cara pikir itu harus diubah. Ini tidak bisa lagi ditoleransi,'' ujarnya ketika dihubungi Neraca, akhir pekan kemarin (21/7).

Hambat Pasokan

Dia membandingkan, fenomena puasa juga terjadi di negara lain, tapi pemerintahannya memiliki keinginan kuat untuk meminimalisasi kenaikan harga. Dari segi manajemen stok, ada sejumlah komoditas, seperti telur, daging, dan sayuran, yang bisa direkayasa agar pasokannya terjaga dan sampai ke pasar tepat waktu. Masalah besar yang sering dihadapi suatu wilayah bukan saja sedikitnya pasokan komoditas, melainkan juga karena hambatan jalur distribusi.

''Fenomena surplus di satu daerah tidak bisa cepat didistribusikan ke wilayah yang defisit karena buruknya infrastruktur. Contohnya terlihat pada penumpukan kendaraan pengangkut bahan pangan yang akan melintasi Selat Sunda yang masih sering terjadi. Belum lagi rusaknya infrastruktur jalan, baik di Jawa maupun di luar Jawa, ikut menyumbang kenaikan harga,” jelas Latif.

Hal sama yang diungkapkan Ekonom Universitas Brawijaya Prof Dr Achmad Erani Yustika, buruknya infrastruktur menyebabkan harga bahan pangan di Indonesia terutama di luar Pulau Jawa menjadi mahal. "Infrastruktur pendukung distribusi bahan pangan ke daerah lain dari sistem terpusat di Pulau Jawa ini yang membuat harga pangan di luar Jawa menjadi mahal akibat biaya distribusi (pengiriman) juga mahal," tegasnya.

Menurut dia, sistem distribusi termasuk bongkar muat bahan pangan yang sebagian besar dipusatkan di Jawa tersebut membuat ketidakefektifan dan ketidakefisienan biaya. Kondisi tersebut sebagai akibat buruknya infrastruktur pendukung yang ada di luar Pulau Jawa. Selain distribusi, adanya pemburu rente dalam pengadaan pangan juga menjadi penyebab utama mahalnya harga bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, seperti gula pasir, minyak goreng, jagung, dan kedelai.

Mafia Distribusi

Erani mengatakan, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan ketersediaan pasokan bahan pangan di Indonesia menjadi amburadul, karena selain dua faktor penyebab tersebut, adanya mafia distribusi juga memiliki andil besar dalam hal pasokan. Kondisi itu, diperparah dengan hasil produksi dan kebutuhan bahan pangan khususnya beras ada kesenjangan, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah mengambil kebijakan impor untuk menambah cadangan.

Menurut dia, sebaiknya peran dan kewenangan Bulog dikembalikan lagi seperti sebelumnya, yang menguasai distribusi dan pengadaan beberapa komoditas pokok. Sedangkan peran distributor, tetap diberikan, namun persentasenya dikurangi dan peran Bulog diperbesar. “Hanya saja, Bulog juga harus mempertanggungjawabkan kewenangan dan peran besarnya itu kepada publik,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, solusi jangka panjang yang seharusnya diambil pemerintah agar kepentingan Hari Raya Idul Fitri tidak bertabrakan dengan urusan ekonomi adalah dengan membangun infrastruktur lebih cepat. Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk mengatasi masalah musiman seperti mudik, tapi juga untuk menurunkan biaya logistik di Indonesia yang mencapai 17% dari total biaya yang dikeluarkan pelaku usaha.

“Pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan pelabuhan memang sudah dibicarakan dengan pihak pemerintah, namun sampai dengan saat ini realisasinya masih lamban. Sedangkan biaya logistik di dalam negeri jauh lebih tinggi dari biaya logistik di Jepang yang hanya 5% atau di Filipina yang mencapai 7%,” paparnya.

Belum Optimal

Natsir menambahkan, pemerintah telah merencanakan pembangunan jalan raya termasuk jalan TransJawa, jalur kereta api barang double track Jakarta-Surabaya, dan pelabuhan khusus ekspor impor. Namun, sejauh ini pembangunan tersebut belum optimal. “Untuk Perluasan pelabuhan Tanjung Priok masih tarik ulur antara Kementerian Perhubungan dengan PT Pelindo II. Jika hal ini tidak segera direalisasikan, maka daya saing industri akan menurun,” tandasnya.

Namun, Pemerintah mengaku sudah menyiapkan skema distribusi untuk memperlancar arus barang, khususnya bahan pangan pokok dan komoditas pertanian lainnya, sampai ke daerah-daerah. Menurut Deputi Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawadi, ketersediaan angkutan juga menjadi perhatian pemerintah dalam pendistribusian bahan pangan pokok, baik berupa truk, kapal, maupun moda angkutan lainnya. Apalagi walaupun kenaikan harga saat ini belum signifikan, tetapi sudah menjadi perhatian pemerintah.

"Kita tidak cukup hanya turun ke lapangan mengecek harga pasar dan memprediksi persediaan bahan pokok. Namun, juga melihat distribusi apakah lancar atau tidak. Jika perlu, kita harus pakai kendaraan khusus pangan, seperti kapal pengangkut sapi, truk pengangkut sembako, dan lainnya. Kita akan menyatukan seluruh BUMN logistik untuk mempercepat dan mengoptimalisasi pendistribusian," ujarnya.

Perbaikan ruas jalan yang rusak untuk jalur distribusi logistik maupun penghubung antar kota, pelaksanaan perbaikan selalu dilakukan setiap menjelang lebaran. Sehingga memberikan kesan seolah-olah merupakan proyek abadi yang menjadi agenda tahunan. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membantah penyataan tersebut, dia menjelaskan, perbaikan jalan nasional sepanjang 38.000 km memang selalu dilakukan sepanjang tahun sebagai bentuk rekonstruksi jalan atau sekedar pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala. Sebab umur setiap bagian jalan berbeda-beda.

Menurut dia, pada bagian jalan tertentu ada yang proses pengaspalannya dilaksanakan pada 2001, 2003, atau 2005 sehingga tidak seluruhnya memiliki umur jalan yang sama. “Ketika berumur 1-2 tahun akan ada pemeliharaan rutin, umur 3-4 tahun ada pemeliharaan berkala. Kalau umurnya sudah habis 10 tahun maka harus direkonstruksi kembali dan itu mesti ada, bukan hanya di Pantura (Pantai Utara Jawa),” terangnya. Jadi, lanjut Djoko, proses perbaikan jalur yang seolah dilaksanakan setiap tahun menjelang Lebaran sebetulnya berada pada lokasi atau bagian berbeda dengan bentuk penanganan yang juga berbeda.