Dana Nganggur Perbankan Sekitar Rp500 Triliun

BI Dimita Meregulasi

Kamis, 19/07/2012

NERACA

Jakarta---Bank Indonesia Diminta meregulasi dana pembiayaan infrastruktur agar mempermudah pencairan anggaran. Apalagi dana yang menganggur di perbankan mencapai Rp500 triliun. “Perbankan kan punya anggaran Rp500 triliun yang menganggur. Karena dari Rp2.000 triliun hanya Rp1.500 triliun yang masuk kredit," kata pakar ekonomi Institute for Development of Ekonomics and Finance (Indef), Aviliani di Jakarta,18/7

Lebih jauh Aviliani menambahkan anggaran itu sebenarnya sudah cukup, tapi diperlukan kebijakan Bank Indonesia yang mempermudah masuknya anggaran pembiayaan infrastruktur.

Menurut Aviliani, bank juga bisa mengeluarkan obligasi untuk membantu pembiayaan infrastruktur. Karena itulah, pemerintah harus segera membenahi pembangunan infrastruktur ekonomi dengan mengawal implementasi dan mempermudah pembiayaan.

Dikatakan Aviliani, pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN yaitu PT Angkasa Pura dan PT Pelindo sangat lambat."Ekspansinya lambat sekali, pengawalan hanya pada tataran siapa yang dapat dan dimana proyek itu," katanya, di Jakarta, Rabu.

Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, menurut Avilaini implementasi pembangunan oleh BUMN juga bisa menampung banyak tenaga kerja. "Orang yang diputus hubungan kerja (PHK) di sektor lain juga bisa masuk ke sektor dalam pembangunan infrastruktur," terangnya

Aviliani juga menekankan masalah pembiayaan infrastruktur yang tidak sejalan dengan perbankan.

Sebelumnya, Kepala Tim Ekonomi PT Bank Negara Indonesia Tbk, Ryan Kiryanto sepakat pemerintah harus memprioritaskan bank-bank BUMN mendanai pembangunan infrastruktur. "Kalau memang ingin menggenjot proyek infrastruktur, pemerintah harus mendorong bank-bank BUMN menyisihkan 30% portofolionya bagi proyek infrastruktur," ujarnya

Dia menilai, rencana pemerintah membentuk bank infrastruktur akan sulit terwujud. Sebab, kondisi umum perbankan saat ini sulit membiayai proyek jangka panjang. Pelibatan maksimal bank-bank BUMN tersebut, menurut dia, menjadi solusi yang efektif. “Pemerintah harus menugaskan bank-bank BUMN untuk membiayai infrastruktur. Sebab, bank-bank itu sudah berpengalaman,” jelas dia.

Demikian juga, Ketua Umum BPP Hipmi Raja Sapta Oktohari menekankan banyaknya dana yang nganggur di bank akan lebih bermanfaat bila dipakai membiayai proyek-proyek infrastruktur yang bersifat padat karya.“Saya yakin Indonesia akan mampu melewati berbagai macam krisis jika dana idle yang ada diperbankan Indonesia disalurkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang padat karya,” tuturnya

Persoalan lainnya yang harus dibenahi, kata Okto, adalah pembenahan di sejumlah bidang terkait kinerja ekonomi nasional menyusul akan berlakunya ASEAN Economic Comunity (AEC) pada 2015. Di antaranya, ketersediaan dan kualitas infrastruktur baik dibidang jaringan logistik, energi, listrik dan konektivitas. Tanpa perbaikan, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. **