Pengusaha Jangan Terlambat Gunakan Data BPS - Aviliani, Pengamat ekonomi

Pengamat ekonomi Aviliani menyarankan pelaku usaha agar tidak terlambat dalam menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan perencanaan perusahaan (Corporate plant). "Pengusaha jangan sampai terlambat sebab data sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan namun kenyataan sekarang banyak perusahaan yang terlambat untuk betul-betul memakai data statistik," kata Aviliani di Jakarta, Rabu.

Misalkan, dia mencontohkan akhir-akhir ini terdapat sebuah perusahaan yang terlambat berinvestasi di sebuah sarana transportasi masyarakat yang saat ini gencar diminati masyarakat.

Hal itu, ujarnya karena perusahaan tersebut tidak memanfaatkan data demografi yang dikeluarkan oleh pusat data statistik (BPS). "Coba mereka (pelaku usaha) sigap memanfaatkan data BPS maka akan mendapatkan laba yang maksimal," katanya.

Ironisnya, ujarnya justru perusahaan asing yang dengan cepat dan cermat memakai data statistik sebagai perencanaannya (corporate plant). "Sebagai contoh Unilever sekarang telah mencapai laba yang paling tinggi karena cepat dan cermat memakai data statistik," katanya.

Selain itu,tentu juga pelaku usaha harus memilih data yang terbaru. "Jadi kalau data tidak "up to date", maka akan salah mengambil kebijakan karena yang digunakan adalah data yang sebenarnya sudah berubah," kata Ekonom Institute for Development of Ekonomics and Finance (INDEF) itu.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pihaknya setiap satu bulan sekali telah mengirimkan data statistik untuk Departemen-departemen pemerintahan, BUMN, maupun swasta. "Kami seara berkala dan tepat waktu sudah melaporkan data statistik ke pemerintahan, BUMN, maupun swasta namun sepertinya lambat dimanfaatkan" kata Suryamin.

BERITA TERKAIT

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Commonwealth Siapkan Akses Permodalan Praktis - Berdayakan Ekonomi Perempuan

Masih dalam rangka meningkatkan literasi serta memberikan kemudahan akses jasa keuangan kepada 40 ribu perempuan pengusaha Indonesia, PT Bank Commonwealth…

Pungutan Pajak E-Commerce Jangan Berlebihan - EKONOM DAN PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH LEBIH BIJAK

Jakarta- Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menegaskan,  pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek pajak di…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia

CISFED: Demokrasi Aksesoris Ancaman Bagi Indonesia NERACA Jakarta - Secara umum praktik demokrasi yang berjalan saat ini sekadar demokrasi aksesoris…

Sidang Korupsi KTP-E - Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical

Sidang Korupsi KTP-E Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin…

KPK: Pemimpin Terjebak Korupsi Karena Integritas Rendah

KPK: Pemimpin Terjebak Korupsi Karena Integritas Rendah NERACA Wonosobo - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan sejumlah…