NERACA

Jakarta---Kementerian Pekerjaan Umum meragukan studi kelayakan untuk kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KISS). Namun studi kelayakan Jembatan Selat Sunda (JSS) bisa segera selesai. "Itu kalau FS (feability studies) kawasan memang tidak mungkin selesai. Kalau untuk jembatan saja sangat mungkin," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta,18/7

Lebih jauh Djoko meminta masyarakat melihat proyek JSS secara keseluruhan. Namun tetap saja perhitungan akan dilakukan secara project by project. "Kalau infrastruktur jembatan lebih terukur. Oleh sebab itu dipisahkan jembatan dan kawasan. Lebih bisa terkontrol," tambahnya

Saat disinggung soal rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda tetap dimulai tahun 2014, Djoko mengaku optimistis akan hal itu. "Bisa," tegasnya

Guna menyelesaikan polemic JSS tersebut, maka pemerintah memutuskan untuk membentuk tim khusus yang berada dalam pengawasan Dewan Pengarah untuk membahas usulan Menteri Keuangan atas studi kelayakan proyek pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur Jembatan Selat Sunda (JSS). "Terhadap usulan Menkeu tersebut maka rapat dewan pleno ini menetapkan membentuk tim langsung di tangan menteri," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat pleno Dewan Pengarah Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur JSS di Jakarta, Rabu.

Hatta mengatakan tim tersebut beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Usulan yang dibahas tim tersebut adalah terkait pemisahan studi kelayakan antara proyek jembatan dengan kawasan strategis di sekitar jembatan dan pembiayaan studi kelayakan proyek jembatan yang menggunakan dana APBN.

"Yang pertama adalah memang sebaiknya memang dipisahkan antara pengembangan kawasan dengan pembangunan jembatan. Yang kedua, usulan agar studi kelayakan itu dibiayai APBN, dan nanti ditenderkan, siapapun yang memenangkan itu dapat mengembalikan kepada negara," ujarnya.

Hatta mengatakan usulan tersebut masuk dalam pembahasan karena sebelumnya pemerintah menginginkan adanya studi kelayakan yang tidak terpisah antara proyek jembatan dengan pengembangan kawasan dalam satu kawasan terpadu dan studi kelayakan yang tidak menggunakan dana APBN.

Menurut dia, tim khusus juga akan membahas masalah lain yang sempat menjadi polemik dalam studi kelayakan proyek infrastruktur ini dan bekerja efektif selama dua minggu.

"Semangat kita sama, ada akuntanbilitas dan transparansi, lebih memaksimalkan hubungan pemerintah pusat, daerah dan swasta. Sehingga semuanya bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, semua sama dan sepakat. Untuk itu terhadap usulan tersebut kita cermati," ujarnya. **bari