NERACA

Jakarta—Pemerintah memperkirakan besaran subsidi listrik pada 2012 diperkirakan bisa melebihi angka yang ditargetkan dalam APBN 2012 yakni Rp65 triliun. "Pada 2012 alokasi dana  subsidi listrik sebesar Rp65 triliun. Kalau kita lihat pada 2011, alokasi subsidi listrik hanya Rp45 triliun, tetapi subsidi meningkat dibandingkan anggaran yang telah dialokasikan yakni mencapai sekitar Rp93 triliun," kata  Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar di Jakarta,18/7.

Menurut Mahendra, realisasi subsidi listrik tahun ini diperkirakan akan lebih besar dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah, kemungkinan bisa di atas Rp100 triliun. Padahal, sebelum 2005, subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya single digit, dimana antara 2000-2004, subsidi listrik hanya berkisar antara Rp3,4 triliun-Rp4,9 triliun.

Lebih jauh kata Mahendra, angka tersebut meningkat hingga mencapai 27 kali lipat dibandingkan subsidi listrik yang dikucurkan pemerintah pada 2011 sebesar Rp93 triliun. "Akan tetapi seiring dengan perubahan skema dari subsidi terarah menjadi subsidi untuk seluruh golongan tarif, serta meningkatnya harga minyak mentah dunia, maka besaran subsidi merangkak naik menjadi double digit," jelasnya.

Mahendra  menilai, kondisi kelistrikan tersebut, menurut Mahendra, diperparah oleh terbatasnya pasokan batu bara dan gas yang mestinya bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak (BBM). "Kondisi listrik kita dipengaruhi juga masalah infrastruktur. Untuk itu, pemerintah dan PLN harus selalu bersinergi untuk memastikan tersedianya tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan dan mengelola resiko fiskal yang dapat tumbuh," ujarnya.

Ditambah Mahendra, selain harus saling bersinergi, tentunya Pemerintah dan PLN memandang perlu adanya suatu Service Level Agreement (SLA) atau kesepakatan tertulis mengenai hak dan kewajiban dalam proses penyediaan tenaga listrik. "PLN wajib menyediakan pasokan listrik, dan di saat yang bersamaan Pemerintah juga berkewajiban tidak hanya memberikan subsidi listrik, tetapi juga menjamin ketersediaan pasokan energi primer bagi proses penyediaan tenaga listrik," jelasnya

Sementara itu, Dirut PLN, Nur Pamudji, PLN menargetkan pertumbuhan listrik di Indonesia mencapai 9%. Alasannya target dalam APBN-P 2012 hanya 7%. "Kami meyakini pertumbuhan listrik di Indonesia mencapai 9% meskipun dalam APBN-P hanya menargetkan pada PLN mencapai 7%. Tapi kita tetap optimis akan mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi," ungkapnya

Namun demikian, kata Pamudji, ada permasalahan, yakni subsidi listrik yang diberikan tergolong kecil. Padahal harga konsumsi listrik sudah meningkat. "Walaupun subsidi yang diberikan ke kami tergolong cukup, tapi kami tetap memprioritaskan pertumbuhan listrik yang baik. Artinya berapun kebutuhan listrik yang diminta maka akan kita berikan,” jelasnya.

Menurut Pamudji, kebutuhan listrik akan mempengaruhi dari sisi pertumbuhan ekonomi, karena kalau tak dipenuhi maka akan memberikan sinyal yang buruk bagi ekonomi. “Hal inilah yang membuat seolah-olah sektor kelistrikan tak bisa melayani pertumbuhan padahal kita bisa,” katanya.

Atas dasar ini, lanjut dia, persoalannya hanyalah target sales yang melebihi dari APBN-P selain itu besaran subsidinya juga akan meningkat. “Mengenai apakah subsidinya lebih besar, itu akan tergantung pada fluktuasi harga BBM. Kita belum bisa berbicara harganya berapa, tapi dari sisi penjualan akan lebih tinggi dari angka yang dipatok dari APBN-P 2012,” jelasnya. **bari