Bapepam-LK Terbitkan Revisi Aturan Pendaftaran Penilai

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan tentang pendaftaran penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal sebagai penyempurnaan peraturan yang diterbitkan tahun 2008.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (18/7). Disebutkan, peraturan dimaksud adalah Peraturan Nomor VIII.C1, Lampiran Nomor KEP-372/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012. Peraturan tersebut menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Nomor KEP-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008.

Maksud penyempurnaan peraturan itu adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengawasan dan pembinaan profesi penilai di pasar modal. Selain itu, revisi aturan tersebut juga untuk menyelaraskan Peraturan Nomor VIII.C.1 dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penilai dan/atau profesi penunjang pasar modal.

Selain itu untuk memberikan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai teknis pendaftaran penilai di Bapepam-LK dan pemenuhan kewajiban-kewajiban penilai terdaftar di Bapepam-LK. Bapepam-LK berharap penyempurnaan aturan itu menjaga dan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme penilai terdaftar di Bapepam-LK sehingga memebrikan kontribusi positif bagi perkembangan pasar modal.

Beberapa perubahan pokok yang diatur dalam peraturan adalah perubahan istilah "Usaha Jasa Penilai" menjadi "Kantor Jasa Penilai Publik" untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan lain di bidang jasa penilai.

Ada penambahan definisi Penilai, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Forum Penilai Pasar Modal, Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesi Lanjutan. Juga Penambahan ketentuan yang melarang Penilai memberikan jasa profesional yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selain itu terdapat penyempurnaan ketentuan mengenai ruang lingkup kegiatan penilaian yang dapat dilakukan oleh Penilai, persyaratan Penilai yang terdaftar di Bapepam-LK, persyaratan dokumen pendaftaran Penilai,.

Kemudian persyaratan dokumen atas penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian, kewajiban Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK, ketentuan atas Penilai yang tidak menjalankan kegiatan di pasar modal (cuti), dan ketentuan mengenai pendidikan profesi lanjutan.

Bapepam-LK jgua menambahkan ketentuan mengenai persyaratan bagi Penilai yang akan aktif kembali di Pasar Modal setelah menjalani sanksi pembekuan terkait pelanggaran atas ketentuan selain pendidikan profesi lanjutan.

Selain itu juga terdapat penambahan ketentuan mengenai perhitungan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan perubahan data dan informasi Penilai dan/atau KJPP dan laporan keikutsertaan dalam pendidikan profesi lanjutan.(ant/bani)

BERITA TERKAIT

Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi - KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…

Semen Baturaja Terbitkan MTN Rp 400 Miliar

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk atau (SMBR) menerbitkan surat hutang (MTN) senilai Rp400 miliar dengan jangka waktu selama tiga tahun…

BEI Bilang Pasar Modal Punya Aturan Main - Soal Trading Halt

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengemukakan bahwa pembekuan sementara perdagangan (trading halt) dapat dilakukan jika indeks harga…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

TBIG Berikan Layanan Kesehatan di Jateng

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PT Tower Bersama InfrastructureTbk (TBIG) memberikan bantuan pangan dan…

BEI Perpanjang Suspensi GREN dan TRUB

Lantaran belum melakukan pembayaran denda, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperpanjang penghentian sementara perdagangan efek PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)…

Bukalapak dan JNE Hadirkan Layanan JTR

Sebagai bentuk komitmen Bukalapak untuk terus berusaha memberikan layanan terbaik dan mengoptimalkan jasa layanan pengiriman barang besar yang dapat mempermudah dan…