Penerimaan Sektor Migas Bisa Tembus Rp370 T

Pada 2012

Jumat, 20/07/2012

NERACA

Jakarta---Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis penerimaan negara dari sector minyak dan gas (migas) pada 2012 mampu menembus Rp370 triliun. Namun demikian bukan berarti hal ini, tak ada kerawanan terjadinya penyimpangan. "Penerimaan migas bisa lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp370 triliun karena ada potensi peningkatan harga minyak dunia di pasar internasional," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, di Jakarta, Kamis,19/7

Lebih jauh kata Waryono, penerimaan negara dari sektor migas terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penerimaan negara dari sektor ESDM pada 2010 mencapai Rp288,52 triliun. "Penerimaan migas merupakan penerimaan kedua terbesar setelah perpajakan. Untuk 2011, penerimaan migas mencapai Rp352 triliun, terdiri dari penerimaan sektor migas sebesar Rp272 triliun, pertambangan umum Rp77,3 triliun, panas bumi Rp551 miliar dan penerimaan lain-lain sebesar Rp1,7 triliun," tambahnya

Sementara Deputi Umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) J. Widjonarko mengatakan, penghematan pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas pada semester I tahun 2012 mencapai 124 juta dolar AS, atau hampir Rp1,2 triliun. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,7 juta solar AS berasal dari kontrak pengadaan dan pemanfaatan fasilitas bersama. Sisanya, sebanyak 24,3 juta dolar AS dari hasil optimalisasi aset kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan jumlah ini telah mendekati target penghematan tahun 2012 sebesar 155 juta dolar AS," terangnya

Widjonarko menambahkan, penghematan yang berhasil dibukukan industri hulu migas terus meningkat setiap tahunnya. "Pada 2010, jumlahnya 96,5 juta dolar AS, angka ini meningkat pada tahun lalu sebesar 143,7 juta dolar AS. Pengadaan bersama adalah pengadaan kolektif yang dilakukan kontraktor KKS yang beroperasi di wilayah yang berdekatan," ucapnya.

Sebelumnya, awal Juli 2012 lalu, Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Gde Pradnyana sempat mengungkapkan kekhawatirannya terkait penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) pada 2012 yang ditargetkan US$33,485 miliar, turun dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai US$35 miliar. "Pemerintah tidak bisa melepaskan sektor migas sebagai penyokong APBN. Kalau migas dilepas sebagai penyokong, pemerintah harus mencari penerimaan negara dari sektor lain," ujarnya

Namun, lanjut dia, penerimaan negara dari sektor minyak mengalami defisit karena harus membiayai belanja subsidi yang besar. "Belanja subsidi sekarang sudah lampu kuning karena penerimaan negara dari sektor minyak kalah dari biaya subsidi BBM, sedangkan untuk gas masih surplus," paparnya.

Kendati surplus, neraca gas diprediksi 30 tahun lagi akan mengalami defisit sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 7% per tahun. Pasalnya, tingkat permintaan sektor energi semakin tinggi. "Saat ini, cadangan gas tinggal 60 tahun lagi jika lapangan Natuna dimasukkan. Akan tetapi, tanpa Natuna cadangannya tinggal 40 tahun lagi," paparnya

Gde berpendapat pemerintah harus segera mencari atau memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Selain itu, pemerintah bisa melakukan penghematan pengurasan cadangan minyak dengan melakukan impor gas. "Impor gas tidak tabu jika harganya lebih murah, apalagi negara-negara penghasil gas, seperti Korea dan Malaysia, lebih memprioritaskan impor dibandingkan menguras cadangan gasnya," pungkasnya. **cahyo