Pemerintah Dorong Rakyat Konsumsi Daging Kelinci

NERACA

Jakarta – Pemerintah mendorong masyarakat lebih banyak mengonsumsi daging kelinci ketimbang daging impor. Alasannya, daging kelinci banyak sekali mengandung protein yang tentunya sehat bagi yang mengkonsumsi. “Daging kelinci itu menjadi alternatif kebutuhan daging untuk menambah kebutuhan protein hewani,” kata Menteri Suswano saat ditemui sesuai mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor) Persiapan Ramadhan di Kantor Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut Suswono, kelinci adalah hewan yang paling cepat beternak disbanding hewan lainnya. “Dalam satu tahun, kelinci bisa melahirkan sampai 6 kali dan sekali melahirkan bisa mencapai 6 ekor. Jadi hal ini tergolong cepat sekali dan menarik untuk dikembang biakkan guna memenuhi kebutuhan keluarga,” tambahnya

Namun demikian, kata Suswono, menyangkan masih banyaknya masyarakat yang menganggap daging kelinci itu tidak enak. Padahal yang dikonsumsi oleh kelinci adalah sayur-sayuran. “Pernah saya mendengar cerita kalau ada survei yang dilakukan ke anak-anak SMA, jawaban mereka lebih dominan yang tidak suka,” imbuhnya.

Terkait dengan alokasi anggaran pengembang biakan hewan kelinci, Suswono, mengaku kalau anggarannya telah disiapkan. “Kalau mengenai angka-angka masih sedang dikaji tapi sudah dianggarkan dan anggarannya tidak masuk dalam swasembada daging sapi. Tapi kebijakan ini adalah untuk alternatif konsumsi daging,” ujarnya.

Sekedar informasi, Secara fisik, tekstur dagingnya memiliki serat yang halus dan warna sedikit pucat, dan memiliki kadar trigeliserida/lemak rendah, glikogen tinggi dan kandungan kolesterol dibawah 5 %, sehingga dari segi kesehatan daging kelinci mampu menurunkan resiko kolesterol. “Mutu gizi daging kelinci lebih bagus dibanding daging lainnya,” jelas Ketua Himpunan Masyarakat Perkelinciaan Indonesia (Himakindo) Bogor, Bimo Hadi Dewanto. **bari

BERITA TERKAIT

Jurus Pemerintah Antisipasi Pelemahan Rupiah

  Oleh : Zaki Walad, Mahasiswa IAIN Pekalongan   Menjelang berakhirnya masa Pemerintahan Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia dapat diakui…

Pemerintah Sebut GPN Hemat Devisa Negara

  NERACA   Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia menganggap penerapan Kartu Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan keluaran dalam…

Wow, Baru 69 Wakil Rakyat Serahkan LHKPN

KPK merilis daftar kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif per 3 Agustus 2018.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Inalum Sebut Negosiasi dengan Freeport Belum Selesai

      NERACA   Jakarta - Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan negosiasi PT…

Pemerintah Minta Pemda Miliki Data RTLH dan Kawasan Kumuh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk memiliki data…

Kerap Mogok, LRT Palembang akan Dievaluasi Menyeluruh

    NERACA   Jakarta - Kementerian Perhubungan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional LRT Palembang, Sumsel menyusul kejadian berhenti…