FLPP Macet, Pengembang Yakin Sanggup Jual 234 Ribu Rumah Murah

NERACA

Serpong – Macetnya pengucuran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan akibat salah kaprah kebijakan Menteri Perumahan, tak menyurutkan target kalangan pengembang untuk menjual 234 ribu unit Rumah Sejahtera Tapak (RST) dalam tahun ini.

“Target penjualan rumah murah itu akan tercapai dengan bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bertenor (jangka waktu cicilan) 20 sampai 25 tahun dari perbankan,” jelas Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Setyo Maharso dalam workshop properti di BSD City Marketing Office, Tangerang, Senin (16/7).

Menurut Setyo Maharso, konsumen tidak terlalu peduli dengan soal besaran suku bunga. Tetapi konsumen sangat menghitung soal besaran cicilan KPR yang harus dibayar tiap bulannya.

Setyo Maharso mengutarakan, sebenarnya target penjualan rumah untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam tahun ini sekitar 300 ribu unit. Namun pengembang yakin bisa mendeliver rumah ke konsumen MBR tak kurang dari 234 ribu unit. Tahun lalu, REI berhasil memasarkan rumah sederhana untuk kalangan MBR sebanyak 124 ribu unit.

Dia menegaskan, meskipun regulasi pemerintah soal perumahan masih compang-camping, namun pengembang tak akan surut langkahnya dalam menyediakan hunian murah bagi masyarakat.

Setyo Maharso menyebut, REI mengusulkan agar tenor atau kredit pemilikan rumah (KPR) diperpanjang hingga 30 tahun. Saat ini perbankan hanya memberikan tenor KPR hanya mencapai 20-25 tahun.

Batasan maksimal 30 tahun bertujuan agar cicilan bulanan KPR makin ringan hingga semakin banyak masyarakat memiliki rumah. Dengan memperpanjang tenor KPR, imbuhnya, cicilan akan semakin murah. Sehingga masyarakat sebelumnya yang tidak memiliki kemampuan mencicil masuk kategori bankable.

REI akan menggodok kerjasama strategis dengan salah satu bank. Namun Setyo masih enggan menyebut nama bank tersebut.

Sebelumnya REI telah menjalin kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam KPR Griya Idaman. BNI menjanjikan tenor KPR hingga 20 tahun, dengan cicilan termurah mulai dari Rp 600 ribu per bulan. BTN juga sudah menyeluarkan produk KPR dengan tenor 20 tahun.

Properti Asing

Dalam kesempatan itu, Setyo Maharso juga mengungkap, Indonesia adalah satu-satunya negara yang tergabung dalam International Real Estate Federation (FIABCI) yang belum mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk memiliki properti.

Dia menyebut, kalangan pengembang di luar negeri menilai Indonesia masih diskriminatif dalam bisnis properti. “Mereka bilang orang Indonesia boleh beli properti di negara mana saja, tapi mereka tak bisa membeli properti di Indonesia,” terangnya.

Menurut Setyo Maharso, ada kesalahan persepsi soal hak kepemilikan untuk orang asing. “Ada kekhawatiran yang salah kaprah, seolah-olah properti untuk konsumen asing adalah menjual tanah dan air,” tandasnya.

Kalau konsumen asing membeli properti, sambungnya, barangnya tetap di situ-situ saja. “Lagipula akan ada pembatasan harga minimal Rp2 miliar, juga kuotanya akan dibatasi untuk asing," tambahnya.

BERITA TERKAIT

Volume Produksi Naik - DOID Yakin Pendapatan Capai US$ 950 Juta

NERACA Jakarta – Kembali menggeliatnya industri batu bara menaruh harapan besar PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) bisa membukukan kinerja…

Pasar Murah Efektif Jaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok

NERACA Jakarta – Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh Sabaruddin Amrullah menyatakan pasar murah yang digelar di seluruh kabupaten/kota di…

Pemda Sukabumi Gelar Bazar Murah

Pemda Sukabumi Gelar Bazar Murah NERACA Sukabumi – Pemerintah Daerah (Pemda) Sukabumi menggelar bazar murah selama di Halaman Sekolah Tinggi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

RI-Belanda Kolaborasi Genjot Daya Saing Industri

NERACA Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sepakat untuk terus berkolaborasi dalam upaya peningkatan daya saing industri nasional…

KIARA: KPK Harus Tangkap Mafia Pengadaan Kapal Nelayan

NERACA Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan menangkap mafia…