Pengusaha Jangan Terlambat Gunakan Data BPS - Aviliani, Pengamat ekonomi

Pengamat ekonomi Aviliani menyarankan pelaku usaha agar tidak terlambat dalam menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan perencanaan perusahaan (Corporate plant). "Pengusaha jangan sampai terlambat sebab data sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan namun kenyataan sekarang banyak perusahaan yang terlambat untuk betul-betul memakai data statistik," kata Aviliani di Jakarta, Rabu.

Misalkan, dia mencontohkan akhir-akhir ini terdapat sebuah perusahaan yang terlambat berinvestasi di sebuah sarana transportasi masyarakat yang saat ini gencar diminati masyarakat.

Hal itu, ujarnya karena perusahaan tersebut tidak memanfaatkan data demografi yang dikeluarkan oleh pusat data statistik (BPS). "Coba mereka (pelaku usaha) sigap memanfaatkan data BPS maka akan mendapatkan laba yang maksimal," katanya.

Ironisnya, ujarnya justru perusahaan asing yang dengan cepat dan cermat memakai data statistik sebagai perencanaannya (corporate plant). "Sebagai contoh Unilever sekarang telah mencapai laba yang paling tinggi karena cepat dan cermat memakai data statistik," katanya.

Selain itu,tentu juga pelaku usaha harus memilih data yang terbaru. "Jadi kalau data tidak "up to date", maka akan salah mengambil kebijakan karena yang digunakan adalah data yang sebenarnya sudah berubah," kata Ekonom Institute for Development of Ekonomics and Finance (INDEF) itu.

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan pihaknya setiap satu bulan sekali telah mengirimkan data statistik untuk Departemen-departemen pemerintahan, BUMN, maupun swasta. "Kami seara berkala dan tepat waktu sudah melaporkan data statistik ke pemerintahan, BUMN, maupun swasta namun sepertinya lambat dimanfaatkan" kata Suryamin.

BERITA TERKAIT

Ekonomi Jangan Terganggu Politik

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo wanti-wanti dengan dimulainya tahun politik yaitu Pilkada di 2018 dan Pilpres di 2019. Jokowi…

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah yang menerapkan…

OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia - RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Kelima Indonesia - Negara Kuat Jika Pancasila Selalu Diajarkan

Megawati Soekarno Putri  Presiden Kelima Indonesia Negara Kuat Jika Pancasila Selalu Diajarkan Tondano - Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri…

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi NERACA Medan - Unsur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi…

KPPU Minta Laporkan Jika Terjadi Kecurangan Tender

KPPU Minta Laporkan Jika Terjadi Kecurangan Tender NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pelaku usaha tidak segan-segan…