Pemerintah Bantah Laporan BPK Terkait Program Stimulus

Pemerintah Bantah Laporan BPK Terkait Program Stimulus

Jakarta – Laporan hasil pemeriksaan BPK terkait stimulus ekonomi yang dinilai tak efektif membuat pemerintah agak gerah. Bahkan pemerintah mengklaim program stimulus cukup efektif. Masalahnya tak semua program stimulus dibiayai dengan uang tunai. “Karena memang tidak semua dalam bentuk tunai ada juga dalam bentuk fasilitas pajak, tapi itu dilaksanakan pada saat ekonomi dunia sangat lemah, dan ekonomi Indonesia juga demikian,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta,(5/4)

Agus bahkan menegaskan program stimulus yang dijalankan pemerintah sudah sangat berjalan efektif. "Kalau saya bilang stimulus 2009 jumlahnya kurang lebih Rp 73 triliun mungkin ya. Itu menurut saya cukup efektif," tambahnya.

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri, pemberian stimulus fiskal berupa dana tunai ataupun insentif pajak di 2009 mampu membangkitkan perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi di 2008. “Itu dilaksanakan tepat waktu sehingga ikut menggerakkan ekonomi Indonesia. Akibat stimulus itulah, negara-negara yang semua negatif-negatif pertumbuhan ekonominya, Indonesia masih bisa positif pada saat itu," terangnya.

Ditanya soal adanya dugaan kesalahan admistratif, Agus berjanji siap menindaklanjuti laporan tersebut, terkait adanya kesalahan adminitratif dalam pelaksanaan program tersebut. "Nanti kita pelajari karena stimulusnya itu baik, tapi kalau ada satker yang salah administrasikannya nanti kita berikan sanksi dan teguran. Nanti kami akan tindaklanjuti," imbuhnya.

Seperti diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan pemeriksaanya merilis soal pengalokasian anggaran dan pemilihan serta pelaksanaan program stimulus belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi dampak PHK, walaupun secara umum perekonomian Indonesia di 2009 tetap tumbuh 4,5% di tengah krisis keuangan dunia.

Dalam catatan pemeriksaan itu, BPK menemukan adanya kelemahan dalam kebijakan, sistem perencanaan, penganggaran, pemilihan program yang tidak mempertimbangkan tujuan program, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bahkan BPK menilai program stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tahun 2009 tak efektif. Program-program di bidang infrastruktur, perhubungan, pertanian, energi, dan perumahaan tak efektif.

Menurut Ketua BPK, Hadi Poenomo, BPK mencatatkan alokasi anggaran dan pemilihan program atau stimulus fiskal belanja infrastruktur belum efektif untuk mengurangi pengangguran. Intinya, kebijakan stimulus fiskal pemerintah, belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK. "Hal tersebut dibuktikan dengan adanya tenaga kerja tidak terserap (pengangguran) minimal sebanyak 216.520 orang dan 333 temuan pemeriksaan senilai Rp151,49 miliar atau 3,69 persen dari realisasi anggaran yang diperiksa," katanya.

Sekedar informasi, dalam UU No.41/2008 Pasal 23 tentang APBN 23 tentang APBN 2009, dialokasikan anggaran program atau kegiatan stimulus fiskal senilai Rp73,30 triliun. Anggaran tersebut teralokasikan untuk stimulus perpajakan dan kepabeanan senilai Rp56,30 triliun (76,81 persen) dan stimulus belanja negara senilai Rp17 triliun (23,19 persen). Walaupun demikian, dia mengungkapkan secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 2009 tetap tumbuh sebesar 4,5 persen di tengah krisis keuangan dunia. **cahyo

Related posts