ASEAN Diminta Atasi  Ketimpangan Ekonomi

 Jakarta---Negara-negara ASEAN diminta menyeimbangkan pertumbuhan. Sehingga ketimpangan ekonomi antar negara Asia Tenggara bisa diatasi. Ada yang sangat tinggi dan ada yang sangat rendah. “Kondisi perekonomian negara-negara ASEAN saat ini masih timpang, Singapura dan Brunei itu tingkat tinggi, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina di tengah sementara Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam tertinggal," kata  Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Emil Salim, di Jakarta, Selasa,5/4.

 Selain itu, kata mantan Menteri Lingkungan Hidup era Soeharto, terdapat juga ketimpangan kemajuan antara kota dan desa, ketimpangan perkembangan ekonomi dan lingkungan serta ketimpangan sosial dan ekonomi. "Bayangkan, Thailand utara maju namun Thailand selatan masih kekurangan, Filipina utara hebat namun Filipina selatan tertinggal, Indonesia barat bagus, Indonesia timur kesulitan," jelasnya.

 Menurut Emil Salim,  ASEAN sebenarnya bisa melanjutkan pola kerja seperti saat ini. Namun pada 2030 akan terjadi ketimpangan yang lebih besar, sehingga perlu ada rancangan yang dapat mengoreksi ketimpangan tersebut. "Perlu ada cetak biru bukan dengan pola ekstrapolasi (perluasan) data di luar data yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia itu), tapi menggali bagaimana mengoreksi ketimpangan tersebut, misalnya membangun konektivitas wilayah Indonesia barat dan timur" ungkapnya.

 Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, dalam acara yang sama mengakui bahwa cetak biru pilar ekonomi ASEAN belum dapat mengatasi kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggota ASEAN. "Isinya seputar isu perdagangan, investasi, akses atas modal, dan juga usaha kecil dan menengah, sehingga belum dapat menjawab kesenjangan pembangunan. Perlu kajian ulang semua instrumen dalam pilar ekonomi ASEAN," ungkapnya.

 Mahendra menambahkan meski batasan tarif antar negara ASEAN sudah dihilangkan, namun masih terkendala batasan non-tarif. "Meski batasan tarif antara negara-negara ASEAN sudah tidak ada, namun produk Indonesia tentu dapat masuk ke pasar Singapura karena belum tentu memenuhi kriteria kualitas yang diberikan," jelasnya.

 Sementara mantan Menlu Hassan Wirajuda, menyebutkan ASEAN harus dapat belajar dari pergolakan di Timur Tengah dan Afrika Utara karena negara yang terlibat adalah negara-negara yang kuat secara ekonomi, namun tidak memberikan demokrasi kepada rakyat serta memonopoli kekuasaan.  "Hal-hal demikian dialami Indonesia sebelum reformasi 1998. Jadi lebih baik untuk menangani ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi yang diseimbang dengan proses politik dan sosial budaya," tambahnya.

 Menurut peneliti Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Bagus Santoso, yang perlu dilakukan oleh Indonesia khususnya sebagai ketua ASEAN 2011 adalah fokus pada industri produktif dan perbaikan sistem distribusi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati satu pihak.

 Menurut data World Bank 2009, Singapura dan Brunai termasuk dalam negara "high income", Indonesia, Thailand, Filipina Vietnam dalam kategori "lower middle income", Malaysia ke dalam "upper middle income" dan Kamboja, Laos serta Myanmar dalam "low income”. **cahyo