Pengusaha Jangan Terlambat Gunakan Data BPS - Aviliani, Pengamat ekonomi

Pengamat ekonomi Aviliani menyarankan pelaku usaha agar tidak terlambat dalam menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan perencanaan perusahaan (Corporate plant). "Pengusaha jangan sampai terlambat sebab data sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan namun kenyataan sekarang banyak perusahaan yang terlambat untuk betul-betul memakai data statistik," kata Aviliani di Jakarta, Rabu.

Misalkan, dia mencontohkan akhir-akhir ini terdapat sebuah perusahaan yang terlambat berinvestasi di sebuah sarana transportasi masyarakat yang saat ini gencar diminati masyarakat.

Hal itu, ujarnya karena perusahaan tersebut tidak memanfaatkan data demografi yang dikeluarkan oleh pusat data statistik (BPS). "Coba mereka (pelaku usaha) sigap memanfaatkan data BPS maka akan mendapatkan laba yang maksimal," katanya.

Ironisnya, ujarnya justru perusahaan asing yang dengan cepat dan cermat memakai data statistik sebagai perencanaannya (corporate plant). "Sebagai contoh Unilever sekarang telah mencapai laba yang paling tinggi karena cepat dan cermat memakai data statistik," katanya.

Selain itu,tentu juga pelaku usaha harus memilih data yang terbaru. "Jadi kalau data tidak "up to date", maka akan salah mengambil kebijakan karena yang digunakan adalah data yang sebenarnya sudah berubah," kata Ekonom Institute for Development of Ekonomics and Finance (INDEF) itu.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pihaknya setiap satu bulan sekali telah mengirimkan data statistik untuk Departemen-departemen pemerintahan, BUMN, maupun swasta. "Kami seara berkala dan tepat waktu sudah melaporkan data statistik ke pemerintahan, BUMN, maupun swasta namun sepertinya lambat dimanfaatkan" kata Suryamin.

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup

Ma'ruf Amin Wakil Presiden  Perlu Kajian Mendalam Rencana Pemilu Proporsional Tertutup Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai usulan untuk…

Menkopolhukam - Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan

Mahfud MD Menkopolhukam Makna Radikal Dalam Konteks Hukum Tidak Perlu Diperdebatkan Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan…

Menteri LHK - Perambahan Hutan Ilegal Sebabkan Banjir

Siti Nurbaya Menteri LHK Perambahan Hutan Ilegal Sebabkan Banjir  Bogor - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Anggota DPR: Belum Ada Mafia Migas Diperangi Pemerintah

Anggota DPR: Belum Ada Mafia Migas Diperangi Pemerintah   NERACA Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menyebutkan hingga saat…

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori NERACA Jakarta - Nobu Bank menyelenggarakan acara bertajuk NOBU Sansmori (Santai Seru…

Polri Canangkan Program Korlantas Peduli Lingkungan

Polri Canangkan Program Korlantas Peduli Lingkungan   NERACA Jakarta - Korlantas Polri merilis program Korlantas Polri Peduli Lingkungan Bersih sebagai upaya…