Hidden Agenda Bank Dunia "Mencaplok" BUMN

DAMPAK PEMBERIAN PINJAMAN LANGSUNG

Jumat, 20/07/2012

Jakarta – Pemerintah sepertinya tidak mau belajar dari pengalaman, bagaimana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai aset negara dengan mudah kepemilikannya dikuasai oleh asing. Kali ini, dengan alasan membantu BUMN dalam pengembangan bisnisnya yang seret keuangan, Kementerian Keuangan berencana membolehkan kreditur multilateral seperti World Bank memberikan pinjaman langsung ke BUMN tanpa melalui skema penerusan pinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA).

NERACA

Menurut Guru Besar FE Universitas Brawijaya Prof Dr. Ahmad Erani Yustika, pinjaman langsung World Bank terhadap BUMN menyalahi prosedur karena melangkahi pemerintah, “Secara prosedur, itu tidak bisa dan harus melewati pemerintah dahulu sebagai persetujuan negara dan baru bisa disalurkan ke BUMN yang memang memerlukan dana tambahan,”katanya kepada Neraca di Jakarta, Kamis (19/7).

Meski pemerintah menegaskan, pinjaman World Bank kepada BUMN akan memakai skema Bussines to Bussines (B to B), Erani tetap menilai langkah tersebut menyalahi aturan. Bahkan dia mencurigai ada agenda tertentu (hidden agenda) yang dilakukan Bank Dunia yang ingin menguasai saham-saham BUMN strategis, seperti masalah kepemilikan saham saham di perbankan nasional yang mencapai 99%.

Dia menuturkan, bila rencana ini tetap dilakukan pemerintah akan memberikan dampak yang lebih buruk, semisal BUMN itu tidak bisa membayar hutangnya dan pasti akan membebani negara dan ujung -ujungnya akan menambah beban APBN juga.

Hal senada juga disampaikan pengamat BUMN Said Didu, kebijakan ini dinilai janggal dan sebaliknya ada jebakan negara maju untuk menguasai di BUMN. “Kita tahu siapa di balik Bank Dunia, ada Amerika di sana,”tegasnya.

Said mengungkapkan, jika BUMN tersebut gagal melakukan pembayaran, tentu Bank Dunia akan memberikannya kepada donor-donor mereka dan kemudian banyak BUMN dikuasai asing. Dia menambahkan, sejak dahulu hingga saat ini belum pernah terjadi kerjasama G to B (Government to Business). Kendati pemerintah nantinya membolehkan mekanisme seperti itu, sebaiknya BUMN tidak melakukan pinjaman langsung ke Bank Dunia.

Tidak Rasional

Sementara mantan menkeu Fuad Bawazier mengatakan, sudah saatnya World Bank tidak lagi dengan berurusan dengan Indonesia apalagi yang dipinjamkan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya makin tidak rasional. “Sudahlah, kita tidak butuh uang dari mereka, apalagi untuk BUMN, nggak boleh itu, itu sudah mengahajar norma-norma yang ada. Yang ada nanti malah mereka mengambil BUMN kita,”tegasnya.

Pemerintah dan DPR, kata Fuad, harusnya bisa mencegah hal tersebut, karena tidak ada untungnya sama sekali bekerja sama dengan World Bank. Pemerintah dan DPR harus bisa sama-sama bertindak dan jangan diam saja.

Fuad menjelaskan, tujuan utama World Bank ingin meminjamkan dananya ke Indonesia adalah untuk menyalurkan kreditnya yang memang lagi sepi. “Mereka itu, sedang mencari pasar kredit baru karena kredit mereka sedang sepi sekali. Makanya mereka mengincar pasar baru, yaitu Indonesia,”paparnya.

Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Revrisond Baswir menilai, World Bank tidak perlu meminjamkan dananya ke Indonesia, karena sesungguhnya mereka tidak punya uang. “World Bank itu hanya "calo" dari korporasi-korporasi multinasional dan otomatis tidak ada untungnya ke kita, yang untung hanya mereka,” tandasnya,

Maka langkah konkret diperlukan untuk mencegah gerak gerik World Bank di Indonesia. Pandangan yang sama juga disampaikan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani, pinjaman dari Bank Dunia kepada BUMN adalah sesuatu yang jangan sampai terjadi mengingat dari apa yang dilakukan oleh World Bank kepada Indonesia yang cenderung merugikan. “Jangan sampai BUMN meminjam dari World Bank, karena nantinya BUMN bisa didikte oleh mereka (World Bank),” tukasnya.

Pemerintah, kata Aviliani seharusnya mencari jalan keluar lain di luar membolehkan BUMN meminjam langsung ke Bank Dunia. Pasalnya, BUMN masih bisa memanfaatkan obligasi ataupun penggunaan dana APBN. Kalaupun nanti BUMN jadi meminjam ke World Bank, maka nantinya BUMN harus menanggung biaya yang cukup besar seperti menanggung biaya monitoring, persyaratan pencairan serta commitment fee.

Berdasarkan pengalaman Indonesia, lanjut dia, dengan menggunakan pinjaman dari Bank Dunia, maka memberikan banyak persyaratan. Sebut saja, seperti utang dari Bank Dunia untuk membangun Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu). Meskipun komitmen utang telah di teken, ternyata banyak persyaratan pencairan yang menyebabkan pelaksanaan pembangunan jembatan menjadi molor. Akibatnya, Indonesia harus membayar komitmen utang yang argonya sudah mulai berputar sejak diteken.

Asal tahu saja, Kementrian Keuangan berupaya mendorong agar BUMN bisa meminjam langsung kepada World Bank. Direktur Strategi Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan mengatakan, pinjaman langsung ke Bank Dunia berupa Bussines to Bussines, “Kita lebih senang kalau bank dunia bisa langsung memberikan pinjaman kepada BUMN dan ini bukanlah masalah untuk kita, justru kita akan mendukungnya,” ungkap Schneider.

Potong Jalur Birokrasi

Dia menjelaskan, SLA yang saat ini diterapkan pemerintah yang meminjam lalu diteruskan ke BUMN terdapat banyak hambatannya sehingga proses pencairannya lambat karena urusan birokrasi. Seperti melewati tahap Kementrian BUMN, Bappenas, Kementerian Keuangan dan DPR.

Oleh karena itu, nantinya bila usulan ini diterapkan maka BUMN tak perlu ke Kementerian BUMN dan tidak perlu ke Bappenas-LK, Kemenkeu dan DPR. “Ini justru lebih baik dan lebih effisien, kalau saja ini terobosan ini dilakukan maka akan sangat baik sekali. Apalagi kalau ada isu pencairan anggaran dibintangi yang artinya ditahan,”paparnya

Namun demikian, lanjut dia, semuanya itu tergantung dari pihak World Bank, apakah mereka menginginkan berhubungan langsung dengan BUMN terkait. Nantinya, jika skema ini diterapkan maka skema yang lama yaitu penggunaan skema SLA maka akan berkurang atau suatu saat tidak ada lagi skema SLA.

Pihaknya pun berharap skema ini bisa berjalan lebih cepat mengingat pelaksanaannya bari 2013. Sekalipun memakai skema pinjaman langsung, BUMN juga mempunyai aturan yang jelas untuk meminta peminjaman ke World Bank. Sebelumnya Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pinjaman dari World Bank yang diarahkan langsung ke BUMN maka akan bergantung pada kinerja perusahaan. didi/bari/wawan/ahmad/bani