Ketakutan BUMN IPO

Kamis, 19/07/2012

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pelaku pasar modal, baik lokal maupun asing sangat bersemangat bila perusahaan pemerintah lebih banyak mencatatkan sahamnya di pasar modal. Alasannya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki nilai jual yang tinggi, strategis dan juga dijamin oleh pemerintah. Maka tidak heran, ketika perusahaan BUMN mencatatkan sahamnya di pasar modal banyak menjadi rebutan. Namun ironisnya, dari 1991 hingga sekarang baru ada 18 BUMN yang IPO dari 100 lebih BUMN di negeri ini.

Perlu diketahui, ketika BUMN masuk di bursa saat penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) banyak proses yang harus dilalui, mulai dari persetujuan menteri hingga DPR. Maklumlah, BUMN yang akan listing di pasar modal adalah perusahaan negara yang dituntut untung dan bukan rugi. Terlebih, BUMN menjadi bagian tulang punggung penerimaan negara selain pajak.

Mungkin lain ceritanya, jika perusahaan yang dicatatkan dipasar modal adalah perusahaan swasta tanpa perlu lagi izin di sana-sini ataupun harus sowan ke DPR. Tapi dibalik kesuksesan BUMN dalam pelaksanaan IPO, banyak pula berita negatifnya karena BUMN menjadi permainan politik dengan stigma negatif sebagai "sapi perahan" kerap terjadi.

Padahal BUMN yang listing sahamnya di pasar modal, sejatinya dapat meningkatkan kinerja keuangan ataupun bisnisnya, karena akan mudah mendapatkan dananya, baik dari perbankan maupun masyarakat melalui aksi korporasi. Disamping itu, IPO BUMN juga dimaksudkan untuk memperkuat azas transparansi dalam menciptakan good corporate governance (CGC).

Akan tetapi didalam perjalanannya, BUMN yang dituntut transparan selalu saja menemui batu terjalnya dengan berbagai tudingan seperti munculnya "asingisasi" aset negara, melalui rencana go public BUMN atas kepentingan kelompok tertentu para elit di negeri ini.

Belum lagi, bila dalam pelaksanaan IPO BUMN menemui masalah akan adanya potensi kerugian negara yang pada dasarnya bukan karena disengaja, tetapi karena kondisi pasar. Sebut saja, bagaimana polemik IPO PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang harga sahamnya dijual murah, serta IPO PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang harga saham perdananya tidak laku di pasar, karena sepinya peminat lantaran kondisi pasar yang tidak bagus saat itu.

Sebab itu, tudingan adanya ketakutan BUMN untuk IPO bisa dibenarkan karena tidak mau terjatuh pada lubang yang sama. Kondisi inilah yang membuat dilematik pada puncak pimpinan BUMN ketika dituntut IPO, di samping adanya kecurigaan apalagi jika proses IPO kembali gagal di kemudian hari.

Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh dan berupaya memberikan keyakinan, bahwa BUMN harus mampu bersaing di pasar modal melalui IPO tanpa merugikan negara. Tentu keyakinan ini perlu dimatangkan pula dengan kesiapan yang komprehensif. Karena jika tidak siap, ini hanya akan "bunuh diri" dan menjadi bumerang bagi pemerintah dalam mensukseskan BUMN go public dan go international.