BPK Usulkan Bentuk Forum Akuntabilitas

Cegah Penyelewengan

Senin, 16/07/2012

NERACA

jakarta - Demi mencegah penyelewengan uang negara secara dini dan mengantisipasi kebocoran keuangan negara. Maka perlu dibentuk forum akuntabilitas antar lembaga, diantarantya, BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “Sinergitas pengawasan harus dibangun dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban sampai audit. BPK tidak bisa berdiri sendiri, harus ada keterlibatan dari instansi lain. Ini semua kita ingin lakukan demi kemakmuran masyarakat," kata Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Bahrullah Akbar di Jakarta, Sabtu (14/7).

Menurut Bahrullah, forum tersebut nantinya akan membicarakan kemana arah untuk menahan bocornya Anggaran Pendapatan Belanja Negara. "Sehingga kebocoran bisa ditekan dan diketahui letaknya di mana saja," ujarnya

Adapun instansi terkait yang disebut Bahrullah mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. “DPR sebagai pengawas perencanaan anggaran, dari situ bisa terlihat area-area mana yang rentan terhadap penyelewengan. DPD sebagai pemantau di daerah-daerah. Sedangkan BPKP sebagai auditor internal pemerintah,” jelas Bahrullah.

Pembentukan forum ini, lanjutnya, rencananya akan dibicarakan dengan anggota lain di BPK. “Kita besok akan duduk bersama dengan anggota lain untuk membicarakan tentang forum ini,” tuturnya.

Sementara itu Deputi Pengawasan Pemerintah Bidang Perekonomian BPKP Binsar Simanjuntak, pengawasan internal keuangan negara adalah tugas seluruh aparat pengawasan internal pemerintah, termasuk Inspektorat Jenderal di Kementerian, “BPK itu punya keterbatasan karena cakupannya sangat luas, maka itu perlu adanya sinergitas antar instansi lewat forum ini,” ujarnya. **didi