Potensi Industri di Perbatasan Belum Digarap Optimal - Rawan Penyelundupan

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian memastikan, potensi industri di wilayah perbatasan sampai saat ini tidak tergarap optimal bahkan pemerintah membiarkannya terbengkalai sehingga wilayah tersebut justru menjadi sarang penyelundupan barang-barang industri.

“Wilayah-wilayah perbatasan menjadi lahan subur untuk aktivitas melawan hukum seperti penyelundupan produk industri, senjata, hingga perdagangan manusia karena sepinya populasi di tempat itu,” kata Wakil Menteri Perindustrian Alex S.W Retraubun di Jakarta, Kamis (19/7).

Alex menuturkan, wilayah perbatasan di Indonesia memiliki sumber bahan baku potensial bagi pengembangan industri manufaktur seperti kelapa sawit, kayu, bahan tambang non-logam untuk semen, minyak dan gas, hingga rumput laut.

“Seharusnya, pengembangan industri di perbatasan negara tetangga harus dimulai dari sekarang. Tidak lagi terkonsentrasi di kota-kota besar di Jawa. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam Perpres No. 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN),” paparnya.

Perlu ada alokasi khusus dari pos anggaran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya dan permukiman agar kegiatan ekonomi di tempat itu berjalan. Selama ini, banyak tenaga kerja di perbatasan dalam satu pekan bekerja kurang dari 35 jam sehingga pada sektor yang digeluti kurang produktif, yang mengakibatkan mereka berpenghasilan rendah.

“Pendapatan per kapita di Kalimantan Barat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi perbatasan lainnya. Namun, ada kesenjangan ekonomi antara masyarakat kita dan Malaysia, dan hal tersebut sangat mencolok,” tuturnya.

Menurut Alex, indikatornya karena upah kerja dan harga jual barang lebih tinggi 4 sampai 5 kali lipat dibandingkan dengan di Indonesia sehingga masyarakat tertarik bekerja dan menjual hasil bumi ke Malaysia.

“Masyarakat di Kalimantan lebih menyukai bekerja di Malaysia, mereka tidak suka bekerja di negaranya sendiri. Pemerintah pusat perlu membangun industri yang menyerap banyak tenaga kerja agar rakyat di Kalimantan bisa menikmati penghasilan dari daerahnya sendiri tanpa menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia,” tandasnya.

Wilayah Perbatasan

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ada sekitar sembilan kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia Timur. Selain itu, ada enam kabupaten di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini dan lima kabupaten di Maluku serta Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste.

Bupati Nunukan, Basri mengungkapkan, pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dalam waktu dekat ini akan dijadikan kawasan industri dan pusat perdagangan antar negara. “Lokasi kawasan ini dipersiapkan sekitar 1.000 hektar. Untuk merealisasikan rencana ini, pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengambil langkah-langkah dengan melakukan reklamasi pantai di sepanjang Desa Tanjung Aru,” kata Basri.

Lebih jauh lagi Basri menungkapkan,kawasan industri ini, menjadi awal dari upaya pemkab Nunukan menjelang pemekaran pulau yang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia untuk menjadi otonomi baru sebagai kota. "Jadi dengan adanya kawasan industri juga, segala bentuk perdagangan lintas batas yang terjadi selama ini akan ditertibkan. Agar tidak melakukan kegiatan usaha dengan cara ilegal," katanya.

Menurut dia, pembangunan reklamasi pantai dalam waktu dekat sudah dimulai dengan cara multiyear menggunakan anggaran sebesar Rp40 miliar. Selain itu, ada bantuan dana dari APBN sebesar Rp7 milyar. Melalui reklamasi ini, diharapkan investor berbondong-bondong masuk Pulau Sebatik mengelola sumber daya alam yang variatif di pulau itu. Mulai dari perikanan, pertanian, perkebunan dan lain-lainnya.

Mengawali pembangunan reklamasi untuk lokasi kawasan industri itu, telah dibangun penahan ombak. Di lokasi ini juga nantinya dijadikan sebagai kawasan perkantoran setelah Pulau Sebatik dimekarkan. "Kan kalau Sebatik nantinya dimekarkan, tanah kosong akan habis. Makanya disiapkan memang lokasi untuk perkantoran itu," ujar Basri.

BERITA TERKAIT

Sektor Pangan - Kasus Beras Turun Mutu Akibat Tata Kelola Distribusi Tak Optimal

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

Sektor Pengolahan - Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat

NERACA Jakarta – Industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah…

Kompetensi SDM Industri Logam Bakal Diperkokoh

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengajak pelaku industri di Indonesia terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan vokasi. Langkah ini…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - Making Indonesia 4.0 Disebut Pemicu Ekspor Industri Manufaktur

NERACA Jakarta – Industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional. Oleh karena itu, pemerintah semakin menggenjot…

Kebijakan Harus Fokus Pada Capaian Ketahanan Pangan

  NERACA Jakarta – Berbagai program terkait kebijakan pangan sudah disampaikan oleh dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden,…

Penguatan Industri Hulu Jadi Salah Satu Prioritas Utama

NERACA Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah strategis perekonomian 2020-2024 yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor manufaktur. Ada…