Pengusaha Jangan Terlambat Gunakan Data BPS - Aviliani, Pengamat ekonomi

Pengamat ekonomi Aviliani menyarankan pelaku usaha agar tidak terlambat dalam menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan perencanaan perusahaan (Corporate plant). "Pengusaha jangan sampai terlambat sebab data sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan namun kenyataan sekarang banyak perusahaan yang terlambat untuk betul-betul memakai data statistik," kata Aviliani di Jakarta, Rabu.

Misalkan, dia mencontohkan akhir-akhir ini terdapat sebuah perusahaan yang terlambat berinvestasi di sebuah sarana transportasi masyarakat yang saat ini gencar diminati masyarakat.

Hal itu, ujarnya karena perusahaan tersebut tidak memanfaatkan data demografi yang dikeluarkan oleh pusat data statistik (BPS). "Coba mereka (pelaku usaha) sigap memanfaatkan data BPS maka akan mendapatkan laba yang maksimal," katanya.

Ironisnya, ujarnya justru perusahaan asing yang dengan cepat dan cermat memakai data statistik sebagai perencanaannya (corporate plant). "Sebagai contoh Unilever sekarang telah mencapai laba yang paling tinggi karena cepat dan cermat memakai data statistik," katanya.

Selain itu,tentu juga pelaku usaha harus memilih data yang terbaru. "Jadi kalau data tidak "up to date", maka akan salah mengambil kebijakan karena yang digunakan adalah data yang sebenarnya sudah berubah," kata Ekonom Institute for Development of Ekonomics and Finance (INDEF) itu.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pihaknya setiap satu bulan sekali telah mengirimkan data statistik untuk Departemen-departemen pemerintahan, BUMN, maupun swasta. "Kami seara berkala dan tepat waktu sudah melaporkan data statistik ke pemerintahan, BUMN, maupun swasta namun sepertinya lambat dimanfaatkan" kata Suryamin.

BERITA TERKAIT

Penerimaan Pajak, Investasi, dan CAD Jadi Momok Ekonomi

Oleh: Djony Edward Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak pengajuan sengketa hasil Pilpres 2019. Dengan demikian Presiden Jokowi dan Wakil…

BPS: Kemiskinan di Sumsel Turun 0,11 Persen

BPS: Kemiskinan di Sumsel Turun 0,11 Persen NERACA Palembang - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis telah terjadi penurunan angka kemiskinan…

14 Lembaga Keuangan Kerjasama Dukcapil Manfaatkan Data Kependudukan

    NERACA   Jakarta - Terdapat 14 lembaga keuangan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

RUU SDA Terhambat Banyak Faktor

Jakarta- Berlarut-larutnya RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk segera diundangkan, akan berdampak pada terhambatnya iklim yang tidak kondusif dan proses investasi…

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia

Kemenkop Terus Tingkatkan Kualitas Data Koperasi di Indonesia NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan…