Pengusaha Jangan Terlambat Gunakan Data BPS - Aviliani, Pengamat ekonomi

Pengamat ekonomi Aviliani menyarankan pelaku usaha agar tidak terlambat dalam menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan perencanaan perusahaan (Corporate plant). "Pengusaha jangan sampai terlambat sebab data sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan namun kenyataan sekarang banyak perusahaan yang terlambat untuk betul-betul memakai data statistik," kata Aviliani di Jakarta, Rabu.

Misalkan, dia mencontohkan akhir-akhir ini terdapat sebuah perusahaan yang terlambat berinvestasi di sebuah sarana transportasi masyarakat yang saat ini gencar diminati masyarakat.

Hal itu, ujarnya karena perusahaan tersebut tidak memanfaatkan data demografi yang dikeluarkan oleh pusat data statistik (BPS). "Coba mereka (pelaku usaha) sigap memanfaatkan data BPS maka akan mendapatkan laba yang maksimal," katanya.

Ironisnya, ujarnya justru perusahaan asing yang dengan cepat dan cermat memakai data statistik sebagai perencanaannya (corporate plant). "Sebagai contoh Unilever sekarang telah mencapai laba yang paling tinggi karena cepat dan cermat memakai data statistik," katanya.

Selain itu,tentu juga pelaku usaha harus memilih data yang terbaru. "Jadi kalau data tidak "up to date", maka akan salah mengambil kebijakan karena yang digunakan adalah data yang sebenarnya sudah berubah," kata Ekonom Institute for Development of Ekonomics and Finance (INDEF) itu.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pihaknya setiap satu bulan sekali telah mengirimkan data statistik untuk Departemen-departemen pemerintahan, BUMN, maupun swasta. "Kami seara berkala dan tepat waktu sudah melaporkan data statistik ke pemerintahan, BUMN, maupun swasta namun sepertinya lambat dimanfaatkan" kata Suryamin.

BERITA TERKAIT

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

Menko PMK - Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Puan Maharani Menko PMK Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi Jakarta - Menko PMK Puan Maharani menegaskan bahwa bantuan sosial…

DPMPTSP Kota Sukabumi Terus Bantu Pengusaha Dalam Penggunaan Sistem OSS

DPMPTSP Kota Sukabumi Terus Bantu Pengusaha Dalam Penggunaan Sistem OSS NERACA Sukabumi - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri LHK - Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik

Siti Nurbaya Menteri LHK Masyarakat Indonesia Gunakan 9,8 Miliar Kantung Plastik  Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti…

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional "

Akademisi Tegaskan Abai Terhadap Hukum Adat "Inkonstitusional " NERACA Jakarta - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof Dr…

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Century

KPK Minta Keterangan Miranda Goeltom Terkait Century NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan terhadap mantan Deputi Gubernur…