Perpres JSS Akan Dibahas Sejumlah Menteri

Selasa, 17/07/2012

NERACA

Jakarta—Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengakui sejumlah menteri akan membahas penyelesaian rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Alasanya polemik JSS makin tajam dan mengarah “kebutuan”. "Nanti akan ada pertemuan sejumlah menteri, Menko Perekonomian akan mengundang menteri-menteri terkait," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta,16/7

Lebih jauh kata Guru Besar FE Unpad ini, dalam pertemuan tersebut salah satu yang akan dibahas mengenai rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.

Menurut Armida, pembangunan JSS ini bsia saja membutuhkan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berarti harus ada pembahasan dengan DPR dan kapan dimulainya. "Nanti dilihat lagi kan terkait usulan dari pihak Kemenkeu kan ada berbagai opsi. Ya kita berangkat dari situ kemudian opsi-opsi itu yang paling memungkinkan itu apa. Kan semua harus dibicarakan jadi di satu sisi kita ingin governance yang baik dan hati-hati," ujarnya.

Diakui Armida, guna merealisasikan mimpi tersebut, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS). Dengan alasan kehati-hatian dalam keuangan negara Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo berkeinginan merevisi Perpres No.86/2011 tersebut.

Menkeu menilai pemerintah perlu ikut terlibat dalam pendanaan study kelayakan JSS dan tidak sepenuhnya menyerahkan ke pihak swasta. Alasannya, pemerintah harus mengawal proyek ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap swasta.

Selain itu, lanjut Menkeu, proyek dengan nilai yang sangat besar itu jika tidak dilakukan dengan tidak hati-hati, akan menjadi bumerang dan berisiko pada penjaminan pemerintah dan dana APBN yang digunakan sebagai bentuk dukungan pemerintah.

Ditempat terpisah, anggota Komisi V DPR RI Marwan Djafar mengatakan DPR akan membawa persoalan ini ke dalam Rapat Kerja DPR dengan pemerintah dan sekaligus mengkaji plus-minus sumber dana Feasibility Study JSS. “Sebagai komisi yang membidangi masalah infrastruktur termasuk proyek JSS, sudah seharusnya pemerintah satu suara terlebih dahulu, justru saat ini yang tidak satu suara adalah menteri-menterinya,” ungkapnya

Menurut Marwan, jembatan selat sunda itu penting untuk segera dibangun namun harus benar-benar dikaji terlebih dahulu plus-minusnya. Oleh karena itu, Komisi V akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah. “Dalam rapat kerja nanti, kita akan mendalami dan mengkaji plus-minus terkait dengan proyek JSS. Tetapi, jembatan itu harus dibangun,” jelasnya.

Lebih lanjut Marwan mengatakan, sebelum pihaknya mengkaji plus-minus soal penggunaan dana FS JSS bersama pemerintah, diharapkan Kemenko Perekonomian bisa melakukan rapat koordinasi di internal pemerintah untuk mencapai kebulatan suara. “Pemerintah harus koordinasi dahulu di bawah komando Menko Perekonomian, supaya satu suara. Ini prinsip komisi yang membidangi infrastruktur, pemerintah harus satu suara,” imbuhnya.

Marwan menambahkan sejauh ini persoalan pembiayaan basic design atau pun FS JSS belum clear dibahas di level eksekutif. “Seharusnya, dalam hal ini pemerintah juga perlu untuk mempresentasikannya terlebih dahulu di hadapan DPR,” kata Marwan sembari mempertanyakan motif di balik kontroversi dua menteri tersebut. **bari/cahyo