Ketimbang Ada Pembatasan

 Mantan Wapres Sarankan Naikkan BBM

 Jakarta—Pembatasan BBM bersubsidi dinilai bisa menimbulkan persoalan pelik di lapangan. Karena itu demi menjaga situasi, maka tidak ada cara lain selain menaikkan harga Premium. “Untuk pembatasan premium subsidi, tidak ada cara lain selain menaikkan harga (BBM)," kata mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla kepada wartawan di Jakarta,(5/4).

 Lebih jauh kata JK-panggilan akrabnya,  pembatasan BBM bersubsidi ini sangat rawan menimbulkan perkelahian. Oleh karena itu ppsi menaikkan harga merupakan langkah yang paling mungkin karena semua orang yang mempunyai kendaraan bermotor adalah orang yang mampu. "Tidak ada cara lain, jadi sebaiknya naikkan saja,  yang beli kan hanya orang mampu. Bisa beli motor kan berarti bisa beli bensin," terangnya.

 Lebih lanjut dijelaskannya, opsi pembatasan BBM tersebut juga bisa menimbulkan masalah baru. Seperti misalnya mobil plat kuning yang bisa saja menyalahgunakan keadaan tersebut. Karena, sangat mungkin mobil plat kuning tersebut memainkan pasokan BBM tersebut. "Itu mobil plat kuning bisa ambil di mana-mana. bisa ambil premium dari mana-mana, dan dijual lagi ke tempat lain," tambahnya.

 Hal yang sama juga dikatakan mantan Dirut Pertamina, Ari Sumarno, dia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Jusuf Kalla. "Saya sependapat sama Pak JK, kan itu dari dulu isunya kenaikan harga, dinaikin harga dilihat subsidi mampunya berapa. Kalau sudah lebih dari batasan. Kalau dinaikin ya naikin, seperti yang DPR bilang," terangnya.

 Menurut Ari, pembatasan BBM bisa saja dilakukan dengan catatan harus efektif dan jangan merugikan pihak manapun. "Pembatasan bisa saja, harus adil dan efektif jangan smapai ada yang dirugikan," imbuhnya.

 Ditempat terpisah, Deputi Operasi BP Migas Budi Indianto mengundurkan diri karena merasa bertanggung jawab terhadap target produksi minyak dalam negeri yang tak kunjung mencapai target. "Ya betul saya mengundurkan diri. Karena sampai dengan saat ini saya belum dapat memenuhi target produksi (minyak) nasional. Dan ini konsekuensi dari jabatan saya tersebut," ungkap Budi Indianto kepada wartawan di Jakarta,5/4

 Mundurnya Deputi Operasi BP Migas Budi Indianto dinilai secara tiba-tiba. Karena itu sempat menimbulkan spekulasi, ada apa dibalik kemunduran tersebut. Sementara itu,

 Kepala Divisi Humas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Gde Pradnyana juga membenarkan kabar tersebut.  Namun Gde Pradnyana mengaku belum bisa memastikan alasan kemunduran diri Budi. "Setelah saya cek, ternyata betul. Tapi saya belum tahu apa alasanya," tegasnya.

 Mundurnya Deputi Operasi BP Migas Budi Indianto mendapat respon positif kalangan DPR. Karena Budi dianggap bisa menjadi contoh yang baik bagi pejabat publik yang merasa targetnya tak tercapai. "Mundurnya pejabat dengan alasan tidak tercapainya target produksi adalah contoh baik dari seorang pejabat publik," ungkap anggota Komisi VII Satya W. Yudha

 Dia mengatakan, DPR akan menanyakan lebih detil mengenai alasan mundurnya Budi sebagai Deputi Operasi BP Migas. "Mudah-mudahan tidak ada motif politik dibalik kemunduran tersebut," imbuh Satya.

  Seperti diketahui, produksi minyak Indonesia sampai dengan Maret 2011 masih jauh dari target 970 ribu barel per hari (bph). Karena alasan cuaca buruk, produksi minyak baru capai 91% atau 882,7 ribu bph. **cahyo