Bapepam-LK Terbitkan Revisi Aturan Pendaftaran Penilai

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan tentang pendaftaran penilai yang melakukan kegiatan di pasar modal sebagai penyempurnaan peraturan yang diterbitkan tahun 2008.

Informasi tersebut disampaikan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (18/7). Disebutkan, peraturan dimaksud adalah Peraturan Nomor VIII.C1, Lampiran Nomor KEP-372/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012. Peraturan tersebut menyempurnakan Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Nomor KEP-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008.

Maksud penyempurnaan peraturan itu adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengawasan dan pembinaan profesi penilai di pasar modal. Selain itu, revisi aturan tersebut juga untuk menyelaraskan Peraturan Nomor VIII.C.1 dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penilai dan/atau profesi penunjang pasar modal.

Selain itu untuk memberikan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai teknis pendaftaran penilai di Bapepam-LK dan pemenuhan kewajiban-kewajiban penilai terdaftar di Bapepam-LK. Bapepam-LK berharap penyempurnaan aturan itu menjaga dan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme penilai terdaftar di Bapepam-LK sehingga memebrikan kontribusi positif bagi perkembangan pasar modal.

Beberapa perubahan pokok yang diatur dalam peraturan adalah perubahan istilah "Usaha Jasa Penilai" menjadi "Kantor Jasa Penilai Publik" untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan lain di bidang jasa penilai.

Ada penambahan definisi Penilai, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Forum Penilai Pasar Modal, Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesi Lanjutan. Juga Penambahan ketentuan yang melarang Penilai memberikan jasa profesional yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Selain itu terdapat penyempurnaan ketentuan mengenai ruang lingkup kegiatan penilaian yang dapat dilakukan oleh Penilai, persyaratan Penilai yang terdaftar di Bapepam-LK, persyaratan dokumen pendaftaran Penilai,.

Kemudian persyaratan dokumen atas penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian, kewajiban Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK, ketentuan atas Penilai yang tidak menjalankan kegiatan di pasar modal (cuti), dan ketentuan mengenai pendidikan profesi lanjutan.

Bapepam-LK jgua menambahkan ketentuan mengenai persyaratan bagi Penilai yang akan aktif kembali di Pasar Modal setelah menjalani sanksi pembekuan terkait pelanggaran atas ketentuan selain pendidikan profesi lanjutan.

Selain itu juga terdapat penambahan ketentuan mengenai perhitungan jumlah hari keterlambatan penyampaian laporan perubahan data dan informasi Penilai dan/atau KJPP dan laporan keikutsertaan dalam pendidikan profesi lanjutan.(ant/bani)

BERITA TERKAIT

Lagi, Maybank Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) berencana menerbitkan obligasi senilai sekitar…

Hasil Assessment dan Kajian - 10 Pemda Siap Terbitkan Obligasi Daerah

NERACA Jakarta –Besarnya minat pemerintah daerah menerbitkan obligasi diakui langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan, instrumen obligasi…

Pasarnya Cukup Menjanjikan - Minat Pemda Terbitkan Obligasi Daerah Besar

NERACA Jakarta – Meskipun butuh proses panjang, minat pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah atau municipal bond cukup besar. Apalagi,…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

PPRO Berikan Kran Air Siap Minum di Semarang

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) pada lingkungan, PT PP Properti Tbk (PPRO) bersama…

Tawarkan IPO Rp 178 -198 Persaham - Interfood Bidik Kapasitas Produksi 10.600 Ton

NERACA Jakarta –Perusahaan produsen cokelat, PT Wahana Interfood Nusantara menawarkan harga penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO)…

Mandom Targetkan Penjualan Tumbuh 10%

Sepanjang tahun 2019, PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) membidik pertumbuhan penjualan sebesar 5% hingga 10%. Hal itu ditopang pertumbuhan penjualan…