Menteri ESDM, Jero Wacik (kiri) menerima cendramata dari Sekretaris Jenderal Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Harry Hartoyo (kanan) usai memberikan Key Note Speech pada Seminar Internasional dan Workshop "Public Private Partnership untuk Pembangkit Listrik" di Hotel Darmawangsa Jakarta, Senin (16/7). Untuk mengurangi pangsa minyak, pemerintah selalu mendorong diversifikasi energi untuk pembangkit listrik yaitu 10.000 MW Program Jalur Cepat Tahap I dan Tahap II. Selain itu, Pemerintah juga mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan non-minyak pembangkit listrik, misalnya, melalui Public Private Partnership (PPP). Terkait dengan skema ini, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Nomor 56 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.