Kemenkeu Akan Umumkan 74 Berkas WP - Setelah 6 Bulan

Setelah 6 Bulan

Kemenkeu Akan Umumkan 74 Berkas WP

Jakarta---Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengumumkan hasil penelitian terhadap 74 berkas yang sudah dikembalikan Polri dari 151 berkas wajib pajak (WP) yang terkait kasus Gayus Tambunan. Namun tidak dalam waktu dekat. "Masih berjalan, nanti diumumin deh. Ini belum lapor ke pak menteri,”kata Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho kepada wartawan di Jakarta,5/4.

Hanya saja, kata Sonny, pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan itu hingga 6 bulan. Setelah selesai baru bisa dipublikasikan. Yang jelas hingga kini proses pemeriksaan 151 berkas wajib pajak masih berlangsung. “Kan dikasih waktu 6 bulan. Ini baru satu setengah bulan ya, dari 21 Februari ya,”tambahnya.

Menurut Sonny, pihaknya telah menerima 74 berkas wajib pajak yang telah diperiksa Bareskrim. Dari laporan Bareskrim, tidak terdapat tindak pidana korupsi. "Jadi kita teliti lagi dia masalahnya apa. Dia ada catatan perpajakan, nanti kita teliti. Kenapa sampai dulu masuk pengadilan kan pasti ada dispute antara locus sama fiskus. Supaya ke depannya lagi makin berkurang lah," ujarnya.

Namun Sonny mengaku menemui hambatan dan kendala di bagian data, karena penyimpanan di berbagai kantor pajak. "Misalnya kantor pajak ada yang pindah-pindah. Datanya diover ke kantor mana, jadi lagi dicari. Tapi Pak Menteri sudah instruksi harus diteliti lagi," tegasnya.

Oleh karena itu, Sonny tidak berani menargetkan penyelesaian pemeriksaan berkas tersebut karena keterbatasan pemeriksa. Hanya saja dia berharap bisa sesuai target yang ditentukan Menteri Keuangan yaitu 6 bulan. "Belum tahu nih, orangnya lagi kehabisan bener. Timnya kan lagi full di pajak. Mereka terus-terusan sampai jam 12 malam," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menyatakan, saat ini Polri telah mengembalikan 74 berkas perusahaan wajib pajak dari 151 perusahaan yang diduga terkait kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan kepada Kementerian Keuangan.

Ke-74 berkas wajib pajak tersebut telah selesai diperiksa oleh tim gabungan, di antaranya penyidik Bareskrim Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP ahli hukum pidana pajak, serta ahli hukum pidana korupsi.

Pengembalian ini dilakukan untuk ditindaklanjuti oleh Kemkeu dan ditelusuri. Jika terdapat tindak pidana korupsi, harus dikembalikan pada tim gabungan tersebut.

"Dari 151 wajib pajak penyelidikan berkas perkara ada 74 yang dititipkan kembali kepada Kemenkeu, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Keuangan. Dikembalikan dalam arti di kemudian hari jika ditemukan indikasi korupsi, maka akan diminta kembali. Kedua, dimohonkan kepada internal Kemenkeu untuk melakukan langkah-langkah pendalaman terhadap sejumlah perkara perpajakan di antara 74 data ini, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pelanggaran di sistem perpajakan. Tapi, ini baru hasil dari tim gabungan. Oleh karena itu, sementara ini dititipkan kembali ke Kemenkeu," pungkas Boy Rafli Amar. **cahyo

BERITA TERKAIT

Peranan KPPU Akan Diperkuat

Peranan KPPU Akan Diperkuat NERACA Jakarta - Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan diperkuat, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang…

September, BCA akan Akuisisi 2 Bank Kecil

      NERACA   Jakarta – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tengah mempersiapkan aksi korporasinya di tahun ini…

KOTA SUKABUMI - Semua Pekerjaan Fisik Akan Diawasi Secara Ketat

KOTA SUKABUMI Semua Pekerjaan Fisik Akan Diawasi Secara Ketat NERACA Sukabumi - Semua pekerjaan fisik yang biayai oleh pemerintah akan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Antisipasi Asumsi APBN 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan terus mengantisipasi pergerakan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2018 agar…

Lebih Efisien, Kemenlu Siapkan Diplomasi Digital

  NERACA   Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyiapkan diplomasi digital untuk memudahkan proses diplomasi baik antar negera maupun…

Presiden Harap Pemangkasan PPH Dorong UMKM

      NERACA   Tangerang - Presiden Joko Widodo berharap pemangkasan pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil…