Perbankan Masih “Boleh” Miliki Saham 40% Lebih - Dengan “Syarat Ketat”

NERACA

Jakarta--Bank Indonesia dalam peraturan barunya ternyata masih member “kelonggaran”, terkait pembatasan kepemilikan saham. “Membolehkan pemegang saham dengan kategori badan hukum lembaga keuangan Bank dapat memiliki saham bank lain lebih dari 40 % dengan memenuhi syarat dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia seperti dalam kondisi sehat Tingkat Kesehatan (TKS) Minimal 2 atau yang setara,” demikian dikutip dari situs BI,Rabu,18/7.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum juga menyebutkan modal bank harus memenuhi minimum KPMM sesuai profil risiko, dan Modal Tier 1 minimal 6 % dan mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawas bank tersebut.

Selain itu, Bank tersebut merupakan lembaga keuangan bank yang telah go public, memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh bank yang dimiliki, komitmen mendukung perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki dan komitmen untuk memiliki bank dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang jelas, PBI tersebut dikeluarkan dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global sehingga industri perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan. Bukan itu saja, aturan ini dikeluarkan untuk peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance) sehingga diperlukan penataan struktur kepemilikan bank.

Penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat industri perbankan nasional.

Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini meliputi antara lain, penetapan batas maksimum kepemilikan saham didasarkan atas kategori pemegang saham yaitu Badan Hukum Lembaga Keuangan (bank dan bukan bank), Badan Hukum Non Lembaga Keuangan, dan Perorangan. Batas maksimum kepemilikan saham masing-masing kategori tersebut adalah 40 %, 30 %, dan 20 %. Sementara batas maksimum kepemilikan saham bagi perorangan pada Bank Umum Syariah adalah sebesar 25 %.

BI juga membatasi kategori pemegang saham yang tidak terkena batas maksimum kepemilikan saham, yaitu bank yang dimiliki Pemerintah Pusat dan pihak dalam proses penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketentuan ini berlaku sejak dikeluarkan bagi pemegang saham baru, dan bagi pemegang saham eksisting, kebijakan ini diutamakan bagi pemegang saham pada bank yang peringkat Tingkat Kesehatannya (TKS) dan atau GCG nya 3 atau lebih buruk.

Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2, selama dapat mempertahankan peringkat TKS dan GCGnya, tidak wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikannya, kecuali memenuhi kondisi tertentu. **cahyo

.

BERITA TERKAIT

Pertumbuhan Lambat Perbankan Syariah Di Kalbar

  NERACA Pontianak – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, Mochamad Riezky F Purnomo, mengatakan pertumbuhan perbankan syariah…

Dorong Bisnis Lebih Agresif - Bukalapak Raih Kucuran Dana dari Mirae Asset

NERACA Jakarta –Pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce Bukalapak, mendorong beberapa perusahaan besar lainnya untuk ikut serta memberikan suntikan modal. Apalagi, Bukalapak…

Sempat Diprotes, Jualan Online Tak Wajib Miliki NPWP

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa para pedagang maupun penyedia jasa "e-commerce" yang berjualan melalui platform…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…