Subsidi Listrik Dinikmati Pengusaha

Menteri ESDM Kesal

Selasa, 17/07/2012

NERACA

Jakarta—Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkritik kalangan pengusaha yang sudah menikmati untung besar. Namun tetap berharap pada subsidi listrik dari pemerintah. "Pengusaha di Indonesia banyak yang kaya, sudah untung kenapa mesti minta subsidi listrik sama pemerintah, bahkan kadang protes dengan mengatasnamakan para pekerjanya," kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Jakarta, Senin (16/7)

Oleh karena itu, kata Jero lagi, sudah seharusnya para pengsaha seperti itu tidak lagi mengkonsumsi listrik yang disubsidi pemerintah. "Saya sudah minta ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) agar kelompok pengusaha yang sudah untung seperti ini dihapuskan sebagai daftar penikmat subsidi listrik," tambahnya

Bahkan Jero meminta kepada DPR untuk menyetujui pengurangan besaran subsidi kepada orang kaya atau golongan menengah. "Kelas menengah konsumsi listrik paling besar sekitar 56%, untuk itu saya minta tarifnya dibedakan, apalagi orang kaya yang sudah punya 5 Ac (Air Conditioner), kolam renang, tambah kulkas dan lainnya, tarifnya harus lebih tinggi lagi," tegasnya.

Menurut Jero, subsidi listrik yang mencapai hampir Rp 100 triliun tersebut hanya untuk mensubsidi mereka yang kaya dan sudah untung besar. Jero menuturkan lebih baik subsidi tersebut digunakan untuk membangun jalan raya, sekolah dan infrastruktur. "Rp 100 triliun sayang buat subsidi orang kaya dan mampu apalagi pengusaha yang sudah untung besar,lebih baik untuk bangun jalan raya, sekolahan dan infrastruktur," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji mengatakan masih banyak proyek kelistrikan yang meminta jaminan pemerintah saat ini, untuk kepastian investor. Namun dengan peringkat Indonesia yang sudah investment grade, harusnya proyek infrastruktur termasuk listrik tak lagi mengandalkan jaminan pemerintah. "Indonesia ini sudah investment grade, sudah seharusnya tidak ada lagi proyek kelistrikan yang masih mengandalkan jaminan dari pemerintah," ungkapnya

Malah Nur mengaku optimistis, dengan kondisi saat ini proyek listrik yang dikembangkan oleh pihak swasta sudah dapat hidup dan memberikan keuntungan walau tanpa ada jaminan dari pemerintah. "Listrik yang dikembangkan swasta bisa hidup kok saat ini tanpa ada jaminan dari pemerintah lagi," ucapnya

Namun diakuinya proyek listrik baik yang menerapkan sistem Public Private Patnership (PPP) atau Independent Power Produser (IPP) masih wajar dilakukan. "Tetapi sangat wajar jika proyek listrik yang dibangun nilai investasinya relatif sangat besar sehingga meminta bantuan jaminan kepada negara," jelasnya

Ditambahkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jarman, Pemerintah akan lebih memberikan jaminan kepada proyek-proyek listrik yang berkonsep Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). "Pemerintah saat ini mempunyai satu konsep penjaminan proyek listrik, yakni jika ada proyek listrik dengan konsep EBTKE, maka pemerintah siap memberikan jaminan lebih dari setengah terhadap proyek tersebut," tandasnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Komisi VII DPR RI dan pemerintah telah menyepakati tambahan subsidi listrik untuk RAPBN-2012 sebesar Rp 24,52 triliun. "Jadi totalnya untuk tambahan subsidi listrik tahun 2012 adalah Rp24,52 triliun," ujar Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Rifki Pasha, saat itu.

Dengan demikian besaran subsidi listrik yang disepakati untuk RAPBN-P 2012 adalah Rp64,97 triliun. "Rp24,52 triliun itu ditambahkan dengan apa yang tertera dalam APBN 2012 yaitu Rp40,45 triliun. Sehingga totalnya adalah Rp64,97 trilliun," kata Rifki. **cahyo